DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, persyaratan dan laranfan liquidity provider, transaksi short selling oleh liquiduty provider, pengaturan dan pengawasan liquidity provider oleh penyelenggara pasar, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan landasan hukum atas kegiatan penyedia likuiditas, perlu

Menetapkan

menetapkan tindakan tertentu mencakup penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek atau pihak lain secara terus- menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek pada penyelenggara pasar;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyedia Likuiditas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYEDIA LIKUIDITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4.Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada pasar modal atau pasar keuangan yang terorganisir.
5.Kuotasi adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Efek secara berkelanjutan.
6.Penyedia Likuiditas yang selanjutnya disebut Liquidity Provider adalah Pihak yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Efek tersebut.
7.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. 1.suami atau istri;
2. 2.orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. 3.kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. 4.saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. 5.suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
b.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. 1.orang tua dan anak;
2. 2.kakek dan nenek serta cucu; atau
3. 3.saudara dari orang yang bersangkutan;
c.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e.hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f.hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
1. 8.Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
2. 9.Kontrak Derivatif Efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan waktu tertentu.
3. 10.Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.

BAB II

PERSYARATAN DAN LARANGAN LIQUIDITY PROVIDER

Pasal 2

(1)Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider meliputi:
1. a.Perantara Pedagang Efek; dan
2. b.Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Perantara Pedagang Efek yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider.
(3)Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
1. a.memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Liquidity Provider; dan
2. b.memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider.
(4)Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perantara Pedagang Efek dan Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Liquidity Provider.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan Pihak lain yang menjadi Liquidity Provider ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider wajib menyediakan likuiditas dalam perdagangan Efek di Penyelenggara Pasar dengan melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

Pasal 4

Dalam melakukan kegiatan penyediaan likuiditas pada perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Liquidity Provider wajib melakukan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Pasal 5

Kuotasi atas Efek tertentu yang dilakukan oleh Liquidity Provider dan memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Kuotasi atas Efek tertentu oleh Liquidity Provider dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar.

Pasal 7

Liquidity Provider dilarang untuk melakukan dan/atau memiliki perikatan dalam bentuk apapun dengan Pihak lain untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada Penyelenggara Pasar.

Pasal 8

(1)Dalam hal Liquidity Provider melakukan Kuotasi atas Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi Liquidity Provider dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, Liquidity Provider wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
(2)Liquidity Provider yang memiliki Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi Liquidity Provider akibat Kuotasi pada ayat
(1), Liquidity Provider wajib menjual kembali Efek tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak pengajuan Efek dikuotasikan dengan batasan volume transaksi yang akan ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

Pasal 9

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III

TRANSAKSI SHORT SELLING OLEH LIQUIDITY PROVIDER

Pasal 10

(1)Penyelenggara Pasar menetapkan Efek yang dapat dilakukan Transaksi Short Selling oleh Liquidity Provider.
(2)Transaksi Short Selling oleh Liquidity Provider dapat dilakukan terhadap:
1. a.saham yang dilakukan Kuotasi oleh Liquidity Provider;
2. b.Underlying perdagangan Kontrak Derivatif Efek; atau
3. c.Underlying waran terstruktur.
(3)Harga penawaran jual yang dimasukkan pada sistem perdagangan Penyelenggara Pasar dalam melakukan Transaksi Short Selling atas saham yang dilakukan Kuotasi, Underlying perdagangan Kontrak Derivatif Efek, atau Underlying waran terstruktur, tidak harus di atas harga yang terjadi di Penyelenggara Pasar.
(4)Transaksi Short Selling atas saham yang dilakukan oleh Liquidity Provider dikecualikan dari kewajiban Perantara Pedagang Efek yang melakukan Transaksi Short Selling untuk kepentingan sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…