DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tahun 2014

Nomor: 19/POJK.03/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 November 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MenetapkanMengingat a. Bank ...

(1)Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:

Pasal 3

(1)Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
(2)Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 2

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 2. Bank adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah. 3. Layanan Keuangan Tan pa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/ atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. 4. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan. 5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan. g. batas ...

(1)Tabungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA).

(2)Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia; b. dalam mata uang Rupiah; c. tanpa batas minimum setoran; d. tanpa batas minimum saldo rekening; e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/ atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);Pasal 5 Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain: a. Tabungan; b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro; c. Asuransi mikro; dan/ atau d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank; b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai. b. Bank ... g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank; h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: 1. administrasi bulanan, 2. pem bukaan rekening, 3. transaksi penyetoran tunai, 4. transaksi transfer masuk, 5. transaksi pemindahbukuan, dan 6. penutupan rekening; 1. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler; J. mendapatkan bunga a tau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rpl,00 (satu rupiah); dan k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status "dan / a tau".
(3)Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.
(4)Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan: a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.
(5)Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f dan huruf g dan/ atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/ atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah: a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau
1. b.jangka ...
(1)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI Pasal 4 a.

Pasal 4

huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal: a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; a tau b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/ atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.

(2)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki karakteristik paling sedikit: a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; a tau Pasal 6 b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.
(6)Dalam hal saldo BSA nihil dan/ atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (dormant account).
(7)Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debet kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
(8)Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia.
(9)Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank. c. memiliki ...
(1)Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3; 10

BAB III

BANKPENYELENGGARA LAKUPANDAI Pasal

Pasal 9

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(1)paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.
(2)Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tetap dilakukan oleh Bank.
(3)Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui: a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur. Pasal 7 b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal ... Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi se bagai berikut: a. memiliki modal inti lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Non Performing Loan (NPL)atau Non Performing Financing (NPF) paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 ( enam) bulan terakhir; d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus); e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu. Pasal 12 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

ayat

(1)huruf c dikecualikan bagi: a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta. Pasal 11 c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/ atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa: 1. Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking, dan 2. internet banking atau host to host.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c. Pasal ...
(1)Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)tahun yang bersangkutan.
(2)Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.
(4)Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.
(5)Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

(1)Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU)1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.
(2)Permohonan untuk menyelenggarakan internet banking sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai. Pasal 13 a. berbadan ... Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sediki t se bagai beriku t: Pasal 18 Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai; b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik; c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/ atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun; d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

ayat

(2)wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah:

Pasal 3

(1)Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
(2)Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 2

(1)Tabungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik Basic Saving Account (BSA).

(2)Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia; b. dalam mata uang Rupiah; c. tanpa batas minimum setoran; d. tanpa batas minimum saldo rekening; e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/ atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah);Pasal 5 Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain: a. Tabungan; b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro; c. Asuransi mikro; dan/ atau d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank; b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(3)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai. b. Bank ... g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari RpS.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank; h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk: 1. administrasi bulanan, 2. pem bukaan rekening, 3. transaksi penyetoran tunai, 4. transaksi transfer masuk, 5. transaksi pemindahbukuan, dan 6. penutupan rekening; 1. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler; J. mendapatkan bunga a tau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rpl,00 (satu rupiah); dan k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status "dan / a tau".
(3)Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.
(4)Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan: a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.
(5)Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf f dan huruf g dan/ atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/ atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah: a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau
1. b.jangka ...
(1)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI Pasal 4 a.

Pasal 4

(2)Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki karakteristik paling sedikit: a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; a tau Pasal 6 b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.
(6)Dalam hal saldo BSA nihil dan/ atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (dormant account).
(7)Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debet kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
(8)Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia.
(9)Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank. c. memiliki ...
(1)Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3; 10

BAB III

BANKPENYELENGGARA LAKUPANDAI Pasal

Pasal 9

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

ayat

(1)paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

Pasal 8

(1)Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.
(2)Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tetap dilakukan oleh Bank.
(3)Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui: a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur. Pasal 7 b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pasal ... Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi se bagai berikut: a. memiliki modal inti lebih dari Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki Non Performing Loan (NPL)atau Non Performing Financing (NPF) paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 ( enam) bulan terakhir; d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus); e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu. Pasal 12 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10

ayat

(1)huruf c dikecualikan bagi: a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta. Pasal 11 c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/ atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa: 1. Short Message Service (SMS) banking atau mobile banking, dan 2. internet banking atau host to host.
(2)Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c. Pasal ...
(1)Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)tahun yang bersangkutan.
(2)Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.
(3)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.
(4)Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.
(5)Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

(1)Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU)1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan internet banking dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.
(2)Permohonan untuk menyelenggarakan internet banking sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai. Pasal 13 a. berbadan ... Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sediki t se bagai beriku t: Pasal 18 Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut: a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai; b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik; c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/ atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun; d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan e. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.