DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 Tahun 2017

Nomor: 19/POJK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penyehatan bank, permasalahan dalam Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu dideteksi sejak dini, dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja sehingga berpotensi untuk berada dalam pengawasan intensif;
c.bahwa Bank Perkeditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif kemudian mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d.bahwa dalam upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik dalam pengawasan intensif maupun pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan

Menetapkan

menetapkan tindakan pengawasan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam batas waktu tertentu;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
4.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 5.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 6.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
2. 7.Cash Ratio yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS.
(2)Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.

Pasal 3

(1)Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dari BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR atau BPRS yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Pasal 5

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat kurang sehat selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR; dan
  2. 2.peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan:
1. a.rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan; dan/atau
2. b.tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal.
(4)Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai:

a.penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf b dan Pasal 4; dan
1. b.penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS.

Pasal 8

BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

a.memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal;
b.mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS;
c.menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS;
d.melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain;
e.menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS;
f.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain;
g.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS, atau imbalan kepada pihak terkait;
h.tidak melakukan penambahan jaringan kantor;
i.menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
j.tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan:
1. a.rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS;
2. b.laporan realisasi rencana tindak; dan
3. c.daftar pihak terkait secara lengkap.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal- hal tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan.
(3)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya penyehatan bank, permasalahan dalam Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perlu dideteksi sejak dini, dengan meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja sehingga berpotensi untuk berada dalam pengawasan intensif;
c.bahwa Bank Perkeditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif kemudian mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan;
d.bahwa dalam upaya penyehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah baik dalam pengawasan intensif maupun pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan

Menetapkan

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.
4.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 5.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
1. 6.Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPR serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.
2. 7.Cash Ratio yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS.
(2)Status pengawasan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengawasan normal;
2. b.pengawasan intensif; atau
3. c.pengawasan khusus.

Pasal 3

(1)Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali dari BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak (action plan) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh BPR atau BPRS yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN INTENSIF

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR atau BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

Pasal 5

(1)Dalam periode sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan dengan:
  1. 1.predikat kurang sehat selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi BPR; dan
  2. 2.peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS.
(2)Sejak tanggal 1 Januari 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal BPR atau BPRS memenuhi kriteria:
1. a.rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen);
2. b.CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau
3. c.tingkat kesehatan BPR atau BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).

Pasal 6

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal BPR atau BPRS memenuhi persyaratan:
1. a.rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan; dan/atau
2. b.tingkat kesehatan BPR atau BPRS masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan normal.
(4)Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai:

a.penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf b dan Pasal 4; dan
1. b.penetapan perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS.

Pasal 8

BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

a.memperkuat modal BPR atau BPRS termasuk melalui setoran modal;
b.mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS;
c.menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS;
d.melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPRS lain;
e.menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS;
f.menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain;
g.membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS, atau imbalan kepada pihak terkait;
h.tidak melakukan penambahan jaringan kantor;
i.menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
j.tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan:
1. a.rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS;
2. b.laporan realisasi rencana tindak; dan
3. c.daftar pihak terkait secara lengkap.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal- hal tertentu atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif.
(4)Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap.
(2)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib merealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan.
(3)Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan.