DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Nomor: 19 /POJK.03/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas yaitu sektor perumahan;
c.bahwa dalam meningkatkan daya saing nasional diperlukan kebijakan untuk mendorong pembiayaan ekspor yang dapat meningkatkan devisa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1)Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
(2)Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
(3)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
1. a.dimiliki oleh pemerintah pusat;
2. b.kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
3. c.ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status sovereign.

Pasal 31B

(1)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:
1. a.bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
2. b.dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah;
3. c.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
4. d.tidak dijamin kembali (counter guarantee).
(2)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi.
(3)Nasabah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Aset Produktif belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 31C

(1)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
1. a.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
2. b.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
3. c.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu.
(3)Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu dengan jumlah:
1. a.lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
  1. 1.memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (strong);
  2. 2.memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3); atau
2. b.lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
  1. 1.memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory);
  2. 2.memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
(4)Penilaian Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi unit usaha syariah berlaku ketentuan yaitu:
1. a.predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR unit usaha syariah; dan
2. b.peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
(5)Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diketahui Bank pada saat prudential meeting.
(6)Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(7)Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yaitu:
1. a.predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan
2. b.predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dikecualikan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:
1. a.Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
2. b.penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
  1. 2.Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit harus dinilai oleh:
1. a.penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
2. b.penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

3.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, paling sedikit harus dinilai oleh:
1. a.penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
2. b.penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat awal pemberian Aset Produktif dan pada saat penilaian kembali agunan untuk pengkinian penilaian.

4.Ketentuan Pasal 61 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
2. b.dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
  1. 1.setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
  2. 2.dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama 3 (tiga) kali periode maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
(2)Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; dan
2. b.selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
(3)Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
(4)Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
(6)Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk:
1. a.Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil; dan
2. b.Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  1. 5.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1)Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil serta Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan:
1. a.paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet; atau
2. b.sama untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran.
(2)Dalam hal 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 167 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /POJK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah melalui penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank. Ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi Pembiayaan Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dimaksud difokuskan untuk mendorong pertumbuhan Pembiayaan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, diperlukan kebijakan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 31A

Ayat (1) Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” adalah pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 31B

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “tanpa syarat (unconditional)” adalah manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial meskipun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank dan tidak memuat persyaratan prosedural. Persyaratan prosedural antara lain:

1.mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
2.mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
3.mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus (set- off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 31C

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Batas jumlah (limit) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap nasabah atau proyek, baik untuk nasabah individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit. Termasuk sebagai Pembiayaan dan penyediaan dana lain yaitu semua jenis Pembiayaan atau penyediaan dana lain yang diberikan kepada semua golongan nasabah. Ayat (3) Huruf a Angka 1 Kecukupan KPMR meliputi:

a.tata kelola risiko;
b.kerangka manajemen risiko;
c.proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
d.kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (strong) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR namun dapat diabaikan karena kelemahan tersebut tidak signifikan. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf b Angka 1 Kecukupan KPMR meliputi:
a.tata kelola risiko;
b.kerangka manajemen risiko;
c.proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
d.kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Secara umum, predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit yang memadai (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Bank dapat menggunakan hasil self assessment tingkat kesehatan Bank sepanjang tidak ada permintaan untuk prudential meeting terkait dengan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank. Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan oleh Bank adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan oleh Bank adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. Ayat (8) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank yaitu:
1. 1.50 (lima puluh) nasabah terbesar bank umum syariah secara individu; atau
2. 2.50 (lima puluh) nasabah terbesar dari unit usaha syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya. Angka 2

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor prioritas yaitu sektor perumahan;
c.bahwa dalam meningkatkan daya saing nasional diperlukan kebijakan untuk mendorong pembiayaan ekspor yang dapat meningkatkan devisa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1)Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
(2)Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.
(3)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
1. a.dimiliki oleh pemerintah pusat;
2. b.kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
3. c.ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status sovereign.

Pasal 31B

(1)Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:
1. a.bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocable);
2. b.dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah;
3. c.mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan
4. d.tidak dijamin kembali (counter guarantee).
(2)Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak nasabah wanprestasi.
(3)Nasabah dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
1. a.terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Aset Produktif belum jatuh tempo;
2. b.tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau
3. c.tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 31C

(1)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
1. a.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
2. b.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
3. c.Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu.
(3)Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu dengan jumlah:
1. a.lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
  1. 1.memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (strong);
  2. 2.memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3); atau
2. b.lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria yaitu:
  1. 1.memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory);
  2. 2.memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. 3.memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (PK-3).
(4)Penilaian Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah usaha menengah dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi unit usaha syariah berlaku ketentuan yaitu:
1. a.predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit mengacu pada predikat penilaian kecukupan KPMR unit usaha syariah; dan
2. b.peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM mengacu pada peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio KPMM bank induknya.
(5)Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diketahui Bank pada saat prudential meeting.
(6)Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip Pembiayaan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(7)Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yaitu:
1. a.predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan
2. b.predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari.
(8)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) dikecualikan untuk Pembiayaan dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan kepada 1 (satu) nasabah usaha menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:
1. a.Pembiayaan yang direstrukturisasi; dan/atau
2. b.penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank.
  1. 2.Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, paling sedikit harus dinilai oleh:
1. a.penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
2. b.penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Bank wajib melakukan penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal pemberian Aset Produktif.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b.

3.Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

(1)Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, paling sedikit harus dinilai oleh:
1. a.penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
2. b.penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari nasabah atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat awal pemberian Aset Produktif dan pada saat penilaian kembali agunan untuk pengkinian penilaian.

4.Ketentuan Pasal 61 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Kualitas Pembiayaan setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, sepanjang nasabah belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai dengan waktu yang diperjanjikan;
2. b.dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
3. c.berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
  1. 1.setelah penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
  2. 2.dalam hal nasabah tidak memenuhi syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan, baik selama 3 (tiga) kali periode maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.
(2)Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:
1. a.paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet dan tetap sama untuk Pembiayaan yang tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran; dan
2. b.selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah.
(3)Kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
(4)Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tetap berlaku untuk restrukturisasi ulang Pembiayaan.
(6)Kualitas tambahan Pembiayaan sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Pembiayaan ditetapkan sama dengan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk:
1. a.Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil; dan
2. b.Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  1. 5.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1)Penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi untuk Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil serta Pembiayaan berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) nasabah atau 1 (satu) proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan:
1. a.paling tinggi kurang lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan dan macet; atau
2. b.sama untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran.
(2)Dalam hal 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, penetapan kualitas Pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 167 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /POJK.03/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.03/2014 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH I. UMUM Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan syariah melalui penyesuaian ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank. Ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi Pembiayaan Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Ketentuan dimaksud difokuskan untuk mendorong pertumbuhan Pembiayaan sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, diperlukan kebijakan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 31A

Pasal 31B

1.mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi;
2.mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik oleh Bank penyedia dana; dan/atau
3.mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus (set- off) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 31C

a.tata kelola risiko;
b.kerangka manajemen risiko;
c.proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
d.kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai (strong) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR namun dapat diabaikan karena kelemahan tersebut tidak signifikan. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Huruf b Angka 1 Kecukupan KPMR meliputi:
a.tata kelola risiko;
b.kerangka manajemen risiko;
c.proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
d.kecukupan sistem pengendalian risiko, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Secara umum, predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit yang memadai (satisfactory) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor dalam penilaian kecukupan KPMR namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “peringkat komposit” adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Bank dapat menggunakan hasil self assessment tingkat kesehatan Bank sepanjang tidak ada permintaan untuk prudential meeting terkait dengan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank. Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan oleh Bank adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dipergunakan oleh Bank adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan. Ayat (8) Huruf a Cukup jelas. Huruf b 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank yaitu:
1. 1.50 (lima puluh) nasabah terbesar bank umum syariah secara individu; atau
2. 2.50 (lima puluh) nasabah terbesar dari unit usaha syariah, tidak termasuk nasabah dari bank induknya. Angka 2