DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 19/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wali amanat berperan sangat penting sebagai lembaga penunjang kegiatan di bidang pasar modal sehingga perlu mengatur kembali terkait bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat; 2020, No.109 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 2020, No.109 tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
7.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
8.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 2020, No.109

BAB II

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

Pasal 2

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.
(2)Format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
1. a.anggaran dasar;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
3. c.izin usaha sebagai Bank Umum;
4. d.laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
5. e.rekomendasi dari pengawas sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
6. f.pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan; 2020, No.109
7. g.pernyataan anggota direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan lain Bank Umum;
8. h.daftar nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah disertai daftar riwayat hidup, fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
9. i.daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  3. 3.pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  4. 4.fotokopi bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
  5. 5.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing perusahaan; dan
  6. 6.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir; dan
10. j.pertimbangan yang bersifat teknis.
(2)Pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
1. a.struktur organisasi Bank Umum yang memuat struktur organisasi Wali Amanat; dan
2. b.daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan. 2020, No.109

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi persyaratan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan surat tanda terdaftar Bank Umum sebagai Wali Amanat.

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan pendaftaran tidak lengkap; atau
2. b.permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

Bank Umum yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dan/atau kekurangan dokumen tidak diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 45 2020, No.109 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang sudah diajukan dan Bank Umum dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

Pasal 10

(1)Bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:
1. a.mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten;
3. c.melaksanakan ketentuan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang 2020, No.109 berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
4. d.memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dialokasikan kepada pemodal.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wali amanat berperan sangat penting sebagai lembaga penunjang kegiatan di bidang pasar modal sehingga perlu mengatur kembali terkait bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3.Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
5.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, 2020, No.109 tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
7.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
8.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 2020, No.109

BAB II

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

Pasal 2

Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat.
(2)Format Permohonan Pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
1. a.anggaran dasar;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
3. c.izin usaha sebagai Bank Umum;
4. d.laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
5. e.rekomendasi dari pengawas sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
6. f.pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan; 2020, No.109
7. g.pernyataan anggota direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan lain Bank Umum;
8. h.daftar nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah disertai daftar riwayat hidup, fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
9. i.daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru paling singkat 3 (tiga) tahun yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  3. 3.pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
  4. 4.fotokopi bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
  5. 5.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing perusahaan; dan
  6. 6.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir; dan
10. j.pertimbangan yang bersifat teknis.
(2)Pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
1. a.struktur organisasi Bank Umum yang memuat struktur organisasi Wali Amanat; dan
2. b.daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan. 2020, No.109

Pasal 5

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam hal permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan pendaftaran tidak lengkap; atau
2. b.permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan;
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggap telah memenuhi persyaratan.

Pasal 8

(1)huruf a, dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat yang sudah diajukan dan Bank Umum dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 9

Dokumen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan menjadi milik Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WALI AMANAT

Pasal 10

(1)Bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat wajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi:
1. a.mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten;
3. c.melaksanakan ketentuan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang 2020, No.109 berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
4. d.memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dialokasikan kepada pemodal.