DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.05/2019 Tahun 2019

Nomor: 19 /POJK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 tetap, penjelasan Pasal 7 diubah, sehingga rumusannya tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 152 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /POJK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI I. UMUM Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan. Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal. Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dukungan reasuransi 100% (seratus persen) dari reasuradur dalam negeri” dalam ketentuan ini adalah penempatan sepenuhnya dukungan reasuransi otomatis dan/atau fakultatif pada reasuradur dalam negeri. Risiko sederhana dalam ketentuan ini yaitu lini usaha asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, asuransi kematian, dan suretyship, dan asuransi tanggung gugat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Selain lini usaha tersebut di atas tidak termasuk risiko sederhana yaitu lini usaha asuransi harta benda, asuransi pengangkutan, asuransi rangka kapal, asuransi rangka pesawat, asuransi satelit, asuransi energi onshore, asuransi energi offshore, asuransi rekayasa, asuransi tanggung gugat, dan asuransi aneka sepanjang nilai pertanggungannya melebihi ketentuan mengenai batas minimum dukungan reasuransi dalam negeri. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6376

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5754) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 7 tetap, penjelasan Pasal 7 diubah, sehingga rumusannya tercantum dalam penjelasan Pasal demi Pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2019 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 152 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /POJK.05/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2015 TENTANG RETENSI SENDIRI DAN DUKUNGAN REASURANSI DALAM NEGERI I. UMUM Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan bahwa fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia dilakukan oleh OJK dan tujuan OJK dibentuk adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan OJK, pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berupaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan penyempurnaan ketentuan mengenai kesehatan keuangan. Selanjutnya berdasarkan amanat Pasal 36 dan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, OJK dapat memberikan dukungan kepada pelaku industri asuransi dan reasuransi di Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah dalam negeri yang selama ini dirasakan belum optimal. Dalam rangka menjalankan tujuan dimaksud, OJK telah diberikan amanat untuk melakukan pengaturan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri. Oleh karena itu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/atau reasuransi syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I