DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.05/2021 Tahun 2021

Nomor: 19/POJK.05/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, Peraturan 2021, No.217 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. 2021, No.217

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara 2021, No.217 dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Ekuitas adalah penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional atau berdasarkan 2021, No.217 Prinsip Syariah.

Pasal 3

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Dalam pengelolaan risiko atas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dapat mengalihkan risiko Pinjaman atau Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit.
(4)Dalam hal LKM melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM wajib menggunakan lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan:
1. a.telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan 2021, No.217 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 4 (empat) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari, Mei, dan September, sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Dalam hal LKM akan menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 5

LKM wajib mengumumkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melalui papan pengumuman di kantor LKM yang mudah diketahui oleh masyarakat atau surat kabar harian lokal.

Pasal 6

(1)LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada saat penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2021, No.217 ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah.
(3)Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala 4 (empat) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4)Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan, Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.

Pasal 7

(1)Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah dengan memenuhi ketentuan paling sedikit:
1. a.nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan
2. b.penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit.
(2)Perhitungan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan;
2. b.tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan;
3. c.tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani hak tanggungan;
4. d.tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak; 2021, No.217 dan/atau
5. e.kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.
(5)Penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan nilai penjaminan kredit paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.

Pasal 8

(1)LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
(2)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok:
1. a.lancar;
2. b.diragukan; dan
3. c.macet.
(3)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil.
(4)Parameter yang digunakan dalam penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

(1)Dalam penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), LKM 2021, No.217 juga melakukan perhitungan rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah.
(2)Rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.
(3)LKM harus menjaga rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(4)Dalam hal LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan langkah:
1. a.memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
2. b.memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan;
3. c.meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
4. d.memperbaiki struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan administrasi Pinjaman atau Pembiayaan; dan/atau
5. e.memperbaiki kebijakan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(5)LKM dilarang memiliki rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

(1)LKM yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah lebih dari 2021, No.217 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
1. a.0% (nol persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
2. b.50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
3. c.100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.
(3)LKM yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib:
1. a.membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan; atau
2. b.membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
(4)Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)LKM yang:
1. a.membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
2. b.membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(6)Pembentukan cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud 2021, No.217 pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.jumlah cadangan ditetapkan paling rendah 15% (lima belas persen) dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim; dan
2. b.cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga keuangan mikro yang sehat dan akuntabel, Peraturan 2021, No.217 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. 2021, No.217

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2.Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
3.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
4.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
5.Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
7.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara 2021, No.217 dengan Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
8.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LKM yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LKM yang berbentuk badan hukum koperasi.
9.Ekuitas adalah penjumlahan dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, hibah, dan saldo laba atau rugi bagi LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha bagi LKM berbentuk badan hukum koperasi.

BAB II

KEGIATAN USAHA

Pasal 2

(1)Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
(2)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(3)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional atau berdasarkan 2021, No.217 Prinsip Syariah.

Pasal 3

(1)Dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), LKM wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Dalam pengelolaan risiko atas penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan, LKM dapat mengalihkan risiko Pinjaman atau Pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit.
(4)Dalam hal LKM melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM wajib menggunakan lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan:
1. a.telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Dalam menjalankan kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan kepada anggota atau masyarakat, LKM menetapkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang akan diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)LKM wajib melaporkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan 2021, No.217 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 4 (empat) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari, Mei, dan September, sesuai dengan format 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Dalam hal LKM akan menaikkan suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan sebelum periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, LKM wajib terlebih dahulu melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5)LKM dilarang menerapkan suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan melebihi suku bunga maksimum Pinjaman atau imbal hasil maksimum Pembiayaan yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 5

Pasal 6

(1)LKM dilarang menyalurkan Pinjaman atau Pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada saat penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 2021, No.217 ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah.
(3)Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala 4 (empat) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(4)Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan, Ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha.

Pasal 7

(1)Batas maksimum penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas untuk 1 (satu) nasabah dengan memenuhi ketentuan paling sedikit:
1. a.nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada LKM yang bersangkutan; dan
2. b.penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit.
(2)Perhitungan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).
(3)Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada LKM yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan;
2. b.tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang dibebani dengan hak tanggungan;
3. c.tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat yang tidak dibebani hak tanggungan;
4. d.tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat yang dilampiri Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pada 1 (satu) tahun terakhir atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak; 2021, No.217 dan/atau
5. e.kendaraan bermotor, kapal, dan/atau perahu bermotor, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki nilai ekonomis paling rendah 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.
(5)Penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan nilai penjaminan kredit paling rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan.

Pasal 8

(1)LKM wajib melakukan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan yang disalurkan.
(2)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelompok:
1. a.lancar;
2. b.diragukan; dan
3. c.macet.
(3)Penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/imbal hasil.
(4)Parameter yang digunakan dalam penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

(1)Dalam penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), LKM 2021, No.217 juga melakukan perhitungan rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah.
(2)Rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membandingkan Pinjaman atau Pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c, dengan total Pinjaman atau Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.
(3)LKM harus menjaga rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen).
(4)Dalam hal LKM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LKM diberikan surat pemberitahuan untuk melakukan langkah:
1. a.memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
2. b.memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penilaian kualitas Pinjaman atau Pembiayaan;
3. c.meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan;
4. d.memperbaiki struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan administrasi Pinjaman atau Pembiayaan; dan/atau
5. e.memperbaiki kebijakan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai yang melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.
(5)LKM dilarang memiliki rasio Pinjaman bermasalah atau Pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 30% (tiga puluh persen).

Pasal 10

(1)LKM yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah lebih dari 2021, No.217 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan.
(2)Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah:
1. a.0% (nol persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
2. b.50% (lima puluh persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
3. c.100% (seratus persen) dari sisa pokok Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.
(3)LKM yang memiliki jumlah Simpanan dan/atau Pinjaman yang diterima dengan jumlah keseluruhan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib:
1. a.membentuk penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan; atau
2. b.membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
(4)Penyisihan penghapusan Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)LKM yang:
1. a.membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
2. b.membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(6)Pembentukan cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud 2021, No.217 pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.jumlah cadangan ditetapkan paling rendah 15% (lima belas persen) dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun takwim; dan
2. b.cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian.