DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023

Nomor: 19
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah, sertifikasi kompetensi kerja, LSP sektor perbankan, pemantauan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor OTORITAS JASA KEUANGAN Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3.Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
4.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5.Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap pada BPR dan BPR Syariah, serta anggota dewan pengawas syariah pada BPR Syariah.
6.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
9.Program Pemeliharaan Kompetensi Kerja yang selanjutnya disebut Program Pemeliharaan adalah program pengkinian kompetensi kerja bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah pemegang sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 2

(1)BPR dan BPR Syariah wajib melakukan pengelolaan SDM dan pengembangan kualitas SDM secara berkelanjutan.
(2)Pengelolaan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan siklus kepegawaian pada BPR dan BPR Syariah.
(3)Pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.melalui peningkatan kompetensi kerja SDM; dan
2. b.dengan memperhatikan asas prioritas dan pemerataan kompetensi kerja SDM, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi bisnis BPR dan BPR Syariah.

Pasal 3

(1)BPR dan BPR Syariah wajib menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM pada setiap tahun buku.
(2)Dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung peningkatan kompetensi kerja SDM.
(3)Jumlah atau nominal penyediaan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan BPR dan BPR Syariah untuk setiap tahun buku paling sedikit 3% (tiga persen) dari total beban tenaga kerja tahun sebelumnya.
(4)BPR dan BPR Syariah wajib merealisasikan seluruh penyediaan dana untuk pengembangan kualitas SDM untuk setiap tahun buku.
(5)Dalam kondisi tertentu, BPR dan BPR Syariah dapat menyediakan dan/atau merealisasikan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 3% (tiga persen) berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Dalam hal dana yang disediakan belum mencerminkan kecukupan atas kebutuhan pengembangan kualitas SDM, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk:
1. a.menyediakan dana untuk pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari 3% (tiga persen); dan/atau
2. b.mengikutsertakan SDM yang melaksanakan aktivitas atau fungsi kritikal dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja.
(7)BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

Kewajiban pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan BPR dan BPR Syariah dengan mengikutsertakan SDM pada pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang nonteknis melalui:

a.Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang BPR dan BPR Syariah;
b.Sertifikasi Kompetensi Kerja selain bidang BPR dan BPR Syariah; dan/atau
c.peningkatan kompetensi lainnya.

Pasal 5

(1)Pengembangan kualitas SDM dapat dilakukan dengan ketentuan:
1. a.dilaksanakan oleh BPR dan BPR Syariah;
2. b.dilaksanakan oleh BPR dan BPR Syariah bekerja sama dengan pihak lain; dan/atau
3. c.BPR dan BPR Syariah mengikutsertakan SDM pada program peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh pihak lain.
(2)Pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

Pasal 6

(1)BPR dan BPR Syariah menyusun rencana pengembangan kualitas SDM dalam rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
(2)BPR dan BPR Syariah menyampaikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
(3)BPR dan BPR Syariah wajib mengadministrasikan realisasi rencana pengembangan kualitas SDM.

Pasal 7

(1)BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat
(3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat (3), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah; dan/atau
2. b.penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
(3)Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan/atau Pasal 6 ayat (3), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR PENGEMBANGAN KUALITAS SDM BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 8

(1)BPR dan BPR Syariah wajib memiliki sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah secara berkelanjutan.
(2)Sistem dan prosedur pengembangan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
1. a.perencanaan dan analisis kebutuhan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah;
2. b.rancangan dan pengembangan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah;
3. c.pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah, termasuk metode pelaksanaan program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah; dan
4. d.evaluasi pelaksanaan dan pemantauan realisasi program pengembangan kualitas SDM BPR dan BPR Syariah.
(3)BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(4)Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.penurunan tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah; dan/atau
2. b.penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.
(5)Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA

Pasal 9

BPR atau BPR Syariah wajib memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi kerja yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Dalam hal calon anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris BPR Syariah merupakan Direksi atau Dewan Komisaris:

a.BPR yang melakukan perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPR Syariah; atau
b.bank umum yang melakukan perubahan izin usaha dari bank umum menjadi BPR Syariah, kewajiban kepemilikan sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai SKKNI bidang BPR Syariah dipenuhi paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal izin perubahan kegiatan atau izin usaha menjadi BPR Syariah.

Pasal 11

(1)Sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam 2 (dua) tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPR Syariah, berupa sertifikat kompetensi kerja tingkat 1 dan sertifikat kompetensi kerja tingkat 2.
(2)Sertifikat kompetensi kerja bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dalam 1 (satu) tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPR Syariah.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…