DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, akses pembiayaan kepada UMKM, tata kelola, manajemen risiko dan rencana pembiayaan kepada UMKM, bentuk kemudahan akses pembiayaan UMKM, pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada bank dan LKNB, kemitraan dalam pemberian kemudahan akses pembiayaan UMKM oleh bank dan LKNB, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong ekosistem digital pembiayaan UMKM, hapus buku dan hapus tagih pembiayaan UMKM, literasi keuangan dan perlindungan konsumen kepada pelaku UMKM, insentif bagi bank dan LKNB, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. https://jdih.ojk.go.id/

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang- Undang mengenai perbankan syariah.
3.Lembaga Keuangan Nonbank yang selanjutnya disingkat LKNB adalah LJK selain Bank, yang memiliki kegiatan usaha penyaluran atau penyediaan dana.
4.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
5.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Bank dan/atau LKNB, yang bersifat konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
6.Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank dan/atau LKNB untuk mendorong peningkatan akses UMKM guna mendapatkan Pembiayaan yang lebih mudah.

BAB II

AKSES PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Pasal 2

(1)Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM wajib dilakukan oleh Bank dan LKNB.
(2)Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bank umum; dan
2. b.bank perekonomian rakyat, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
(3)LKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perusahaan pembiayaan;
2. b.perusahaan modal ventura;
3. c.lembaga keuangan mikro;
4. d.penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
5. e.perusahaan pergadaian; dan
6. f.LKNB lainnya, yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan akses Pembiayaan dari Bank dan LKNB kepada UMKM.
(2)Untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
1. a.melakukan pengelolaan dan analisis data terkait Pembiayaan kepada UMKM;
2. b.menyusun dan mereviu kebijakan Pembiayaan kepada UMKM;
3. c.memberikan rekomendasi kebijakan UMKM; dan/atau
4. d.berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan/atau pihak lain.
(3)Otoritas Jasa Keuangan mendorong LJK untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pasal 4

(1)Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyaluran Pembiayaan melalui:
1. a.penetapan kebijakan khusus dalam Pembiayaan kepada UMKM;
2. b.penyusunan skema khusus Pembiayaan kepada UMKM;
3. c.percepatan proses bisnis dalam penyaluran Pembiayaan kepada UMKM;
4. d.penetapan biaya terkait Pembiayaan kepada UMKM yang dibebankan secara wajar; dan/atau
5. e.bentuk kemudahan lainnya.
(2)Bank dan LKNB dapat bekerja sama dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

(1)Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
(2)Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan. https://jdih.ojk.go.id/

BAB III

TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN RENCANA PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

Pasal 6

(1)Bank dan LKNB wajib menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari:
1. a.direksi;
2. b.dewan komisaris; dan
3. c.dewan pengawas syariah bagi Bank dan LKNB yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
(2)Tugas dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib paling sedikit menetapkan:
1. a.rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang disesuaikan dengan dukungan permodalan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung; dan
2. b.kebijakan dan prosedur untuk seluruh proses bisnis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang paling sedikit memuat:
  1. 1.prinsip kehati-hatian dalam Pembiayaan kepada UMKM;
  2. 2.kebijakan persetujuan Pembiayaan kepada UMKM;
  3. 3.dokumentasi dan administrasi Pembiayaan kepada UMKM;
  4. 4.pengawasan Pembiayaan kepada UMKM; dan
  5. 5.penyelesaian Pembiayaan kepada UMKM yang bermasalah.
(3)Bank dan LKNB wajib melakukan penginian dan kaji ulang kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
(4)Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib paling sedikit mengarahkan dan memantau:
1. a.rencana strategis pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM; dan
2. b.pelaksanaan tata kelola dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.
(5)Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib paling sedikit:
1. a.melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam pemberian Pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan prinsip syariah; dan https://jdih.ojk.go.id/
2. b.mengarahkan dan memantau pelaksanaan tata kelola syariah dalam pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM.

Pasal 7

(1)Bank dan LKNB wajib memiliki unit atau fungsi yang bertugas menangani pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas Bank dan LKNB.
(2)Unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh unit atau fungsi lain pada Bank dan LKNB.
(3)Perangkapan unit atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan unit atau fungsi pada masing- masing Bank dan LKNB.

Pasal 8

(1)Bank dan LKNB yang telah memiliki kewajiban penerapan manajemen risiko wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB.
(2)LKNB yang belum memiliki kewajiban menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan manajemen risiko dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM paling sedikit memuat penguatan terhadap aspek:
1. a.pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
4. d.sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
(3)Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 9

(1)Bank dan LKNB wajib menyampaikan rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM dalam rencana bisnis. https://jdih.ojk.go.id/
(2)Bank dan LKNB wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam laporan realisasi rencana bisnis.
(3)Tata cara dan mekanisme penyampaian rencana penyaluran Pembiayaan kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi LKNB yang belum memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan non bank.
(5)Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis, bagi masing-masing Bank dan LKNB.

Pasal 10

(1)Bank atau LKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis.
(2)Dalam hal Bank atau LKNB telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (2), Bank atau LKNB dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
4. d.penurunan hasil penilaian tingkat kesehatan.

BAB IV

BENTUK KEMUDAHAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 11

(1)Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM dilakukan dengan menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.
(2)Dalam memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM sesuai prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dan LKNB: https://jdih.ojk.go.id/
1. a.menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance); dan
2. b.mempertimbangkan:
  1. 1.skala dan kompleksitas bisnis Bank dan LKNB; dan
  2. 2.kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki Bank dan LKNB.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…