DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Nomor: 2 /POJK.03/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa risiko yang bersumber dari bank sistemik perlu dimitigasi melalui penetapan capital surcharge berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3.Capital Surcharge adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan Capital Surcharge.
(2)Dalam menetapkan Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(3)Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada:
1. a.bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan
2. b.bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 3

Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk Capital Surcharge.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB II

METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik.
(2)Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator:
1. a.ukuran Bank (size);
2. b.kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan
3. c.keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness).
(3)Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(4)Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank.

Pasal 7

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas sub-indikator:

a.nilai nosional spot dan derivatif over the counter;
b.surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas;
c.indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d.ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 8

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas sub-indikator:

a.aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset);
b.kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability); dan
c.nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 9

Berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan skor sistemik (systemic importance score) Bank dan ambang batas (threshold) sebagai dasar penetapan Bank Sistemik.

BAB III

CAPITAL SURCHARGE

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Capital Surcharge dalam 5 (lima) kelompok (bucket).
(2)Besaran Capital Surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan:
1. a.1,0% (satu koma nol persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu);
2. b.1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua);
3. c.2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga);
4. d.2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan
5. e.3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).
(3)Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama (Common Equity Tier 1).
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa risiko yang bersumber dari bank sistemik perlu dimitigasi melalui penetapan capital surcharge berdasarkan tingkat dampak sistemik bank terhadap sistem keuangan domestik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN CAPITAL SURCHARGE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2.Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3.Capital Surcharge adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Pasal 2

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Sistemik dan Capital Surcharge.
(2)Dalam menetapkan Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
(3)Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester pada:
1. a.bulan Maret dengan menggunakan data posisi bulan Desember tahun sebelumnya; dan
2. b.bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 3

Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk Capital Surcharge.

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik dan besaran Capital Surcharge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB II

METODOLOGI PENETAPAN BANK SISTEMIK

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan menyusun metodologi penetapan Bank Sistemik.
(2)Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator:
1. a.ukuran Bank (size);
2. b.kompleksitas kegiatan usaha (complexity); dan
3. c.keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness).
(3)Metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penetapan Bank Sistemik setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(4)Otoritas Jasa Keuangan mengkaji ulang metodologi penetapan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Indikator ukuran Bank (size) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diukur dari total eksposur Bank.

Pasal 7

Indikator kompleksitas kegiatan usaha (complexity) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas sub-indikator:

a.nilai nosional spot dan derivatif over the counter;
b.surat berharga yang diperdagangkan dan tersedia untuk dijual namun tidak termasuk surat berharga yang dijadikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi dalam perhitungan rasio kecukupan likuiditas;
c.indikator domestik yang bersifat spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
d.ketergantian (substitutability) peran Bank dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 8

Indikator keterkaitan dengan sistem keuangan (interconnectedness) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas sub-indikator:

a.aset keuangan berupa tagihan atau penempatan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system asset);
b.kewajiban keuangan pada lembaga jasa keuangan (intra financial system liability); dan
c.nilai tercatat surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 9

BAB III

CAPITAL SURCHARGE

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Capital Surcharge dalam 5 (lima) kelompok (bucket).
(2)Besaran Capital Surcharge pada setiap kelompok (bucket) ditetapkan:
1. a.1,0% (satu koma nol persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 1 (satu);
2. b.1,5% (satu koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 2 (dua);
3. c.2,0% (dua koma nol persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 3 (tiga);
4. d.2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 4 (empat); dan
5. e.3,5% (tiga koma lima persen) dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (bucket) 5 (lima).
(3)Capital Surcharge sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi dengan menggunakan modal inti utama (Common Equity Tier 1).
(4)Otoritas Jasa Keuangan berwenang meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan Capital Surcharge, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.