DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /POJK.04/2019 Tahun 2019

Nomor: 2 /POJK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar bursa efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar bursa efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan OTORITAS JASA KEUANGAN Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4.Direksi adalah organ Bursa Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bursa Efek untuk kepentingan Bursa Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek serta mewakili Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
7.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi.
8.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

BAB II

ANGGARAN DASAR BURSA EFEK

Pasal 2

Setiap anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, untuk memperoleh pengesahan, persetujuan, atau penyampaian pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar.

Pasal 3

Anggaran dasar Bursa Efek paling sedikit memuat:

a.maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Bursa Efek;
b.ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.persyaratan calon Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;
2. 2.jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang;
3. 3.tata cara pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris;
4. 4.anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
5. 5.berakhirnya masa jabatan Direksi wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris; dan
6. 6.anggota Direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
c.ketentuan mengenai saham yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.saham Bursa Efek merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
2. 2.pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
3. 3.Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
4. 4.Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui: a) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara; dan b) pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
d.ketentuan bahwa Bursa Efek tidak membagikan dividen kepada pemegang saham; dan
e.ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut;
2. 2.pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Direksi bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek;
3. 3.Perusahaan Efek yang tidak memenuhi syarat atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud;
4. 4.dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bursa Efek akan melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3); dan
5. 5.dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.

BAB III

PERMOHONAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR ATAU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK

Pasal 4

(1)Permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.akta perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
2. b.akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh notaris;
3. c.surat panggilan rapat umum pemegang saham;
4. d.agenda rapat umum pemegang saham; dan
5. e.daftar hadir rapat umum pemegang saham.
(2)Dalam permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek, dijelaskan alasan permohonan.

Pasal 5

Untuk memproses permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas materi perubahan anggaran dasar yang diajukan pemohon.

Pasal 6

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

a.permohonan tidak lengkap dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.permohonan ditolak dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
c.permohonan disetujui dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, permohonan pemberian persetujuan atas anggaran dasar dan perubahan dimaksud berlaku efektif.

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-06/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Anggaran Dasar Bursa Efek, beserta Peraturan Nomor III.A.5 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar bursa efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pemberian persetujuan anggaran dasar bursa efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
2.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
3.Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4.Direksi adalah organ Bursa Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bursa Efek untuk kepentingan Bursa Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Bursa Efek serta mewakili Bursa Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5.Dewan Komisaris adalah organ Bursa Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6.Anggota Bursa Efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
7.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau Manajer Investasi.
8.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

BAB II

ANGGARAN DASAR BURSA EFEK

Pasal 2

Pasal 3

Anggaran dasar Bursa Efek paling sedikit memuat:

a.maksud dan tujuan Perseroan menyelenggarakan kegiatan sebagai Bursa Efek;
b.ketentuan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.persyaratan calon Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek;
2. 2.jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, masing-masing paling banyak 7 (tujuh) orang;
3. 3.tata cara pengajuan calon Direksi dan Dewan Komisaris;
4. 4.anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
5. 5.berakhirnya masa jabatan Direksi wajib diatur berbeda dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris; dan
6. 6.anggota Direksi tidak mempunyai jabatan rangkap sebagai anggota direksi, dewan komisaris, atau pegawai pada perusahaan lain.
c.ketentuan mengenai saham yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.saham Bursa Efek merupakan saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama;
2. 2.pemegang saham Bursa Efek hanya dapat memiliki 1 (satu) saham;
3. 3.Perusahaan Efek pemegang saham Bursa Efek yang tidak memenuhi syarat menjadi anggota Bursa Efek atau tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek, tidak dapat menggunakan hak suara atas saham yang dimilikinya;
4. 4.Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek dilarang mempunyai hubungan dengan Perusahaan Efek lain yang juga menjadi pemegang saham Bursa Efek yang sama melalui: a) kepemilikan, baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang mempunyai hak suara; dan b) pengendalian di bidang pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;
d.ketentuan bahwa Bursa Efek tidak membagikan dividen kepada pemegang saham; dan
e.ketentuan mengenai pemindahan hak atas saham Bursa Efek yang meliputi ketentuan sebagai berikut:
1. 1.pemindahan hak atas saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan kepada Perusahaan Efek yang telah mempunyai izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan memenuhi syarat menjadi Anggota Bursa Efek tersebut;
2. 2.pemindahan saham Bursa Efek hanya dapat dilakukan setelah adanya pernyataan Direksi bahwa Perusahaan Efek yang akan menerima peralihan saham tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Bursa Efek;
3. 3.Perusahaan Efek yang tidak memenuhi syarat atau tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek wajib mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal saham Bursa Efek tersebut dimiliki oleh Perusahaan Efek dimaksud;
4. 4.dalam hal Perusahaan Efek tidak mengalihkan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Efek lain sebagaimana dimaksud dalam angka 3), Bursa Efek akan melelang saham Bursa Efek dimaksud pada tingkat harga terbaik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 3); dan
5. 5.dalam hal saham Bursa Efek tidak dapat dialihkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4), Perusahaan Efek yang memiliki saham Bursa Efek wajib menjual saham tersebut kepada Bursa Efek dan Bursa Efek wajib membeli saham tersebut pada harga nominal.

BAB III

PERMOHONAN PERSETUJUAN ANGGARAN DASAR ATAU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BURSA EFEK

Pasal 4

(1)Permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.akta perubahan anggaran dasar yang dimintakan persetujuan;
2. b.akta berita acara rapat umum pemegang saham yang dibuat oleh notaris;
3. c.surat panggilan rapat umum pemegang saham;
4. d.agenda rapat umum pemegang saham; dan
5. e.daftar hadir rapat umum pemegang saham.
(2)Dalam permohonan persetujuan anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar Bursa Efek, dijelaskan alasan permohonan.

Pasal 5

Pasal 6

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

a.permohonan tidak lengkap dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
b.permohonan ditolak dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau
c.permohonan disetujui dengan menggunakan formulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(7)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.