DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 2/POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor; Mengingat ... Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2.Data ...
2.Data Risiko Asuransi adalah data transaksi asuransi termasuk data profil risiko dan kerugian asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
3.Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (FLEXAS - Fire, Ligthning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Riks, manuscript wording, Association of British Insurers (ABI) wording, Mark IV/V, termasuk Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko FLEXAS.
4.Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
5.Penanggung Jawab Data adalah pejabat Perusahaan yang bertugas sebagai Person in-charge (PIC) dalam proses penyampaian Data Risiko Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

Pasal 2

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara Data Risiko Asuransi.
(2)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara Data Risiko Asuransi paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 3

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib setiap tahun menyampaikan kepada OJK laporan Data Risiko Asuransi yang disajikan berdasarkan tahun underwriting, untuk periode:
1. a.5 (lima) tahun bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih; atau
2. b.kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu sejak Perusahaan memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, bagi Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor kurang dari 5 (lima) tahun.
(2)Tahun underwriting terakhir dari periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.
(3)Laporan ...
(3)Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan; dan
2. b.disampaikan paling lambat tanggal 30 April.
(4)Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
(5)Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
(6)Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara offline dalam bentuk data elektronik melalui compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
(7)Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.
(8)Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 4

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan ... Kendaraan Bermotor wajib mengangkat Penanggung Jawab Data.
(2)Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian.
(3)Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK, Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK.

BAB III

PENERAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

Pasal 5

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.
(2)Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
(3)Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.
(4)Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

(1)Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat
(3), Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 ayat
(1)Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu:
1. a.peringatan tertulis pertama;
2. b.peringatan tertulis kedua; dan
3. c.peringatan tertulis ketiga.
(3)Dalam hal Perusahaan telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peringatan tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran, OJK dapat mewajibkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.
(4)OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:

a.pemeliharaan dan pelaporan Data Risiko Asuransi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha BAB IV ... Asuransi ... Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mengikuti peraturan ini.
b.peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai premi atau kontribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 8

Peraturan OJK ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Ttd. MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 71 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I Departemen Hukum, Ttd. Ttd. Sudarmaji PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 2/POJK.05/2015 TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR I. UMUM Persaingan pemasaran produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor semakin ketat, sehingga banyak Perusahaan yang mengesampingkan prinsip underwriting yang baik dan prudent dengan menetapkan tingkat premi atau kontribusi yang cukup rendah agar dapat bersaing di pasaran guna mendapatkan bisnis. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip usaha asuransi yang sehat, dimana tingkat premi atau kontribusi ditetapkan secara mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif. Dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, diperlukan Data Risiko Asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Data Risiko Asuransi tersebut hanya akan diperoleh apabila Perusahaan memiliki sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan Data Risiko Asuransi yang memadai. Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewajiban Perusahaan untuk memiliki dan memelihara Data Risiko Asuransi yang dibutuhkan untuk menetapkan premi atau kontribusi yang ideal. Dengan demikian, diharapkan kepentingan masyarakat/tertanggung dan kesehatan Perusahaan dapat terlindungi. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan memasarkan pada ayat ini adalah Perusahaan telah melaporkan produknya dan masih memiliki izin untuk memasarkan produk, dan belum dihentikan kegiatan pemasarannya berdasarkan perintah OJK, atau keputusan direksi atau yang setara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan periode pada ayat ini adalah kurun waktu Data Risiko Asuransi yang dilaporkan yang dihitung sejak tahun underwriting 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan. Contoh: untuk laporan Data Risiko Asuransi tahun 2015, mencakup Data Risiko Asuransi untuk tahun underwriting periode 2009 sampai dengan 2013 bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih. Ayat (3) Apabila Perusahaan sudah memiliki aktuaris, maka yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi adalah direksi atau yang setara dan aktuaris. Apabila Perusahaan belum memiliki aktuaris maka yang menandatangani adalah direksi atau yang setara dan tenaga ahli. Ketentuan mengenai direksi atau yang setara yang menandatangani laporan Data Risiko Asuransi mengacu pada ketentuan pada Perusahaan. Tenaga ahli dalam ketentuan ini adalah tenaga ahli Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (7) ...Ayat (6) ... Ayat (6) Gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah gangguan teknis yang menyebabkan Perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara online dan/atau OJK tidak dapat menerima laporan Data Risiko Asuransi secara online. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) OJK akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami OJK kepada Perusahaan antara lain melalui pengumuman di situs web OJK. Ayat (9) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI SERTA PENERAPAN TARIF PREMI DAN KONTRIBUSI UNTUK LINI USAHA ASURANSI HARTA BENDA DAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perasuransian.
2.Data ...
2.Data Risiko Asuransi adalah data transaksi asuransi termasuk data profil risiko dan kerugian asuransi serta biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
3.Asuransi Harta Benda adalah asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (FLEXAS - Fire, Ligthning, Explosion, Aircraft Impact and Smoke) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), termasuk dan tidak terbatas pada polis Industrial All Risks (IAR) Munich Re wording, Property All Risks (PAR) Munich Re wording, Commercial All Riks, manuscript wording, Association of British Insurers (ABI) wording, Mark IV/V, termasuk Comprehensive Machinery Insurance, Electronic Equipment Insurance dan polis-polis harta benda lainnya yang menjamin risiko FLEXAS.
4.Asuransi Kendaraan Bermotor adalah asuransi yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.
5.Penanggung Jawab Data adalah pejabat Perusahaan yang bertugas sebagai Person in-charge (PIC) dalam proses penyampaian Data Risiko Asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN DATA RISIKO ASURANSI

Pasal 2

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara Data Risiko Asuransi.
(2)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib memelihara Data Risiko Asuransi paling singkat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 3

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib setiap tahun menyampaikan kepada OJK laporan Data Risiko Asuransi yang disajikan berdasarkan tahun underwriting, untuk periode:
1. a.5 (lima) tahun bagi Perusahaan yang telah memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor selama 5 (lima) tahun atau lebih; atau
2. b.kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu sejak Perusahaan memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, bagi Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor kurang dari 5 (lima) tahun.
(2)Tahun underwriting terakhir dari periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau kurang dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaporan.
(3)Laporan ...
(3)Laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli Perusahaan; dan
2. b.disampaikan paling lambat tanggal 30 April.
(4)Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
(5)Penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
(6)Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi, Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi secara offline dalam bentuk data elektronik melalui compact disc (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
(7)Dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan wajib menyampaikan laporan Data Risiko Asuransi paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis.
(8)Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialami oleh OJK, OJK mengumumkan secara tertulis kepada Perusahaan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan Data Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 4

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan ... Kendaraan Bermotor wajib mengangkat Penanggung Jawab Data.
(2)Pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data wajib dilaporkan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian.
(3)Dalam hal pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK, Perusahaan wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan/atau pemberhentian Penanggung Jawab Data paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan Data Risiko Asuransi kepada OJK.

BAB III

PENERAPAN TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI

Pasal 5

(1)Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.
(2)Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
(3)Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.
(4)Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

(1)Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat
(3), Pasal 3 ayat (6), Pasal 3 ayat (7), Pasal 4, Pasal 5 ayat
(1)Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
3. c.pencabutan izin usaha.
(2)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan, yaitu:
1. a.peringatan tertulis pertama;
2. b.peringatan tertulis kedua; dan
3. c.peringatan tertulis ketiga.
(3)Dalam hal Perusahaan telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini dan/atau peraturan pelaksanaannya, atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya peringatan tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran, OJK dapat mewajibkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau yang setara pada Perusahaan untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang.
(4)OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan OJK ini:

a.pemeliharaan dan pelaporan Data Risiko Asuransi untuk lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha BAB IV ... Asuransi ... Asuransi Kendaraan Bermotor wajib mengikuti peraturan ini.
b.peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai premi atau kontribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.

Pasal 8

Pasal 1

Cukup jelas.