DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 17 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yaitu tentang : a. Kewajiban MI Syariah atau MI yang memiliki unit syariah untuk memiliki DPS sesuai ketentuan POJK mengenai prinsip syariah di Pasar Modal dan POJK mengenai ahli syariah di Pasar Modal; b. Tugas dan tanggung jawab DPS; c. Kewenangan DPS; d. Kewajiban DPS, Direksi MI syariah dan Direksi MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk menggunakan kertas kerja dan mendokumentasikannya dengan baik; e. Ketentuan mengenai kertas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d); f. Kewajiban pelaksanaan rapat berkala dengan DPS; g. Kewajiban MI Syariah dan MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk memberikan remunerasi bagi anggota DPS dan dituangkan dalam kontrak kerja; h. Kewajiban MI untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan; i. Kewajiban bahwa kebijakan terkait benturan kepentingan MI harus juga mencakup profesionalisme DPS; j. Kewajiban bahwa penyusunan laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun harus juga mencakup terkait total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh DPS; dan k. Ketentuan bahwa informasi umum yang wajib dimuat dalam Situs Web milik MI harus juga mencakup profil DPS.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231); OTORITAS JASA KEUANGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10/POJK.04/2018 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan prinsip syariah di Pasar Modal.
(2)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki izin ahli syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.
(3)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagai Dewan Pengawas Syariah dan ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 36 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat

(5), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi:
1. a.memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di Pasar Modal;
2. b.mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal terkait pengelolaan investasi syariah;
3. c.melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah di Pasar Modal terkait pengelolaan investasi syariah;
4. d.memberikan peringatan tertulis dan meminta Direksi untuk melakukan upaya perbaikan, paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan terkait penerapan prinsip syariah di Pasar Modal dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris;
5. e.menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi;
6. f.mendampingi atau mewakili Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
7. g.memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di Pasar Modal atas produk pengelolaan investasi syariah; dan
8. h.menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai ahli syariah Pasar Modal.
(2)Wewenang Dewan Pengawas Syariah meliputi:
1. a.meminta dokumen, data, dan informasi kepada pihak yang melakukan kegiatan Syariah di Pasar Modal dalam rangka pengawasan pemenuhan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal;
2. b.meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau
3. c.meminta bantuan dari anggota komite dan/atau unit pendukung dan pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
(3)Dalam pelaksanaan tugas pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah dan pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal terkait pengelolaan investasi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Syariah wajib menggunakan kertas kerja dan mendokumentasikannya.
(4)Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.kertas kerja pemberian pernyataan kesesuaian syariah atas produk pengelolaan investasi syariah memuat paling sedikit hasil reviu atas:
  1. 1.dokumen kontrak investasi kolektif produk pengelolaan investasi syariah;
  2. 2.dokumen prospektus terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah; dan
  3. 3.dokumen brosur penawaran terkait penerbitan produk pengelolaan investasi syariah, sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal; dan
2. b.kertas kerja pengawasan produk pengelolaan investasi syariah memuat paling sedikit:
  1. 1.hasil reviu atas laporan bank kustodian terkait portofolio dari setiap produk pengelolaan investasi syariah paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
  2. 2.kesesuaian portofolio investasi syariah dengan daftar efek syariah;
  3. 3.hasil reviu atas kekayaan produk pengelolaan investasi syariah yang perlu dilakukan pembersihan kekayaan, dalam hal terdapat unsur kekayaan yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih produk pengelolaan investasi syariah;
  4. 4.persetujuan atas penyaluran dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah, dalam hal terdapat dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan produk pengelolaan investasi syariah;
  5. 5.hasil pemantauan terhadap pemahaman pegawai yang terkait pemasaran terhadap aspek kesyariahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
  6. 6.hasil reviu atas publikasi produk pengelolaan investasi syariah terkait aspek syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(5)Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib mendokumentasikan kertas kerja yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3.Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

(1)Direksi Manajer Investasi Syariah dan Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib menyelenggarakan rapat berkala dengan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(2)Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diakui sebagai pemenuhan kewajiban rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1)sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
(3)Rapat Direksi Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah dengan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib juga dihadiri oleh kepala unit pengelolaan investasi syariah.
(4)Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.dituangkan dalam risalah rapat;
2. b.ditandatangani oleh pimpinan rapat;
3. c.disampaikan kepada seluruh peserta rapat; dan
4. d.didokumentasikan dengan baik.
  1. 4.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1)Manajer Investasi Syariah dan Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah wajib memberikan remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dan dituangkan dalam kontrak kerja.
(2)Remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.unsur pendapatan yang bersifat tetap dan/atau bersifat variabel;
2. b.tingkat remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi; dan/atau
3. c.tugas anggota Dewan Pengawas Syariah dikaitkan dengan risiko, ukuran, dan kompleksitas usaha Manajer Investasi.
  1. 5.Ketentuan Pasal 38 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Manajer Investasi wajib:

a.menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan etika bisnis yang baik sesuai pedoman perilaku sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi;
b.menerapkan uji tuntas Nasabah dan uji tuntas lanjut sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan; dan
c.menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan benturan kepentingan.
(2)Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.definisi benturan kepentingan;
2. b.identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan;
3. c.prosedur atau mekanisme penanganan benturan kepentingan;
4. d.pengambilan keputusan jika terjadi benturan kepentingan;
5. e.pelaporan dan/atau pengungkapan secara tertulis jika memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan;
6. f.profesionalisme Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, pegawai, dan/atau komite/fungsi yang dimiliki Manajer Investasi apabila terdapat benturan kepentingan dengan Manajer Investasi; dan/atau
7. g.administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.
(3)Kebijakan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan terkait benturan kepentingan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.

7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Manajer Investasi wajib memiliki kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.
(2)Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.sistematika proses pengaduan;
2. b.jangka waktu penanganan pengaduan;
3. c.penanganan pengaduan;
4. d.unit kerja atau pihak yang mengelola penanganan pengaduan;
5. e.hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan; dan
6. f.evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan Nasabah.
(3)Kebijakan penanganan pengaduan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

8.Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Manajer Investasi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(2)Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
1. a.aspek transparansi, mencakup paling sedikit:
  1. 1.pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf i dan huruf k sampai dengan huruf n;
  2. 2.kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;
  3. 3.total remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
  4. 4.penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Manajer Investasi;
  5. 5.jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, dalam hal terdapat jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum; dan
  6. 6.penanganan transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
2. b.hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola; dan/atau
3. c.rencana tindak bagi Manajer Investasi yang hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola memperoleh peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima).
(3)Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.
(4)Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(5)Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat setiap tanggal 15 bulan kedua pada tahun berikutnya.
(6)Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, laporan penerapan Tata Kelola disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
(7)Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Penyampaian laporan penerapan Tata Kelola untuk pertama kali, tidak disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya.

9.Penjelasan Pasal 64 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
10.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a memuat paling sedikit:
1. a.nama, alamat dan kontak kantor pusat, alamat dan kontak lokasi lain selain kantor pusat, agen penjual Efek reksa dana, dan/atau pihak lain yang menjalin kerja sama distribusi produk/jasa dengan Manajer Investasi yang dapat dihubungi;
2. b.riwayat singkat Manajer Investasi;
3. c.struktur organisasi Manajer Investasi;
4. d.profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
5. e.informasi mengenai anggota Direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi;
6. f.nomor izin usaha Manajer Investasi; dan
7. g.komite dan/atau unit pendukung, dalam hal Manajer Investasi memiliki komite dan/atau unit pendukung.
(2)Informasi bagi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b memuat paling sedikit:
1. a.produk Manajer Investasi; dan
2. b.layanan pengaduan Nasabah dan pelaporan pelanggaran.
(3)Informasi Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c memuat paling sedikit:
1. a.pokok-pokok pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
2. b.pokok-pokok kode etik; dan
3. c.uraian singkat terkait manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
  1. 11.Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), ayat (4), Pasal 24, Pasal 25 ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 33, Pasal 35 ayat (1), ayat (3), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 36A ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 37, Pasal 37A ayat (1), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), ayat (3), Pasal 49 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), dan Pasal 66 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…