DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

1. POJK ini disusun dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027, yaitu “Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah”. POJK ini akan melengkapi framework tata kelola di BUS dan UUS yang akan mencakup tata kelola umum (sesuai POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum)serta tata kelola syariah. Selain itu, POJK ini juga disusun untuk menindaklanjuti UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta telah memperhatikan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUGESI), serta IFSB-10 Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services dan draft revisinya 2. Dalam POJK ini diatur tentang penerapan kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit intern syariah, dan pelaksanaan kaji ulang ekstern syariah, pengaturan mengenai laporan pelaksanaan tata kelola syariah, tindak lanjut ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, dan pemberlakuan ketentuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan peningkatan kewenangan dan peran Dewan Pengawas Syariah dalam penerapan tata kelola syariah di bank umum syariah dan unit usaha syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah pihak yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
7.Direksi adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUS dan BUK yang memiliki UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10.Tata Kelola Syariah pada Bank adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sesuai dengan Prinsip Syariah.
11.Pejabat Eksekutif adalah pejabat BUS dan BUK yang memiliki UUS yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

BAB II

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DAN KERANGKA TATA KELOLA SYARIAH

Pasal 2

(1)Bank wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kegiatan usaha Bank; dan
2. b.kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
(2)Dalam rangka menyusun ketentuan terkait Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan membentuk komite pengembangan keuangan syariah.
(3)Komite pengembangan keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam penyusunan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

(1)Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib menerapkan Tata Kelola Syariah.
(2)Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:
1. a.pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
2. b.penerapan fungsi kepatuhan syariah;
3. c.penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
4. d.penerapan fungsi audit intern syariah; dan
5. e.pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.
(3)Direksi yang membawahkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah.
(4)Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 5

(1)Bank wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
(2)Bank wajib melakukan evaluasi dan penginian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank.

Pasal 7

(1)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat
(2), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 5, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
2. b.pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
3. c.larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
4. d.larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
5. e.penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
(3)Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
(4)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB III

DPS

Pasal 8

(1)Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak utama bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.
(2)Calon anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam rangka memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota DPS harus memperoleh rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
(4)Anggota DPS selama menjabat wajib memiliki:
1. a.integritas;
2. b.kompetensi; dan
3. c.reputasi yang baik.
(5)Anggota DPS sebagai pihak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan kepada anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Anggota DPS ditetapkan sebagai pihak terkait sesuai dengan:

a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

Pasal 10

(1)Bank wajib memiliki anggota DPS dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
(2)Jumlah anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, kecuali untuk Bank yang didirikan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…