DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata cara penghitungan dan pembayaran pungutan dan penerimaan lainnya, penagihan pungutan dan pengenaan sanksi administratif berupa denda, verifikasi penghitungan biaya tahunan, penyesuaian kewajiban pembayaran pungutan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6993); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah lembaga jasa keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
2.Pungutan di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak.
3.Sektor Jasa Keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, keuangan derivatif, bursa karbon, perasuransian, penjaminan, dana pensiun, lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga jasa keuangan lainnya, inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto, yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4.Wajib Bayar adalah Pihak yang mempunyai kewajiban membayar Pungutan dan/atau penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Bank Tempat Pembayaran adalah Bank Indonesia dan/atau bank umum yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima setoran penerimaan yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
6.Rekening Otoritas Jasa Keuangan adalah rekening di Bank Tempat Pembayaran yang dipergunakan Otoritas Jasa Keuangan untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan dana yang berasal dari Pungutan dan penerimaan lainnya.
7.Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian atas penghitungan dan pembayaran Pungutan dan penerimaan lainnya, berdasarkan data dan informasi penghitungan dan pembayaran yang dimiliki atau diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
8.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
9.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN DAN PENERIMAAN LAINNYA

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan sebagai mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak mengelola Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Pungutan dan penerimaan lainnya wajib disetor ke Rekening Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Tempat Pembayaran.
(2)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Bayar terdaftar pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal terdapat kendala pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan informasi tata cara pembayaran lain kepada Wajib Bayar melalui situs web atau sarana penyampaian informasi lain.
(4)Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan informasi tata cara penyetoran kepada pihak yang tidak memiliki kewajiban membayar Pungutan, namun berkewajiban menyetor:
1. a.sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di Sektor Jasa Keuangan;
2. b.denda terkait dengan pengadaan barang dan jasa; atau
3. c.penerimaan lainnya yang sah, sebagai bagian dari penerimaan lainnya.
(5)Penyetoran Pungutan dan penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan Rupiah terdekat.

Pasal 4

(1)Jenis Pungutan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan meliputi:
1. a.biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
2. b.biaya tahunan untuk pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
(2)Jenis dan besaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a, wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan penyampaian dokumen pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi secara lengkap dan benar dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal pembayaran, pembayaran tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
(3)Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi tersebut dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi.
(5)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 6

(1)Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung berdasarkan nilai emisi.
(2)Nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total dana bruto yang diperoleh oleh Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum setelah pelaksanaan penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.
(3)Pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum dihitung secara mandiri berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana tercantum dalam dokumen pernyataan pendaftaran.
(4)Keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung kembali berdasarkan nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Wajib Bayar yang melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan konfirmasi nilai emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal terakhir penjatahan dalam rangka Penawaran Umum.
(6)Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih besar dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih kurang bayar wajib dibayar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah konfirmasi nilai emisi.
(7)Dalam hal keseluruhan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih kecil dari pembayaran berdasarkan jumlah dana yang akan dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Verifikasi.
(8)Dalam hal pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal, pembayaran biaya pendaftaran bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 7

(1)Besarnya biaya penelaahan rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka dihitung berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebelum efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
(2)Biaya penelaahan rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pihak sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.
(3)Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih kecil dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, perusahaan terbuka wajib membayar selisih kurang bayar dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja setelah efektifnya pernyataan penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka.
(4)Dalam hal biaya penelaahan dalam rangka rencana aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka yang telah dibayarkan lebih besar dari perhitungan biaya berdasarkan nilai aset yang terakhir dalam laporan keuangan proforma, Otoritas Jasa Keuangan mengembalikan selisih lebih bayar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Verifikasi.
(5)Biaya penelaahan rencana aksi korporasi dalam rangka penawaran tender wajib akibat pengambilalihan perusahaan terbuka wajib dibayar oleh Wajib Bayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian bukti pengumuman negosiasi atau dalam rangka pengambilalihan perusahaan terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Perhitungan biaya tahunan manajer investasi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan yang terakhir dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.

Pasal 9

(1)Perhitungan biaya tahunan:
1. a.penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah; dan
2. b.penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.
(2)Perhitungan biaya tahunan penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan penjamin emisi Efek yang juga melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh pendapatan dari masing- masing entitas.

Pasal 10

Perhitungan biaya tahunan kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan kantor konsultan aktuaria, dilakukan dengan dasar nilai kontrak per triwulanan pada tahun berjalan.

Pasal 11

Perhitungan biaya tahunan lembaga sertifikasi profesi dihitung berdasarkan tarif persentase tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dari nilai pendapatan yang telah diterima atas biaya registrasi peserta sertifikasi di Sektor Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…