DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ETF emas, pedoman penerbitan unit penyertaan ETF emas, pedoman pengelolaan ETF emas, pedoman prospektus ETF emas, dealer partisipan dan sponsor, pencatatan awal unit penyertaan ETF emas, penawaran oleh agen penjual efek reksa dana, EGR, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan variasi produk investasi jenis reksa dana baru yang dapat diperdagangkan di bursa efek dengan portofolio berupa emas diperlukan sebagai landasan hukum dalam pengembangan kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (Exchange Traded Fund) dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas yang selanjutnya disebut ETF Emas adalah suatu produk reksa dana dengan Unit Penyertaan yang diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas.
2.Penyedia Emas adalah pihak yang menyediakan emas sesuai dengan kadar kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
3.Penyimpan Emas adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiatan usaha bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas.
4.Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
5.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
6.Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (Electronic Gold Receipt) yang selanjutnya disebut EGR adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
7.Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
8.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

a.menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 9.Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. 10.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. 11.Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek dan/ atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
4. 12.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
5. 13.Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
6. 14.Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
7. 15.Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
8. 16.Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pasar modal.
9. 17.Perantara Partisipan yang selanjutnya disebut Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola ETF Emas untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud.
10. 18.Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola ETF Emas untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau emas dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan ETF Emas.
11. 19.Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar seluruh aset ETF Emas setelah dikurangi kewajiban.
12. 20.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
13. 21.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

BAB II

ETF EMAS

Pasal 2

ETF Emas wajib memenuhi ketentuan:

a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
b.ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Reksa Dana terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kontrak Investasi Kolektif ETF Emas wajib paling sedikit memuat:

a.penyimpanan emas sebagai aset dasar ETF Emas;
b.prosedur penciptaan Unit Penyertaan ETF Emas paling sedikit:
1. 1.jenis aset yang menjadi dasar pembentukan ETF Emas; dan
2. 2.jumlah minimal Unit Penyertaan yang akan dicatatkan di Bursa Efek;
c.tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan ETF Emas kepada Manajer Investasi dan penjualan kembali tersebut hanya diperbolehkan bagi Sponsor dan Dealer Partisipan;
d.pembelian kembali oleh Manajer Investasi dari Sponsor dan Dealer Partisipan per hari bursa paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan ETF Emas yang beredar;
e.metode penentuan acuan perhitungan nilai pasar wajar;
f.acuan kinerja ETF Emas;
g.tujuan dan kebijakan investasi ETF Emas;
h.kewajiban Manajer Investasi untuk mengumumkan di Bursa Efek:
1. 1.komposisi portofolio setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek; dan
2. 2.jumlah Unit Penyertaan ETF Emas yang beredar setiap adanya perubahan;
i.informasi mengenai:
1. 1.hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan Manajer Investasi, Bank Kustodian, Dealer Partisipan, Penyedia Emas, Penyimpan Emas, dan Pihak lain yang terkait; dan
2. 2.hak dan kewajiban pemegang Unit Penyertaan;
j.ketentuan yang wajib diatur dalam kontrak antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan dan nama Dealer Partisipan;
k.alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Reksa Dana, dan pemegang Unit Penyertaan;
l.mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan ETF Emas, jika ada;
m.tata cara penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan
n.pembubaran dan likuidasi ETF Emas.

Pasal 4

ETF Emas dapat dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 5

Kontrak Investasi Kolektif ETF Emas yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal wajib memenuhi:

a.ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
c.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan Reksa Dana syariah.

Pasal 6

(1)Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan;
7. g.pembatalan pendaftaran;
8. h.pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
9. i.pencabutan izin orang perseorangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b sampai dengan huruf i dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
(5)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i.

BAB III

PEDOMAN PENERBITAN UNIT PENYERTAAN ETF EMAS

Pasal 7

(1)Unit Penyertaan ETF Emas ditawarkan melalui Penawaran Umum.
(2)Untuk dapat melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan ETF Emas, Manajer Investasi wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
(3)Dalam rangka pengajuan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen:
1. a.Kontrak Investasi Kolektif ETF Emas disertai dengan format digitalnya yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.salinan perjanjian yang berkaitan dengan aset ETF Emas;
3. c.perjanjian antara Manajer Investasi dengan Penyedia Emas;
4. d.perjanjian terkait penyimpanan emas antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dengan Penyimpan Emas;
5. e.perjanjian Manajer Investasi dengan Sponsor jika dalam penciptaan Unit Penyertaan ETF Emas melibatkan Sponsor;
6. f.perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan;
7. g.perjanjian kerja sama penawaran Unit Penyertaan, jika ada;
8. h.laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kontrak Investasi Kolektif ETF Emas;
9. i.perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek;
10. j.perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam Penitipan Kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
11. k.prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para Pihak disertai dengan format digitalnya; dan
12. l.rencana pemasaran dan operasional ETF Emas.
(4)Pernyataan Pendaftaran ETF Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
1. a.Kontrak Investasi Kolektif ETF Emas yang dibuat dengan akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.prospektus ETF Emas yang diberi meterai dan ditandatangani para Pihak;
3. c.perjanjian antara Manajer Investasi dengan Penyedia Emas;
4. d.perjanjian terkait penyimpanan emas antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dengan Penyimpan Emas, jika ada;
5. e.perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek dimana Unit Penyertaan ETF Emas akan diperdagangkan;
6. f.perjanjian antara Manajer Investasi dengan Sponsor, jika ada; dan
7. g.perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan ETF Emas.
(2)Dalam rangka penelaahan atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.meminta Manajer Investasi dan para Pihak yang terlibat dalam Penawaran Umum Unit Penyertaan ETF Emas untuk melakukan presentasi; dan/atau
2. b.meminta perubahan dan/atau tambahan informasi berkaitan dengan kelengkapan dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Unit Penyertaan ETF Emas.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pernyataan Pendaftaran ETF Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) tidak memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran belum memenuhi persyaratan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(2)Dalam hal Pernyataan Pendaftaran ETF Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(3)Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ETF Emas hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.

Pasal 10

Manajer Investasi pengelola ETF Emas wajib:

a.membuat kontrak dengan Dealer Partisipan dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan ETF Emas;
b.mengumumkan perubahan jumlah Dealer Partisipan di Bursa Efek;
c.memastikan kemurnian emas yang menjadi dasar pembentukan ETF Emas memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.menyimpan semua kekayaan ETF Emas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian, yang selanjutnya dapat menunjuk Pihak lain sebagai Penyimpan Emas;
e.mengelola ETF Emas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kontrak Investasi Kolektif, prospektus, dan kontrak lainnya terkait ETF Emas;
f.memisahkan kekayaan ETF Emas dari kekayaan Manajer Investasi;
g.melakukan pembukuan dan pelaporan termasuk memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan ETF Emas terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari Manajer Investasi itu sendiri;
h.menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
i.menghitung nilai pasar wajar dari aset dalam portfolio ETF Emas setiap hari bursa dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian;
j.mengumumkan komposisi portofolio di Bursa Efek setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek setiap hari;
k.mengumumkan di Bursa Efek dalam hal terjadi perubahan jumlah Unit Penyertaan yang beredar setiap hari;
l.mengumumkan di Bursa Efek dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Nilai Aktiva Bersih setelah penutupan perdagangan Bursa Efek setiap hari sebagai indikasi harga dari Unit Penyertaan;
m.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan ETF Emas kepada pemegang Unit Penyertaan dan Otoritas Jasa Keuangan;
n.menyusun tata cara pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan; dan
o.memiliki prosedur yang dapat menghasilkan informasi mengenai kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan aset ETF Emas.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…