DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 Tahun 2015

Nomor: 20/POJK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH. OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2.Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang selanjutnya disebut Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek Beragun Aset yang:

a.portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya;
b.akad; dan
c.cara pengelolaannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 3.Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi yang selanjutnya disingkat EBAS-SP adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh Penerbit yang akad dan portofolionya berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.
2. 4.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. 5.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
4. 6.Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
5. 7.Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 2

Setiap Pihak yang melakukan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah dan EBAS-SP wajib mematuhi ketentuan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Pasal 3

(1)Efek Beragun Aset memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB II

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

Pasal 4

Pihak yang melakukan penerbitan Efek Beragun Aset Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum pengajuan Pernyataan Pendaftaran, peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities) dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset terkait lainnya, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

(1)Manajer Investasi yang mengelola Efek Beragun Aset Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Direksi.
(2)Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.
(3)Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(4)Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah.
(5)Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Manajer Investasi.

Pasal 6

(1)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Beragun Aset Syariah yang diawasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Efek Beragun Aset Syariah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang dituju;
2. b.tanggal laporan;
3. c.pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
5. e.opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
6. f.tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin Ahli Syariah Pasar Modal.
(4)Laporan kegiatan pengawasan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Efek Beragun Aset Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan ketiga.
(5)Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit:
1. a.kata “Syariah” pada nama Efek Beragun Aset yang diterbitkan;
2. b.pernyataan bahwa:
  1. 1.Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset Syariah sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;
  2. 2.aset yang menjadi portofolio Efek Beragun Aset Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. c.informasi mengenai:
  1. 1.mekanisme pembersihan portofolio yang menjadi dasar Efek Beragun Aset Syariah dari unsur- unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  2. 2.pengelolaan dana yang menjadi kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  3. 3.Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek Beragun Aset Syariah;
  4. 4.ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
  5. 5.besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa; dan
  6. 6.rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa.
(2)Ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus disertai dengan informasi mengenai:
1. a.Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi;
2. b.anggota direksi atau pejabat penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang memahami kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. c.hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset Syariah, jika ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 8

(1)Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan kekayaan Efek Beragun Aset Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Efek Beragun Aset selain dalam rangka pembersihan kekayaan Efek Beragun Aset dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. b.mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio Efek Beragun Aset dengan harga perolehan atau membersihkan dana Efek Beragun Aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.mewajibkan Manajer Investasi atas nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
4. d.mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke- 2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
(2)Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Beragun Aset Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
(3)Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.
(2)Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.

BAB III

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH BERBENTUK SURAT PARTISIPASI

Pasal 10

Pihak yang melakukan penerbitan EBAS-SP wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan, kecuali diatur lain dan diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 11

(1)Penerbitan EBAS-SP wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh:
1. a.Dewan Pengawas Syariah, dalam hal Penerbit memiliki Dewan Pengawas Syariah; atau
2. b.Tim Ahli Syariah dalam hal Penerbit tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
(2)Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(3)Dalam hal Penerbit EBAS-SP tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, direktur Penerbit atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas EBAS-SP yang diterbitkan oleh Penerbit.
(4)Biaya yang timbul terkait Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Penerbit.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH. OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2.Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah yang selanjutnya disebut Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek Beragun Aset yang:

a.portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya;
b.akad; dan
c.cara pengelolaannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
1. 3.Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi yang selanjutnya disingkat EBAS-SP adalah Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh Penerbit yang akad dan portofolionya berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBAS-SP.
2. 4.Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
3. 5.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
4. 6.Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
5. 7.Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Pasal 2

Pasal 3

(1)Efek Beragun Aset memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2)Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal apabila akad dan portofolionya yang berupa Kumpulan Piutang atau pembiayaan pemilikan rumah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB II

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

Pasal 4

Pasal 5

(1)Manajer Investasi yang mengelola Efek Beragun Aset Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh Direksi.
(2)Penerbitan Efek Beragun Aset Syariah wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi atau Tim Ahli Syariah.
(3)Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(4)Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Beragun Aset Syariah yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah.
(5)Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Manajer Investasi.

Pasal 6

(1)Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Efek Beragun Aset Syariah yang diawasi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Manajer Investasi yang mengelola Efek Beragun Aset Syariah.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.pihak yang dituju;
2. b.tanggal laporan;
3. c.pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
4. d.pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah;
5. e.opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
6. f.tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin Ahli Syariah Pasar Modal.
(4)Laporan kegiatan pengawasan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Efek Beragun Aset Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan ketiga.
(5)Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1)Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah wajib memuat ketentuan paling sedikit:
1. a.kata “Syariah” pada nama Efek Beragun Aset yang diterbitkan;
2. b.pernyataan bahwa:
  1. 1.Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para pemegang Efek Beragun Aset Syariah sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif;
  2. 2.aset yang menjadi portofolio Efek Beragun Aset Syariah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. c.informasi mengenai:
  1. 1.mekanisme pembersihan portofolio yang menjadi dasar Efek Beragun Aset Syariah dari unsur- unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  2. 2.pengelolaan dana yang menjadi kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
  3. 3.Akad Syariah dan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Efek Beragun Aset Syariah;
  4. 4.ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
  5. 5.besarnya nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa; dan
  6. 6.rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa.
(2)Ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pula dicantumkan sebagai informasi tambahan dalam Prospektus disertai dengan informasi mengenai:
1. a.Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi;
2. b.anggota direksi atau pejabat penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Kustodian pada Bank Kustodian yang memahami kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
3. c.hasil pemeringkatan Efek Beragun Aset Syariah, jika ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 8

(1)Dalam hal tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan kekayaan Efek Beragun Aset Syariah terdapat unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Efek Beragun Aset selain dalam rangka pembersihan kekayaan Efek Beragun Aset dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. b.mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio Efek Beragun Aset dengan harga perolehan atau membersihkan dana Efek Beragun Aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. c.mewajibkan Manajer Investasi atas nama Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
4. d.mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke- 2 (kedua) setelah diterimanya surat Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
(2)Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Efek Beragun Aset Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
(3)Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau memerintahkan pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.
(2)Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah tersebut.

BAB III

PENERBITAN EFEK BERAGUN ASET SYARIAH BERBENTUK SURAT PARTISIPASI

Pasal 10

Pasal 11

(1)Penerbitan EBAS-SP wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah yang diterbitkan oleh:
1. a.Dewan Pengawas Syariah, dalam hal Penerbit memiliki Dewan Pengawas Syariah; atau
2. b.Tim Ahli Syariah dalam hal Penerbit tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.
(2)Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(3)Dalam hal Penerbit EBAS-SP tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, direktur Penerbit atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas EBAS-SP yang diterbitkan oleh Penerbit.
(4)Biaya yang timbul terkait Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Penerbit.