DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2017 Tahun 2017

Nomor: 20/POJK.04/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan peran Penerbit tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan agar dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan perekonomian saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan; OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5632); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN. Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5632) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Aset Keuangan yang membentuk Kumpulan Piutang EBA-SP harus:
1. a.diperoleh Penerbit dari Kreditur Asal melalui jual beli putus/lepas dan dijual Penerbit kepada pemegang EBA-SP melalui jual beli putus/lepas secara hukum; atau
2. b.diperoleh Penerbit untuk kepentingan pemegang EBA-SP dari Kreditur Asal melalui jual beli putus/lepas secara hukum.
(2)Jual beli putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung pendapat Konsultan Hukum.
(3)Jual beli putus/lepas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajib dilakukan secara konsisten serta didukung dengan pendapat Akuntan.
(4)Kreditur Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pembelian atas EBA-SP paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(4a)Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat melakukan pembelian atas EBA-SP pada saat penawaran perdana paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(4b)Dalam hal penawaran perdana EBA-SP tidak seluruhnya terserap oleh pasar, Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan pembelian atas EBA-SP melebihi 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(5)Hak pemegang EBA-SP atas Kumpulan Piutang wajib dinyatakan dalam Prospektus EBA-SP atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP dan didukung pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang menyatakan hak pemegang EBA-SP adalah sebagaimana dimuat dalam Prospektus EBA-SP atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 120 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20 /POJK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN I. UMUM Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) adalah efek beragun aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. Dalam sekuritisasi ini dimana aset keuangan Kreditur Asal dijual kepada masyarakat melalui penerbitan EBA-SP, aset keuangan Kreditur Asal yang semula tidak dapat segera digunakan atau ditransformasi menjadi aset likuid sehingga Kreditur Asal dapat segera kembali melakukan pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Penerbitan EBA-SP diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri pembiayaan sekunder perumahan di tanah air, tetapi juga diyakini mampu memberikan manfaat lain berupa semakin bertambahnya instrumen keuangan yang menjadi alternatif investasi bagi pemodal dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan likuiditas EBA-SP serta mengoptimalkan peran Penerbit dalam melaksanakan tugasnya selaku penjaga likuiditas EBA-SP dalam pembiayaan sekunder perumahan, diperlukan perubahan salah satu ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6067

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan peran Penerbit tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan agar dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan perekonomian saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5632); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN. Pasal I Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5632) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Aset Keuangan yang membentuk Kumpulan Piutang EBA-SP harus:
1. a.diperoleh Penerbit dari Kreditur Asal melalui jual beli putus/lepas dan dijual Penerbit kepada pemegang EBA-SP melalui jual beli putus/lepas secara hukum; atau
2. b.diperoleh Penerbit untuk kepentingan pemegang EBA-SP dari Kreditur Asal melalui jual beli putus/lepas secara hukum.
(2)Jual beli putus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung pendapat Konsultan Hukum.
(3)Jual beli putus/lepas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum dan wajib dilakukan secara konsisten serta didukung dengan pendapat Akuntan.
(4)Kreditur Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan pembelian atas EBA-SP paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(4a)Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat melakukan pembelian atas EBA-SP pada saat penawaran perdana paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(4b)Dalam hal penawaran perdana EBA-SP tidak seluruhnya terserap oleh pasar, Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan pembelian atas EBA-SP melebihi 10% (sepuluh persen) dari total nilai Kumpulan Piutang.
(5)Hak pemegang EBA-SP atas Kumpulan Piutang wajib dinyatakan dalam Prospektus EBA-SP atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP dan didukung pendapat hukum dari Konsultan Hukum yang menyatakan hak pemegang EBA-SP adalah sebagaimana dimuat dalam Prospektus EBA-SP atau Dokumen Keterbukaan EBA-SP. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2017 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 120 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 20 /POJK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 23/POJK.04/2014 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN PELAPORAN EFEK BERAGUN ASET BERBENTUK SURAT PARTISIPASI DALAM RANGKA PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN I. UMUM Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) adalah efek beragun aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa Kumpulan Piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas Kumpulan Piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA-SP. Dalam sekuritisasi ini dimana aset keuangan Kreditur Asal dijual kepada masyarakat melalui penerbitan EBA-SP, aset keuangan Kreditur Asal yang semula tidak dapat segera digunakan atau ditransformasi menjadi aset likuid sehingga Kreditur Asal dapat segera kembali melakukan pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Penerbitan EBA-SP diharapkan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan industri pembiayaan sekunder perumahan di tanah air, tetapi juga diyakini mampu memberikan manfaat lain berupa semakin bertambahnya instrumen keuangan yang menjadi alternatif investasi bagi pemodal dan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan likuiditas EBA-SP serta mengoptimalkan peran Penerbit dalam melaksanakan tugasnya selaku penjaga likuiditas EBA-SP dalam pembiayaan sekunder perumahan, diperlukan perubahan salah satu ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6067