DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Nomor: 20 /POJK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam perpanjangan izin wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai masa berlaku izin dan mekanisme perpanjangan izin yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru; OTORITAS JASA KEUANGAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2.Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE, dan/atau Manajer Investasi.
4.Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
5.Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
6.Izin orang perseorangan sebagai WPEE yang selanjutnya disebut sebagai Izin WPEE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
7.Izin orang perseorangan sebagai WPPE yang selanjutnya disebut Izin WPPE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN WPEE DAN WPPE

Pasal 2

(1)WPEE wajib memiliki Izin WPEE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)WPPE wajib memiliki Izin WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki Izin WPEE dapat bertindak sebagai WPPE.

Pasal 3

(1)Kewajiban untuk memiliki Izin WPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:
1. a.direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
2. b.pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
3. c.pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
(2)Kewajiban untuk memiliki Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
1. a.direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
2. b.pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
3. c.pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;
4. d.pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau audit internal; dan
5. e.pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
(3)Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

WPEE dan WPPE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan integritas yang meliputi:
1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE; dan
6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.persyaratan kompetensi yang meliputi:
1. 1.berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
2. 2.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian: 1) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan 2) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan: 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan industri pasar modal;
c.bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
d.tidak bekerja pada:
1. 1.lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
2. 2.lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin WPEE atau Izin WPPE.
(2)Dalam hal telah terdapat ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan, sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) mengacu pada kerangka kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan tersebut.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 6

(1)Permohonan untuk memperoleh Izin WPEE atau Izin WPPE kepada Otoritas Jasa Keuangan harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen dan/atau data sebagai berikut:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. c.bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal berupa:
  1. 1.fotokopi sertifikat keahlian: a) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan b) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
  2. 2.fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
4. d.surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
5. e.pasfoto berwarna yang terbaru;
6. f.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE;
  6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  7. 7.tidak akan bekerja pada: a) lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau b) lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek, sesuai dengan format surat pernyataan integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
7. g.surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada;
8. h.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
9. i.bukti pembayaran biaya perizinan WPEE atau WPPE; dan
10. j.surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan.
(3)Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Dalam memproses permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan/atau
b.meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Izin WPEE atau Izin WPPE diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Izin WPEE atau Izin WPPE tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 10

(1)Izin WPEE dan Izin WPPE mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE dan dapat diperpanjang.
(2)Bagi pemohon Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE yang diberikan akan berakhir di tahun ke-4 (keempat) tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE sejak terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam perpanjangan izin wakil penjamin emisi efek dan wakil perantara pedagang efek, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai masa berlaku izin dan mekanisme perpanjangan izin yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang baru; OTORITAS JASA KEUANGAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat PEE adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2.Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat PPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE, PPE, dan/atau Manajer Investasi.
4.Wakil Penjamin Emisi Efek yang selanjutnya disingkat WPEE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
5.Wakil Perantara Pedagang Efek yang selanjutnya disingkat WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
6.Izin orang perseorangan sebagai WPEE yang selanjutnya disebut sebagai Izin WPEE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
7.Izin orang perseorangan sebagai WPPE yang selanjutnya disebut Izin WPPE adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
8.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN WPEE DAN WPPE

Pasal 2

(1)WPEE wajib memiliki Izin WPEE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)WPPE wajib memiliki Izin WPPE dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki Izin WPEE dapat bertindak sebagai WPPE.

Pasal 3

(1)Kewajiban untuk memiliki Izin WPEE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:
1. a.direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
2. b.pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
3. c.pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
(2)Kewajiban untuk memiliki Izin WPPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
1. a.direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
2. b.pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
3. c.pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko;
4. d.pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/atau audit internal; dan
5. e.pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE.
(3)Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE atau Izin WPPE.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai PEE dan PPE dari kewajiban untuk memiliki Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

WPEE dan WPPE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.persyaratan integritas yang meliputi:
1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE; dan
6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.persyaratan kompetensi yang meliputi:
1. 1.berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
2. 2.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian: 1) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan 2) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal dengan ketentuan: 1) paling singkat 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling singkat 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan dan/atau pengawasan industri pasar modal;
c.bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
d.tidak bekerja pada:
1. 1.lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau
2. 2.lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan Izin WPEE atau Izin WPPE.
(2)Dalam hal telah terdapat ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan, sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) mengacu pada kerangka kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai kerangka kualifikasi nasional Indonesia di sektor jasa keuangan tersebut.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 6

(1)Permohonan untuk memperoleh Izin WPEE atau Izin WPPE kepada Otoritas Jasa Keuangan harus diajukan oleh pemohon secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai kelengkapan dokumen dan/atau data sebagai berikut:
1. a.fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. c.bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal berupa:
  1. 1.fotokopi sertifikat keahlian: a) sebagai WPEE, bagi WPEE; dan b) sebagai WPEE atau WPPE, bagi WPPE, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
  2. 2.fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas pasar modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang mengenai pasar modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
4. d.surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
5. e.pasfoto berwarna yang terbaru;
6. f.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengajuan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE;
  6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  7. 7.tidak akan bekerja pada: a) lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek; atau b) lembaga jasa keuangan lainnya dalam hal telah bekerja pada Perusahaan Efek, sesuai dengan format surat pernyataan integritas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
7. g.surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada;
8. h.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
9. i.bukti pembayaran biaya perizinan WPEE atau WPPE; dan
10. j.surat keterangan perbedaan nama dari pejabat atau instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan.
(3)Izin WPEE atau Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Dalam memproses permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan/atau
b.meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Izin WPEE atau Izin WPPE diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon harus melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin WPEE atau Izin WPPE yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Izin WPEE atau Izin WPPE tidak berlaku jika masa berlakunya telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WPEE DAN IZIN WPPE

Pasal 10

(1)Izin WPEE dan Izin WPPE mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sesuai dengan tanggal dan bulan lahir pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE dan dapat diperpanjang.
(2)Bagi pemohon Izin WPEE dan Izin WPPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tanggal kelahirannya sebelum tanggal dan bulan terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE, masa berlaku Izin WPEE dan Izin WPPE yang diberikan akan berakhir di tahun ke-4 (keempat) tanggal dan bulan kelahiran pemegang Izin WPEE dan Izin WPPE sejak terbitnya Izin WPEE dan Izin WPPE.