DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 20/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 2020, No.110 Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surta berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
5.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
6.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara 2020, No.110 Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
7.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8.Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa dan/atau pelunasan jumlah pokok atau nilai pokok Efek bersifat utang dan/atau Sukuk termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk untuk dan atas nama Emiten.
9.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 10.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 2020, No.110 berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Pasal 2

Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan dalam setiap penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Pasal 3

Wali Amanat dan Emiten wajib melaksanakan seluruh isi Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibuat secara notariil di hadapan Notaris.

BAB II

KEWAJIBAN WALI AMANAT SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 5

(1)Wali Amanat wajib melakukan due dilligence terhadap Emiten sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
1. a.penelaahan terhadap Emiten, paling sedikit:
  1. 1.peninjauan lapangan atau inspeksi terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
  2. 2.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan;
  3. 3.kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; 2020, No.110
  4. 4.risiko keuangan dan risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
  5. 5.benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;
  6. 6.hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika menggunakan jaminan;
  7. 7.hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  8. 8.hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
  9. 9.aset yang dijadikan dasar penerbitan Sukuk; dan
2. b.penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
  1. 1.penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  2. 2.penelaahan terhadap ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
(2)Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan due dilligence 2020, No.110 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN WALI AMANAT TERHADAP KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 6

(1)Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
1. a.memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
3. c.melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. d.mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
5. e.memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
6. f.mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
7. g.mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan 2020, No.110
8. h.mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
(2)Dalam hal Wali Amanat lalai dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Amanat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atas kerugian karena kelalaian tersebut.

BAB IV

KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 7

Untuk melindungi dan mewakili hak para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan paling sedikit memuat:

a.identitas para pihak;
b.wewenang Wali Amanat;
c.penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat;
d.pembatasan terhadap Emiten;
e.tugas dan kewajiban Agen Pembayaran;
f.jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa;
g.jaminan;
h.hak keutamaan atau senioritas dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
i.amortisasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
j.pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; 2020, No.110
k.pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
l.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah;
m.penggunaan dana;
n.penyisihan dana untuk pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok atau bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa;
o.rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
p.sanksi;
q.keadaan lalai atau default; dan
r.keadaan kahar.

Pasal 8

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat keterangan identitas para pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.

Pasal 9

(1)Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:
1. a.meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan Emiten dan pengawasan pelaksanaan kewajiban yang 2020, No.110 wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan;
2. b.memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimaksud;
3. c.menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai atau default; dan
4. d.menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diajukan oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.
(2)Segala biaya yang timbul atas penunjukan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi beban Emiten.

Pasal 10

(1)Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat yang paling sedikit memuat:
1. a.penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten; 2020, No.110
2. b.penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
  1. 1.Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
  3. 3.pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
  4. 4.Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  6. 6.Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  7. 7.Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  8. 8.timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat;
  9. 9.timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
  10. 10.atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. c.tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
  1. 1.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah 2020, No.110 dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten, jika Emiten tidak menggunakan Agen Pembayaran;
  2. 2.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
  3. 3.tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok Efek bersifat utang atau nilai pokok Sukuk; atau
  4. 4.setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dikecualikan untuk hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan/atau sukuk.
2.Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
3.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surta berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
4.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
5.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
6.Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara 2020, No.110 Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
7.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai jabatan notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8.Agen Pembayaran adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa dan/atau pelunasan jumlah pokok atau nilai pokok Efek bersifat utang dan/atau Sukuk termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk untuk dan atas nama Emiten.
9.Afiliasi adalah:

a.hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b.hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
c.hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d.hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e.hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f.hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
1. 10.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau 2020, No.110 berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.

Pasal 2

Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan dalam setiap penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.

Pasal 3

Wali Amanat dan Emiten wajib melaksanakan seluruh isi Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dibuat secara notariil di hadapan Notaris.

BAB II

KEWAJIBAN WALI AMANAT SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 5

(1)Wali Amanat wajib melakukan due dilligence terhadap Emiten sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
1. a.penelaahan terhadap Emiten, paling sedikit:
  1. 1.peninjauan lapangan atau inspeksi terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
  2. 2.jumlah dan jenis Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan;
  3. 3.kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; 2020, No.110
  4. 4.risiko keuangan dan risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
  5. 5.benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;
  6. 6.hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika menggunakan jaminan;
  7. 7.hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
  8. 8.hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan
  9. 9.aset yang dijadikan dasar penerbitan Sukuk; dan
2. b.penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
  1. 1.penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  2. 2.penelaahan terhadap ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk.
(2)Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan due dilligence 2020, No.110 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN WALI AMANAT TERHADAP KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 6

(1)Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit:
1. a.memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
2. b.mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
3. c.melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. d.mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
5. e.memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
6. f.mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
7. g.mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan 2020, No.110
8. h.mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
(2)Dalam hal Wali Amanat lalai dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Amanat bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atas kerugian karena kelalaian tersebut.

BAB IV

KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

Pasal 7

Untuk melindungi dan mewakili hak para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan paling sedikit memuat:

a.identitas para pihak;
b.wewenang Wali Amanat;
c.penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat;
d.pembatasan terhadap Emiten;
e.tugas dan kewajiban Agen Pembayaran;
f.jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa;
g.jaminan;
h.hak keutamaan atau senioritas dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
i.amortisasi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
j.pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; 2020, No.110
k.pemeringkatan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
l.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah;
m.penggunaan dana;
n.penyisihan dana untuk pembayaran jumlah pokok atau nilai pokok atau bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa;
o.rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
p.sanksi;
q.keadaan lalai atau default; dan
r.keadaan kahar.

Pasal 8

Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat keterangan identitas para pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.

Pasal 9

(1)Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:
1. a.meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan Emiten dan pengawasan pelaksanaan kewajiban yang 2020, No.110 wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan;
2. b.memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dimaksud;
3. c.menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai atau default; dan
4. d.menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diajukan oleh pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk atau Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.
(2)Segala biaya yang timbul atas penunjukan profesi penunjang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi beban Emiten.

Pasal 10

(1)Kontrak Perwaliamanatan wajib memuat ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat yang paling sedikit memuat:
1. a.penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten; 2020, No.110
2. b.penggantian Wali Amanat dilakukan dengan alasan:
  1. 1.Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
  3. 3.pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
  4. 4.Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  6. 6.Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  7. 7.Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  8. 8.timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat;
  9. 9.timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
  10. 10.atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
3. c.tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat berakhir pada saat:
  1. 1.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah 2020, No.110 dilunasi baik jumlah pokok atau nilai pokok, bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa termasuk denda, jika terdapat denda, dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten, jika Emiten tidak menggunakan Agen Pembayaran;
  2. 2.Efek bersifat utang dan/atau Sukuk telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
  3. 3.tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo jumlah pokok Efek bersifat utang atau nilai pokok Sukuk; atau
  4. 4.setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dikecualikan untuk hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.