DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2021 Tahun 2021

Nomor: 20/POJK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan efek yang berkualitas tinggi, perlu meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan perusahaan efek yang menerapkan prinsip substansi ekonomi mengungguli bentuk;
c.bahwa standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk pasar modal serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional melalui program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke International 2021, No.223 Financial Reporting Standard;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
3.Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan pihak penerima investasi 2021, No.223 dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas pihak penerima investasi.
4.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Laporan keuangan Perusahaan Efek baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib disusun berdasarkan SAK.
(2)Perusahaan Efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik dalam penyusunan laporan keuangan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Dalam hal Perusahaan Efek memiliki Pengendalian atas entitas lain, Perusahaan Efek wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
(2)Perusahaan Efek dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Perusahaan Efek memiliki:
1. a.kekuasaan atas pihak penerima investasi;
2. b.eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan pihak penerima investasi; dan 2021, No.223
3. c.kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas pihak penerima investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
(3)Dalam hal Perusahaan Efek merupakan entitas investasi, Perusahaan Efek dikecualikan dari kewajiban mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi.

Pasal 4

Manajemen Perusahaan Efek wajib bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Efek wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek.
(2)Pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.
(3)Pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perlakuan akuntansi yang tidak diatur dalam pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perlakuan akuntansi yang tidak diatur tersebut wajib mengikuti SAK. 2021, No.223

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau terdapat SAK baru setelah berlakunya ketentuan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perlakuan akuntansi Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
(2)Perusahaan Efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal Perusahaan Efek melakukan penerapan lebih dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Efek wajib mengungkapkan penerapan lebih dini atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif. 2021, No.223
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2021, No.223

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan efek yang berkualitas tinggi, perlu meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan perusahaan efek yang menerapkan prinsip substansi ekonomi mengungguli bentuk;
c.bahwa standar dan pedoman akuntansi yang berlaku perlu terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk pasar modal serta harmonisasi dengan standar akuntansi internasional melalui program konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ke International 2021, No.223 Financial Reporting Standard;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.
2.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan kelompok usaha yang didalamnya terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.
3.Pengendalian adalah suatu kondisi ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan pihak penerima investasi 2021, No.223 dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas pihak penerima investasi.
4.Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal bagi entitas yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

(1)Laporan keuangan Perusahaan Efek baik laporan keuangan satu entitas maupun Laporan Keuangan Konsolidasian untuk keperluan penyampaian kepada masyarakat maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan, wajib disusun berdasarkan SAK.
(2)Perusahaan Efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik dalam penyusunan laporan keuangan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Dalam hal Perusahaan Efek memiliki Pengendalian atas entitas lain, Perusahaan Efek wajib mengonsolidasikan laporan keuangan entitas lain tersebut dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.
(2)Perusahaan Efek dianggap memiliki Pengendalian atas entitas lain jika Perusahaan Efek memiliki:
1. a.kekuasaan atas pihak penerima investasi;
2. b.eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan pihak penerima investasi; dan 2021, No.223
3. c.kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas pihak penerima investasi untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.
(3)Dalam hal Perusahaan Efek merupakan entitas investasi, Perusahaan Efek dikecualikan dari kewajiban mengonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi.

Pasal 4

Manajemen Perusahaan Efek wajib bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek.

Pasal 5

(1)Dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Efek wajib melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek.
(2)Pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu ketentuan akuntansi di bidang pasar modal.
(3)Pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat perubahan pada SAK dan/atau terdapat SAK baru setelah berlakunya ketentuan mengenai pedoman perlakuan akuntansi Perusahaan Efek yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), perlakuan akuntansi Perusahaan Efek wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pernyataan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi asas keterbukaan dan melindungi kepentingan publik diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.
(2)Perusahaan Efek dapat melakukan penerapan lebih dini atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(3)Dalam hal Perusahaan Efek melakukan penerapan lebih dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Efek wajib mengungkapkan penerapan lebih dini atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam catatan atas laporan keuangan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi administratif. 2021, No.223
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.