DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemeliharaan kecukupan likuiditas dan pendanaan stabil, rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio), rasio pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menilai kecukupan likuiditas, diperlukan rasio likuiditas yang setara, dapat diandalkan, dan dapat diperbandingkan dalam menilai kecukupan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (net cash outflow) dan kecukupan pendanaan stabil berdasarkan komposisi aset dan transaksi rekening administratif bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) DAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NET STABLE FUNDING RATIO) BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
4.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
5.Aset Likuid Berkualitas Tinggi atau High Quality Liquid Asset yang selanjutnya disingkat HQLA adalah kas dan/atau aset keuangan yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank selama periode 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
6.Total Arus Kas Keluar Bersih yang selanjutnya disebut Net Cash Outflow adalah total estimasi arus kas keluar (cash outflow) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (cash inflow) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
7.Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio yang selanjutnya disingkat LCR adalah perbandingan antara HQLA dengan Net Cash Outflow selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
8.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
9.Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank berdasarkan akad mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.
10.Pendanaan atau funding adalah penerimaan dana dari pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi Bank dalam bentuk Simpanan, Investasi, sukuk, surat berharga syariah yang diterbitkan, pembiayaan yang diterima dan bentuk-bentuk kewajiban lainnya yang dipersamakan dengan itu.
11.Internal Liquidity Adequacy Assessment Process yang selanjutnya disingkat ILAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk memperhitungkan kecukupan likuiditas dalam berbagai skenario kondisi pasar dan periode tekanan yang mungkin dihadapi oleh Bank.
12.Pendanaan Stabil yang Tersedia atau Available Stable Funding yang selanjutnya disingkat ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas Bank.
13.Pendanaan Stabil yang Diperlukan atau Required Stable Funding yang selanjutnya disingkat RSF adalah jumlah aset dan transaksi rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
14.Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau Net Stable Funding Ratio yang selanjutnya disingkat NSFR adalah perbandingan antara ASF dengan RSF.
15.Laporan NSFR adalah laporan yang menyajikan informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR serta informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
16.Kertas Kerja NSFR adalah laporan yang memuat perhitungan NSFR secara rinci sebagai sumber data dalam menyusun Laporan NSFR.
17.Rencana Tindak Pemenuhan NSFR yang selanjutnya disebut Rencana Tindak adalah laporan yang paling sedikit memuat rencana perbaikan untuk pemenuhan kecukupan NSFR disertai jangka waktu penyelesaian.

BAB II

PEMELIHARAAN KECUKUPAN LIKUIDITAS DAN PENDANAAN STABIL

Pasal 2

(1)Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai.
(2)Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai.
(3)Pemenuhan kecukupan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan LCR.
(4)Pemenuhan pendanaan stabil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan NSFR.
(5)Perhitungan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perhitungan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dalam denominasi rupiah.
(6)Pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen) secara berkelanjutan.
(7)Pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling rendah 100% (seratus persen).
(8)Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan LCR yang berbeda dari LCR sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9)Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan NSFR yang berbeda dari NSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 3

Dalam hal BUS memiliki dan/atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dan kewajiban pemenuhan NSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) berlaku bagi BUS secara individu dan secara konsolidasi.

Pasal 4

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis;
b.penundaan pembagian dividen atas seluruh kepemilikan saham dari pemegang saham yang melakukan setoran modal;
c.pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d.larangan pembukaan jaringan kantor;
e.penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
f.larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama Bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO)

Pasal 5

(1)Bank wajib memiliki HQLA untuk memenuhi LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
(2)Bank wajib memiliki kebijakan mengenai HQLA paling sedikit untuk:
1. a.mengidentifikasi entitas hukum, lokasi geografis, jenis mata uang, dan/atau rekening HQLA ditempatkan; dan
2. b.mengecualikan aset tertentu dari HQLA berdasarkan alasan operasional.
(3)Nilai HQLA yang diperhitungkan dalam perhitungan LCR berupa nilai pasar dari HQLA.

Pasal 6

(1)HQLA yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas komponen:
1. a.HQLA Level 1; dan
2. b.HQLA Level 2 yang meliputi:
  1. 1.HQLA Level 2A; dan
  2. 2.HQLA Level 2B.
(2)HQLA Level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR tidak dibatasi jumlahnya.
(3)HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari total HQLA.
(4)HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR paling tinggi 15% (lima belas persen) dari total HQLA.
(5)Perhitungan batas maksimum HQLA Level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan HQLA Level 2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

(1)HQLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.fundamental;
2. b.terkait dengan karakteristik pasar;
3. c.operasional; dan
4. d.terdiversifikasi.
(2)Dalam hal aset yang termasuk dalam kategori HQLA tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus menyesuaikan jumlah HQLA atau mengganti aset dengan aset lain yang memenuhi kriteria HQLA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tidak terpenuhinya persyaratan sebagai HQLA.
(3)Persyaratan HQLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4)Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen HQLA Level 1, Level 2A, dan Level 2B juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 8

(1)Untuk pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas keluar (cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
(2)Arus kas keluar (cash outflow) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.Simpanan dan Investasi nasabah perorangan (retail deposit);
2. b.Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil;
3. c.Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi;
4. d.Pendanaan dengan agunan (secured funding); dan
5. e.arus kas keluar lainnya (additional requirement).
(3)Nilai arus kas keluar (cash outflow) yang diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai outstanding liabilitas pada laporan posisi keuangan dan komitmen pada rekening administrasi dikalikan dengan tingkat penarikan (run-off rate).
(4)Ketentuan mengenai sumber arus kas keluar (cash outflow) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penarikan (run-off rate) dan perhitungan arus kas keluar (cash outflow) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

(1)Dalam pemenuhan LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib menghitung arus kas masuk (cash inflow) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan.
(2)Arus kas masuk (cash inflow) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
1. a.pembiayaan dengan agunan (secured financing);
2. b.tagihan berdasarkan pihak lawan (counterparty); dan/atau
3. c.arus kas masuk lainnya.
(3)Bank dilarang menghitung tagihan komitmen (committed facility) fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas sebagai sumber arus kas masuk (cash inflow).
(4)Nilai arus kas masuk (cash inflow) yang dapat diperhitungkan dalam LCR paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari total arus kas keluar (cash outflow) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(5)Nilai arus kas masuk (cash inflow) yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan LCR yaitu sebesar nilai tagihan kontraktual dikalikan dengan tingkat penerimaan (inflow rate).
(6)Ketentuan mengenai sumber arus kas masuk (cash inflow) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta tingkat penerimaan (inflow rate) dan perhitungan nilai arus kas masuk (cash inflow) yang dapat diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 10

(1)Selain kewajiban menghitung LCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bank wajib memantau kondisi dan kecukupan likuiditas dengan menggunakan indikator tertentu.
(2)Selain pemantauan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan ILAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
(3)Metode penyusunan dan penyampaian ILAAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…