DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tahun 2014

Nomor: 21/POJK.03/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa ... a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/ atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan; b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko, perlu disesuaikan dengan profil risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan; c. bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar in ternasional; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang SALIN AN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21/POJK.03/2014 TENT ANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN ... e. bahwa peningkatan kualitas modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank, serta penyesuaian rasio-rasio permodalan; f. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan; g. bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/7 /PBI/2006 belum mengakomodasi perkembangan pengaturan permodalan sesuai standar internasional; h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah; 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); Mengingat 9. Countercyclical ... Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Bank Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. 2. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. 3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris se bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas. 4. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. 5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan bank. 6. Internal Capital Adequacy Assessment Process yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan. 7. Supervisory Review and Evaluation Process yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAPBank. 8. Capital Conservation Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal

Pasal 5

(1)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
(2)Pembentukan Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut: a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima perseratus) dari ATMRmulai tanggal 1 Januari 2016; b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017; c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima perseratus) dari ATMRmulai tanggal 1 Januari 2018; dan d. sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
(3)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(4)Otoritas Jasa Keuangan dapat memberlakukan Countercyclical Buffer lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5)Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 4

(1)Bank yang tergolong sebagai Bank Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
(2)Seluruh Bank wajib membentuk Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b.
(3)Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c.
1. a.memenuhi ... ( 1) Modal terdiri atas: a. modal inti (tier 1) yang meliputi: 1. modal inti utama (common equity tier 1); 2. modal inti tambahan (additional tier 1); dan b. modal pelengkap (tier 2).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memperhitungkan faktor- faktor yang menjadi pengurang modal.
(3)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Bagian Pertama Modal Pasal 8BAB II PERMODALAN ( 1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2)Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Pembatasan disribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Dalam hal Bank memiliki dan/ atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Pasal 6

f.memiliki ... Pasal 10 Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. bersifat permanen; c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi; d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; Bagian Kedua Modal Inti

Pasal 9

(1)Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a terdiri atas:a. modal inti utama (common equity tier 1) yang mencakup: 1. modal disetor; 2. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan b. modal inti tambahan (additional tier 1).
(2)Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. a. memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu; dan b. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, dalam hal diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan. b) ditempatkan ...
(1)Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a angka 2 memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:a. faktor penambah adalah: 1. agio; 2. modal sumbangan; 3. cadangan umum; 4. laba tahun-tahun lalu; 5. laba tahun berjalan; 6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan; 7. dana setoran modal yang memenuhi persyaratan: a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; Pasal 12 Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan; b. untuk tujuan tertentu; c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan rrnrumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6.

Pasal 11

f. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil: 1. berasal dari saldo laba dan/ atau laba tahun berjalan; 2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal; 3. tidak memiliki fitur preferensi; dan g. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung.

6.selisih ... b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil; c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/ calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai wajar dengan memenuhi persyaratan: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya; 9. opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/ manajemen berbasis saham ( employee/ management stock option) yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memenuhi persyaratan: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option pada tanggal pemberian kompensasi;
10.pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
11.saldo surplus revaluasi aset tetap. b. faktor pengurang adalah: 1. disagio; 2. rugi tahun-tahun lalu; 3. rugi tahun berjalan; 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan; 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;

i.apabila ...

(1)Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c. tidak memiliki fitur step-up; d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; f. perolehan imbal hasil/margin/ujrah tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen a tau imbal hasil/ margin/ ujrah yang sensitif terhadap risiko kredit; Pasal 13 6. selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)atas aset produktif; 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku; 8. Penyisihan Penghapusan Aset non produktif.
(2)Dalam perhitungan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), laba tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor: a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale).
1. a.Perusahaan ...
(1)Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
(2)Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 14 1. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; J. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak; k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; 1. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2)Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan mmimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan

Pasal 6

atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik. Bagian ...

(1)Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa: a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax); b. goodwill; c. aset tidak berwujud lainnya; d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi: 1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi pem biayaan; 2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan 3. penyertaan kepada perusahaan asuransi; e. kekurangan modal (shortfalij dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas (Risk Based Capitals minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; f. eksposur sekuritisasi; dan g. faktor pengurang modal inti utama lainnya.
(2)faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMRuntuk Risiko Kredit. Pasal 15 a. Perusahaan Anak berupa Bank; b. terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak dengan Bank; dan c. terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak.
1. j.tidak ...
(1)Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; e. pembayaran pokok dan/ atau imbal hasil/ margin/ujrah ditangguhkan dan diakumulasikan an tar periode ( cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2, Pas al 3, dan Pasal 6; f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal basil yang sensitif terhadap risiko kredit; h. tidak memiliki fitur step-up; 1. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; Pasal 17 Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a. Bagian Ketiga Modal Pelengkap Pasal 16
(2)selisih ...
(1)Modal pelengkap meliputi: a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap; c. cadangan PPA atas aset produktif dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMRuntuk Risiko Kredit; dan d. cadangan tujuan. Pasal 18 J. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran imbal hasil/ margin/ujrah atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan; k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/ a tau Perusahaan Anak; 1. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2)Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa ... a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko termasuk yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/ atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan; b. bahwa sejalan dengan standar internasional yang berlaku, perhitungan kecukupan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko, perlu disesuaikan dengan profil risiko yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang bersifat signifikan; c. bahwa sejalan dengan perkembangan kompleksitas usaha dan risiko bank serta penerapan pengawasan berbasis risiko, maka bank harus melakukan penilaian atas profil risiko yang dimiliki dan tingkat kecukupan modal untuk mengantisipasi potensi kerugian atas eksposur risiko tersebut serta tetap memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar in ternasional; DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang SALIN AN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21/POJK.03/2014 TENT ANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal

Pasal 5

(1)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
(2)Pembentukan Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut: a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima perseratus) dari ATMRmulai tanggal 1 Januari 2016; b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017; c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima perseratus) dari ATMRmulai tanggal 1 Januari 2018; dan d. sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
(3)Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(4)Otoritas Jasa Keuangan dapat memberlakukan Countercyclical Buffer lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).
(5)Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Pasal 4

(1)Bank yang tergolong sebagai Bank Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
(2)Seluruh Bank wajib membentuk Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3)huruf b.
(3)Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)huruf c.
1. a.memenuhi ... ( 1) Modal terdiri atas: a. modal inti (tier 1) yang meliputi: 1. modal inti utama (common equity tier 1); 2. modal inti tambahan (additional tier 1); dan b. modal pelengkap (tier 2).
(2)Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib memperhitungkan faktor- faktor yang menjadi pengurang modal.
(3)Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Bagian Pertama Modal Pasal 8BAB II PERMODALAN ( 1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(2)Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Pembatasan disribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Pasal 6

f.memiliki ... Pasal 10 Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. bersifat permanen; c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi; d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; Bagian Kedua Modal Inti

Pasal 9

(1)Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a terdiri atas:a. modal inti utama (common equity tier 1) yang mencakup: 1. modal disetor; 2. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan b. modal inti tambahan (additional tier 1).
(2)Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3)Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. a. memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu; dan b. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, dalam hal diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan. b) ditempatkan ...
(1)Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf a angka 2 memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:a. faktor penambah adalah: 1. agio; 2. modal sumbangan; 3. cadangan umum; 4. laba tahun-tahun lalu; 5. laba tahun berjalan; 6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan; 7. dana setoran modal yang memenuhi persyaratan: a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang; Pasal 12 Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan; b. untuk tujuan tertentu; c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan rrnrumum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6.

Pasal 11

6.selisih ... b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil; c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/ calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; 8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai wajar dengan memenuhi persyaratan: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya; 9. opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/ manajemen berbasis saham ( employee/ management stock option) yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memenuhi persyaratan: a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option pada tanggal pemberian kompensasi;
10.pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
11.saldo surplus revaluasi aset tetap. b. faktor pengurang adalah: 1. disagio; 2. rugi tahun-tahun lalu; 3. rugi tahun berjalan; 4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan; 5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;

i.apabila ...

(1)Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang; c. tidak memiliki fitur step-up; d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian; f. perolehan imbal hasil/margin/ujrah tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen a tau imbal hasil/ margin/ ujrah yang sensitif terhadap risiko kredit; Pasal 13 6. selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)atas aset produktif; 7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku; 8. Penyisihan Penghapusan Aset non produktif.
(2)Dalam perhitungan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), laba tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor: a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale).
1. a.Perusahaan ...
(1)Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
(2)Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 14 1. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; J. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak; k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; 1. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2)Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan mmimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan

Pasal 6

atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik. Bagian ...

(1)Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa: a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax); b. goodwill; c. aset tidak berwujud lainnya; d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi: 1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi pem biayaan; 2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan 3. penyertaan kepada perusahaan asuransi; e. kekurangan modal (shortfalij dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas (Risk Based Capitals minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank; f. eksposur sekuritisasi; dan g. faktor pengurang modal inti utama lainnya.
(2)faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMRuntuk Risiko Kredit. Pasal 15 a. Perusahaan Anak berupa Bank; b. terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak dengan Bank; dan c. terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak.
1. j.tidak ...
(1)Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. diterbitkan dan telah dibayar penuh; b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/ perjanjian; e. pembayaran pokok dan/ atau imbal hasil/ margin/ujrah ditangguhkan dan diakumulasikan an tar periode ( cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 2, Pas al 3, dan Pasal 6; f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak; g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal basil yang sensitif terhadap risiko kredit; h. tidak memiliki fitur step-up; 1. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dan 2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; Pasal 17 Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a. Bagian Ketiga Modal Pelengkap Pasal 16
(2)selisih ...
(1)Modal pelengkap meliputi: a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap; c. cadangan PPA atas aset produktif dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMRuntuk Risiko Kredit; dan d. cadangan tujuan. Pasal 18 J. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran imbal hasil/ margin/ujrah atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan; k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/ a tau Perusahaan Anak; 1. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2)Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,