Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 Tahun 2019
- Nomor
- 21/POJK.03/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 80
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1) perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 2) perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
1) perusahaan umum daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; 2) perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 3) perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
1) BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR yang berbentuk badan hukum: a) perusahaan umum daerah; b) perusahaan perseroan daerah; atau c) perusahaan daerah; atau
BAB II PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ATAS INISIATIF BPR ATAU BPRS Bagian Kesatu Persyaratan dan Tata Cara Penggabungan atau Peleburan
BAB II
1) berita acara RUPS yang paling sedikit memuat: a) persetujuan mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan; dan b) pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan; 2) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 3) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 4) alasan dan penjelasan masing-masing Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 5) rencana status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan, memuat hal-hal sebagai berikut: a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan; b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya; c) alasan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor; d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain; e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan; dan f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; 6) rencana perubahan nama BPR atau BPRS dan logo BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
1) kegiatan usaha setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada; 2) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
1) sumber daya manusia BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 2) komposisi dan nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang disertai dengan daftar isian calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris; 3) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 4) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS; 5) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 6) pengungkapan benturan kepentingan antara BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, jika ada; dan 7) analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan: a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah; b) struktur kepemilikan calon PSP; dan c) daftar isian bagi calon PSP;
1) cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR atau BPRS kepada debitur, kreditur, dan pihak lain; dan 2) penjelasan mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut;
1) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan kriteria yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; 2) data keuangan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
1) rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 2) rencana penambahan modal disetor, jika ada;
1) laporan keuangan; 2) rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan; 3) modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan 4) tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3.
1) BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau koperasi, atau
1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
1) kewajiban pemenuhan modal minimum; 2) pemenuhan modal inti minimum; dan 3) predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3;
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan