DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 21/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pembaharuan ketentuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR atau BPRS untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR atau BPRS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
4.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR atau BPRS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR atau BPRS baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR atau BPRS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
5.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BPR atau BPRS tersebut.
6.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 2) perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
c.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) perusahaan umum daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; 2) perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 3) perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
c.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 8.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. 9.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan pada BPR atau BPRS dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. 10.Saham BPR atau BPRS adalah:
a.bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi: 1) BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR yang berbentuk badan hukum: a) perusahaan umum daerah; b) perusahaan perseroan daerah; atau c) perusahaan daerah; atau
b.bentuk lain yang dipersamakan dengan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah rapat pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah rapat pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
d.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 12.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

(1)Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas:
1. a.inisiatif BPR atau BPRS; atau
2. b.perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
1. a.BPR dengan BPR;
2. b.BPR dengan BPRS; atau
3. c.BPRS dengan BPRS.
(2)Penggabungan atau Peleburan BPR dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal BPR hasil Penggabungan atau Peleburan menjadi BPRS.
(3)BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Penggabungan atau Peleburan berlaku.
(4)Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
1. a.BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS, yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama;
2. b.BPR dengan BPR yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPR hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti;
3. c.BPR dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama; atau
4. d.BPRS dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.
(2)Penggabungan atau Peleburan yang dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk bagi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang memiliki jaringan kantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Pasal 5

(1)Salah satu kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menjadi kantor pusat.
(2)Dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, mekanisme pemindahan alamat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Jaringan kantor BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, tetap dapat dipertahankan tanpa harus menyesuaikan wilayah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha 3 yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan hasil Penggabungan atau Peleburan mengalami penurunan kelompok BPR berdasarkan kegiatan usaha yang lebih rendah, jaringan kantor BPR yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, harus menyesuaikan wilayah jaringan kantor.
(5)Batasan wilayah dan jaringan kantor BPR wajib memenuhi ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

BAB II

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ATAS INISIATIF BPR ATAU BPRS

Pasal 6

(1)Direksi masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan yang paling sedikit memuat:
1. a.kelembagaan dan jaringan kantor: 1) berita acara RUPS yang paling sedikit memuat: a) persetujuan mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan; dan b) pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan; 2) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 3) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 4) alasan dan penjelasan masing-masing Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 5) rencana status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan, memuat hal-hal sebagai berikut: a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan; b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya; c) alasan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor; d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain; e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan; dan f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; 6) rencana perubahan nama BPR atau BPRS dan logo BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
2. b.kegiatan usaha: 1) kegiatan usaha setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada; 2) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
3. c.struktur organisasi dan pemegang saham: 1) sumber daya manusia BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 2) komposisi dan nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang disertai dengan daftar isian calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris; 3) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 4) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS; 5) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 6) pengungkapan benturan kepentingan antara BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, jika ada; dan 7) analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan: a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah; b) struktur kepemilikan calon PSP; dan c) daftar isian bagi calon PSP;
4. d.permasalahan dan penyelesaian permasalahan: 1) cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR atau BPRS kepada debitur, kreditur, dan pihak lain; dan 2) penjelasan mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut;
5. e.data keuangan: 1) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan kriteria yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; 2) data keuangan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
6. f.tata cara penilaian dan konversi saham dari masing- masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap Saham BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
7. g.perubahan anggaran dasar: 1) rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 2) rencana penambahan modal disetor, jika ada;
8. h.proyeksi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, meliputi: 1) laporan keuangan; 2) rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan; 3) modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan 4) tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3.
9. i.rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
10. j.rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun untuk Penggabungan atau Peleburan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
11. k.teknologi informasi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
(2)Dalam hal terdapat pemindahan lokasi kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5), mekanisme pemindahan lokasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR atau BPRS.

Pasal 7

(1)Direksi BPR atau BPRS menyusun konsep akta Penggabungan atau Peleburan.
(2)Konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR atau BPRS berdasarkan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui Dewan Komisaris.
(3)Rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1) berupa:
1. a.konsep akta perubahan anggaran dasar, bagi: 1) BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau koperasi, atau
2. b.peraturan daerah, bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah.
(4)Dalam hal terdapat penambahan modal disetor dari pemegang saham atau PSP pemerintah daerah, BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan rancangan Penggabungan atau Peleburan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1)Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan menyampaikan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
1. a.rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang ditandatangani oleh Direksi BPR atau BPRS;
2. b.konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
3. c.daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Persyaratan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah;
2. b.BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan diproyeksikan memiliki predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3; dan
3. c.calon PSP, calon pemegang saham, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi: 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam melakukan penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. b.penelitian terhadap kondisi keuangan BPR atau BPRS setelah Penggabungan atau Peleburan dengan mempertimbangkan paling sedikit: 1) kewajiban pemenuhan modal minimum; 2) pemenuhan modal inti minimum; dan 3) predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3;
3. c.penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota DPS;
4. d.penelitian terhadap calon pemegang saham;
5. e.penelitian setoran modal yang disetujui oleh RUPS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor; dan
6. f.penelitian kesiapan teknologi informasi.
(3)Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan pada BPR atau BPRS.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah dilakukan dan BPR atau BPRS melanjutkan proses berupa:
1. a.mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan;
2. b.menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan
3. c.menyelenggarakan RUPS.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan BPR atau BPRS belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS.
(3)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengembalian dokumen persyaratan Penggabungan atau Peleburan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saat ini dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan pembaharuan ketentuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BPR atau BPRS untuk menggabungkan diri dengan BPR atau BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR atau BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR atau BPRS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
4.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih BPR atau BPRS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BPR atau BPRS baru yang karena hukum memperoleh aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR atau BPRS yang meleburkan diri dan status badan hukum BPR atau BPRS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
5.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BPR atau BPRS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BPR atau BPRS tersebut.
6.Direksi:

a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 2) perusahaan daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
c.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 7.Dewan Komisaris:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) perusahaan umum daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; 2) perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai pemerintahan daerah; atau 3) perusahaan daerah adalah dewan pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
c.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 8.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. 9.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan pada BPR atau BPRS dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. 10.Saham BPR atau BPRS adalah:
a.bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi: 1) BPR atau BPRS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR yang berbentuk badan hukum: a) perusahaan umum daerah; b) perusahaan perseroan daerah; atau c) perusahaan daerah; atau
b.bentuk lain yang dipersamakan dengan saham bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi.
1. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS:
a.bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas;
b.bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah adalah rapat pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
c.bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah adalah rapat pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah; atau
d.bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi adalah rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perkoperasian.
1. 12.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a.memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
b.memiliki saham perusahaan atau BPR atau BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR atau BPRS, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

(1)Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR atau BPRS dapat dilakukan atas:
1. a.inisiatif BPR atau BPRS; atau
2. b.perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
1. a.BPR dengan BPR;
2. b.BPR dengan BPRS; atau
3. c.BPRS dengan BPRS.
(2)Penggabungan atau Peleburan BPR dengan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan dalam hal BPR hasil Penggabungan atau Peleburan menjadi BPRS.
(3)BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin Penggabungan atau Peleburan berlaku.
(4)Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

(1)Penggabungan atau Peleburan dapat dilakukan antara:
1. a.BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS, yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama;
2. b.BPR dengan BPR yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPR hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti;
3. c.BPR dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama; atau
4. d.BPRS dengan BPRS yang berkedudukan di wilayah provinsi yang berbeda, sepanjang jaringan kantor BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.
(2)Penggabungan atau Peleburan yang dilakukan antara BPR dengan BPR, BPR dengan BPRS, atau BPRS dengan BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk bagi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang memiliki jaringan kantor di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

Pasal 5

(1)Salah satu kantor BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menjadi kantor pusat.
(2)Dalam hal terdapat pemindahan alamat kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, mekanisme pemindahan alamat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Jaringan kantor BPR yang melakukan Penggabungan atau Peleburan yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, tetap dapat dipertahankan tanpa harus menyesuaikan wilayah sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(4)Bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha 3 yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan hasil Penggabungan atau Peleburan mengalami penurunan kelompok BPR berdasarkan kegiatan usaha yang lebih rendah, jaringan kantor BPR yang sudah berdiri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti berlaku dan berlokasi di luar wilayah yang diperkenankan bagi BPR berdasarkan kegiatan usaha, harus menyesuaikan wilayah jaringan kantor.
(5)Batasan wilayah dan jaringan kantor BPR wajib memenuhi ketentuan mengenai wilayah jaringan kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.

BAB II

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN ATAS INISIATIF BPR ATAU BPRS

Pasal 6

(1)Direksi masing-masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan Penggabungan atau Peleburan yang paling sedikit memuat:
1. a.kelembagaan dan jaringan kantor: 1) berita acara RUPS yang paling sedikit memuat: a) persetujuan mengenai rencana Penggabungan atau Peleburan; dan b) pembahasan atas hal lain terkait dengan rencana Penggabungan atau Peleburan; 2) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 3) nama, bentuk badan hukum, dan tempat kedudukan BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 4) alasan dan penjelasan masing-masing Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 5) rencana status seluruh jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah beroperasi sebelum Penggabungan atau Peleburan, memuat hal-hal sebagai berikut: a) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang tidak mengalami perubahan; b) nama, jenis, dan lokasi jaringan kantor yang akan ditutup, dipindahkan, atau diturunkan statusnya; c) alasan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor; d) rencana penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain; e) pengumuman penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor yang dilakukan bersamaan dengan pengumuman ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan; dan f) pelaksanaan penutupan, pemindahan lokasi, atau penurunan status jaringan kantor dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan; 6) rencana perubahan nama BPR atau BPRS dan logo BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
2. b.kegiatan usaha: 1) kegiatan usaha setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan, dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, apabila ada; 2) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang memengaruhi kegiatan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
3. c.struktur organisasi dan pemegang saham: 1) sumber daya manusia BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 2) komposisi dan nama calon pemegang saham, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan yang disertai dengan daftar isian calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris; 3) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan; 4) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan atau Peleburan BPR atau BPRS; 5) gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota DPS BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan; 6) pengungkapan benturan kepentingan antara BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank perkreditan rakyat atau penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, jika ada; dan 7) analisis kemampuan keuangan calon PSP terkini beserta proyeksi 3 (tiga) tahun ke depan yang disusun oleh konsultan independen dalam hal Penggabungan atau Peleburan disertai dengan penggantian atau perubahan PSP, yang dilengkapi dengan: a) surat pernyataan tidak memiliki utang jatuh tempo dan bermasalah; b) struktur kepemilikan calon PSP; dan c) daftar isian bagi calon PSP;
4. d.permasalahan dan penyelesaian permasalahan: 1) cara penyelesaian hak dan kewajiban BPR atau BPRS kepada debitur, kreditur, dan pihak lain; dan 2) penjelasan mengenai manfaat dan risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan atau Peleburan beserta mitigasi atas risiko tersebut;
5. e.data keuangan: 1) laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan dengan kriteria yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan; 2) data keuangan BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan berdasarkan posisi terakhir sebelum pengajuan permohonan Penggabungan atau Peleburan; dan 3) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan;
6. f.tata cara penilaian dan konversi saham dari masing- masing BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan terhadap Saham BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan;
7. g.perubahan anggaran dasar: 1) rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau rancangan akta pendirian BPR atau BPRS hasil Peleburan; dan 2) rencana penambahan modal disetor, jika ada;
8. h.proyeksi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan, meliputi: 1) laporan keuangan; 2) rasio kewajiban penyediaan modal minimum selama 12 (dua belas) bulan; 3) modal inti minimum selama 12 (dua belas) bulan; dan 4) tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan dengan predikat paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3.
9. i.rencana bisnis BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah;
10. j.rencana tindak penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun untuk Penggabungan atau Peleburan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
11. k.teknologi informasi BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
(2)Dalam hal terdapat pemindahan lokasi kantor pusat BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5), mekanisme pemindahan lokasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.
(3)Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing BPR atau BPRS.

Pasal 7

(1)Direksi BPR atau BPRS menyusun konsep akta Penggabungan atau Peleburan.
(2)Konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi BPR atau BPRS berdasarkan rancangan Penggabungan atau Peleburan yang telah disetujui Dewan Komisaris.
(3)Rancangan perubahan anggaran dasar BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 1) berupa:
1. a.konsep akta perubahan anggaran dasar, bagi: 1) BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau 2) BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah atau koperasi, atau
2. b.peraturan daerah, bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah.
(4)Dalam hal terdapat penambahan modal disetor dari pemegang saham atau PSP pemerintah daerah, BPR atau BPRS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau BPR berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyampaikan rancangan Penggabungan atau Peleburan disertai dengan dokumen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1)Direksi BPR atau BPRS yang melakukan Penggabungan atau Peleburan menyampaikan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
1. a.rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang ditandatangani oleh Direksi BPR atau BPRS;
2. b.konsep akta Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
3. c.daftar periksa kelengkapan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Persyaratan persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah;
2. b.BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan diproyeksikan memiliki predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3; dan
3. c.calon PSP, calon pemegang saham, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris BPR atau BPRS hasil Penggabungan atau Peleburan memenuhi: 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 9

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan terhadap persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2)Dalam melakukan penelaahan dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
1. a.penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. b.penelitian terhadap kondisi keuangan BPR atau BPRS setelah Penggabungan atau Peleburan dengan mempertimbangkan paling sedikit: 1) kewajiban pemenuhan modal minimum; 2) pemenuhan modal inti minimum; dan 3) predikat atau peringkat komposit tingkat kesehatan paling rendah cukup sehat atau peringkat komposit 3;
3. c.penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan/atau calon anggota Dewan Komisaris, serta wawancara terhadap calon anggota DPS;
4. d.penelitian terhadap calon pemegang saham;
5. e.penelitian setoran modal yang disetujui oleh RUPS, dalam hal terdapat penambahan modal disetor; dan
6. f.penelitian kesiapan teknologi informasi.
(3)Dalam melakukan penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta dokumen dan/atau informasi tambahan pada BPR atau BPRS.

Pasal 10

(1)Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS bahwa penelaahan terhadap dokumen persiapan pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah dilakukan dan BPR atau BPRS melanjutkan proses berupa:
1. a.mengumumkan ringkasan atas rancangan Penggabungan atau Peleburan;
2. b.menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh kreditur, jika ada; dan
3. c.menyelenggarakan RUPS.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan BPR atau BPRS belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS.
(3)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan pengembalian dokumen persyaratan Penggabungan atau Peleburan.