DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015

Nomor: 21/POJK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Terbuka perlu melakukan keterbukaan atas penerapannya dalam praktik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; OTORITAS JASA KEUANGAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
(2)Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(2)Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.

BAB II

PENGUNGKAPAN

Pasal 3

Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:

a.pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan/atau
b.penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang paling sedikit memuat:
1. 1.alasan belum diterapkannya; dan
2. 2.alternatif pelaksanaannya (jika ada).

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai pedoman tata kelola bagi Perusahaan Terbuka yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

Pasal 9

Kewajiban mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola dalam laporan tahunan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku untuk laporan tahunan Perusahaan Terbuka dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H.LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 276 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Sudarmaji PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 21 /POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA I. UMUM Dalam rangka mendorong Perusahaan Terbuka untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur tata kelola perusahaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang wajib dilaksanakan. Namun demikian, tata kelola perusahaan yang telah diatur tersebut belum mencakup semua aspek tata kelola perusahaan, karena tidak semua aspek tata kelola dapat diterapkan sama untuk seluruh Perusahaan Terbuka sementara kegiatan usahanya di sektor, jenis industri, ukuran berbeda serta kompleksitas perusahaannya pun berbeda. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam Peraturan ini diatur penerapan Pedoman Tata Kelola perusahaan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik, namun sudah seharusnya atau selayaknya diterapkan oleh Perusahaan Terbuka dalam bentuk Pedoman Tata Kelola yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan “Terapkan atau Jelaskan” (Comply or Explain). Pengaturan tata kelola perusahaan dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong Perusahaan Terbuka untuk menginternalisasikan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Peningkatan penerapan tata kelola perusahaan oleh Perusahaan Terbuka juga sangat diperlukan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, sehingga tingkat tata kelola Perusahaan Terbuka setidaknya dapat disejajarkan dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN lainnya. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perusahaan Terbuka perlu melakukan keterbukaan atas penerapannya dalam praktik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pedoman Tata Kelola, adalah pedoman tata kelola perusahaan bagi Perusahaan Terbuka yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani.
(2)Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat aspek, prinsip, dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Perusahaan Terbuka wajib menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
(2)Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menerapkan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Perusahaan Terbuka wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola tersebut.

BAB II

PENGUNGKAPAN

Pasal 3

Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit memuat:

a.pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan/atau
b.penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), yang paling sedikit memuat:
1. 1.alasan belum diterapkannya; dan
2. 2.alternatif pelaksanaannya (jika ada).

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 6

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.