DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023

Nomor: 21
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Layanan Digital yaitu produk Bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah; 2. Layanan Digital diselenggarakan oleh Bank atau Bank bersama dengan mitra berdasarkan perjanjian kerja sama. Mitra Bank dapat berupa LJK atau nonLJK. Mitra Bank yang berupa penyedia layanan keuangan berbasis TI wajib telah memperoleh izin dari OJK atau otoritas lain yang berwenang

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan layanan berbasis digital dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang maka diperlukan ruang inovasi bagi bank untuk terus mengembangkan layanan digital demi memberikan layanan yang komprehensif kepada nasabah;
c.bahwa pengembangan layanan digital bagi bank perlu memerhatikan aspek manajemen risiko, keamanan data nasabah, serta pelindungan konsumen, sehingga perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Digital oleh Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN DIGITAL OLEH BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
3.Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4.Layanan Digital adalah produk Bank dalam bentuk layanan yang diberikan oleh Bank dengan pemanfaatan TI melalui media elektronik untuk memberikan akses bagi nasabah dan/atau calon nasabah terkait produk Bank maupun produk dan/atau layanan dari mitra Bank, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah dan/atau calon nasabah.

BAB II

LAYANAN DIGITAL OLEH BANK

Pasal 2

(1)Layanan Digital diselenggarakan oleh:
1. a.Bank; atau
2. b.Bank dengan mitra Bank berdasarkan perjanjian kerja sama.
(2)Layanan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Bank yang menyelenggarakan Layanan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki infrastruktur TI dan manajemen pengelolaan infrastruktur TI yang mampu mendukung penyelenggaraan Layanan Digital secara optimal.

Pasal 4

Layanan perbankan yang memanfaatkan TI untuk tujuan pemberian informasi yang bersifat publik dan komunikasi dengan nasabah dan/atau calon nasabah tanpa adanya transaksi dan/atau akses terhadap rekening nasabah bukan merupakan produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan hubungan usaha dengan nasabah atau calon nasabah melalui Layanan Digital, Bank wajib melakukan:
1. a.identifikasi nasabah atau calon nasabah; dan
2. b.verifikasi atas:
  1. 1.kebenaran serta kesesuaian data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diberikan oleh nasabah atau calon nasabah; dan
  2. 2.kebenaran serta kesesuaian profil pemberi data, informasi, dan dokumen pendukung dengan profil nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa pemberi data, informasi, dan dokumen merupakan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan.
(2)Bank melakukan identifikasi nasabah atau calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
(3)Bank melakukan verifikasi atas data, informasi, dan dokumen pendukung nasabah atau calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui mekanisme:
1. a.pertemuan tatap muka secara langsung;
2. b.pertemuan tatap muka secara elektronik; dan/atau
3. c.tidak tatap muka secara elektronik.
(4)Verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
(5)Verifikasi melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
(6)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication).
(7)Bank wajib menerapkan faktor ciri khas anda (something you are) sebagai salah satu dari 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) dalam hal Bank melakukan verifikasi melalui mekanisme:
1. a.pertemuan tatap muka secara elektronik; dan
2. b.tidak tatap muka secara elektronik.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bank dapat memanfaatkan data dan/atau informasi milik lembaga atau instansi yang berwenang dan/atau sumber lain, yang sudah memiliki hubungan kerja sama dengan Bank.
(2)Bank harus memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dalam pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Bank dalam melakukan verifikasi melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau melalui mekanisme tidak tatap muka secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dapat memanfaatkan penggunaan perangkat lunak dan/atau perangkat keras milik pihak ketiga.
(2)Dalam hal Bank melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memenuhi tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

Bank wajib memastikan kesesuaian atas data dan/atau informasi yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Layanan Digital dengan sumber data dan/atau informasi.

Pasal 9

(1)Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) untuk verifikasi transaksi keuangan.
(2)Penerapan 2 (dua) faktor autentikasi (two factor authentication) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap transaksi keuangan secara individu maupun dengan pembatasan tertentu sesuai dengan analisis risiko yang dilakukan Bank serta persetujuan nasabah.

Pasal 10

Bank dapat melibatkan nasabah dalam melakukan pengembangan Layanan Digital.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAYANAN DIGITAL OLEH BANK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

LAYANAN DIGITAL OLEH BANK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018 Tahun 2018