DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Nomor: 22 /POJK.02/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)wajib dibayar ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran.
(2)Dalam hal rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, Pungutan dibayarkan melalui cara pembayaran lain yang ditetapkan OJK.
(3)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.
(4)Dihapus.
(5)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan rupiah terdekat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kewajiban Pungutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Ketentuan Pasal 12 di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat:
1. a.kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama; dan
2. b.pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(2)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat:
1. a.kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan
2. b.pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(3)Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
(4)Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap Sektor Jasa Keuangan.
(4a)OJK dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat:
1. a.kesalahan sistem penerimaan pungutan OJK;
2. b.kesalahan sistem Bank Tempat Pembayaran; dan/atau
3. c.hal lain yang bukan merupakan wanprestasi Wajib Bayar dan telah diverifikasi oleh OJK.
(5)OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
(6)Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan tidak dikenakan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan terkait tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai Pungutan yang dikategorikan macet.
(2)OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pembayaran atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)OJK dapat melakukan Verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara:
1. a.rutin; dan/atau
2. b.khusus.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.pembayaran telah tercatat pada Rekening OJK;
2. b.ketepatan kesesuaian dasar perhitungan pengenaan biaya tahunan; dan/atau
3. c.ketepatan hasil perhitungan kewajiban.
(3)Verifikasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan.
(4)Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan.
(5)Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
1. a.keterangan tertulis dari Wajib Bayar atas kehendak sendiri yang menyatakan bahwa biaya tahunan yang telah dibayar tidak sesuai dengan kewajibannya;
2. b.perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan; atau
3. c.indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan.
(6)OJK menyampaikan hasil Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wajib Bayar.
(7)Wajib Bayar dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada OJK atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil Verifikasi dari OJK.
(8)Jika setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) OJK tidak menerima permintaan klarifikasi tertulis dari Wajib Bayar maka hasil Verifikasi OJK bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
(9)OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima OJK.
(10)Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
(11)Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
(12)Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil Verifikasi.

5.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

OJK dapat mengembalikan pembayaran Pungutan setelah dilakukan Verifikasi dalam hal terdapat:

a.kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh pihak selain Wajib Bayar;
b.kelebihan pembayaran biaya pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; dan
c.kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di sektor jasa keuangan.
1. 6.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang dikenakan kepada Pihak, diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 240 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 /POJK.02/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN I. UMUM Penetapan Pungutan OJK sebagai piutang macet sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan belum selaras dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pungutan OJK dan keselarasan dengan standar akuntansi yang berlaku umum, perlu dilakukan penetapan perubahan pengkategorian Pungutan OJK dari piutang macet menjadi Pungutan yang dikategorikan macet. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 3

Ayat (1) Pembayaran ke Rekening OJK dapat dilakukan melalui sistem perbankan antara lain melalui jaringan layanan perbankan atau e-channel. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan” antara lain karena kendala teknis berupa kerusakan pada sistem atau perangkat elektronik atau alat komunikasi yang menyebabkan terganggunya pengiriman pembayaran. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “formulir” adalah daftar isian dalam bentuk manual atau elektronik sesuai ketentuan dari OJK. Ayat (4) Dihapus. Ayat (5) Pembulatan ke satuan rupiah terdekat diatur sebagai berikut:

a.Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah.
b.Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan. Sebagai contoh: 1) Jumlah kewajiban biaya tahunan berdasarkan hasil perhitungan diketahui sebesar Rp12.159.245.254,46 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah empat puluh enam sen) maka pembayaran biaya tahunan dibulatkan menjadi Rp12.159.245.254,00 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke bawah karena lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima). 2) Jumlah kewajiban biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp652.248.258,52 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh dua sen) maka pembayaran biaya pendaftaran dibulatkan menjadi Rp652.248.259,00 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke atas karena lebih besar dari 0,5 (nol koma lima). Ayat (6) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “jenis sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa:

a.peringatan tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan;
c.pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
d.pembatasan kegiatan usaha;
e.perintah penggantian manajemen;
f.pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
g.pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
h.pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
i.pencabutan izin usaha. Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “hal lain yang bukan merupakan wanprestasi” antara lain seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan force majeur lainnya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 14

Ayat (1) Huruf a Verifikasi rutin dilaksanakan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian off-site lainnya. Huruf b Verifikasi khusus dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemanggilan, kunjungan lapangan, dan pemeriksaan kantor. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan dapat terjadi antara lain dikarenakan adanya penyajian laporan keuangan dan pengauditan ulang. Huruf c Verifikasi atas indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan dilakukan apabila ditemukan oleh OJK terdapat kesalahan perhitungan pada lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu baik karena kesalahan sistem atau kesalahan manusia. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/POJK.02/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5521) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)wajib dibayar ke Rekening OJK pada Bank Tempat Pembayaran.
(2)Dalam hal rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, Pungutan dibayarkan melalui cara pembayaran lain yang ditetapkan OJK.
(3)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.
(4)Dihapus.
(5)Pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan ke satuan rupiah terdekat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran kewajiban Pungutan diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Ketentuan Pasal 12 di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4a) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat:
1. a.kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama; dan
2. b.pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(2)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat:
1. a.kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan
2. b.pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
(3)Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
(4)Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap Sektor Jasa Keuangan.
(4a)OJK dapat menyesuaikan pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terdapat:
1. a.kesalahan sistem penerimaan pungutan OJK;
2. b.kesalahan sistem Bank Tempat Pembayaran; dan/atau
3. c.hal lain yang bukan merupakan wanprestasi Wajib Bayar dan telah diverifikasi oleh OJK.
(5)OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
(6)Sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran biaya tahunan tidak dikenakan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan terkait tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai Pungutan yang dikategorikan macet.
(2)OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pembayaran atas Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

4.Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)OJK dapat melakukan Verifikasi terhadap kewajiban biaya tahunan secara:
1. a.rutin; dan/atau
2. b.khusus.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.pembayaran telah tercatat pada Rekening OJK;
2. b.ketepatan kesesuaian dasar perhitungan pengenaan biaya tahunan; dan/atau
3. c.ketepatan hasil perhitungan kewajiban.
(3)Verifikasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran biaya tahunan.
(4)Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan terhadap kewajiban pembayaran biaya tahunan yang terjadi lebih dari 1 (satu) tahun sejak dilakukannya pembayaran biaya tahunan.
(5)Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan dalam hal terdapat:
1. a.keterangan tertulis dari Wajib Bayar atas kehendak sendiri yang menyatakan bahwa biaya tahunan yang telah dibayar tidak sesuai dengan kewajibannya;
2. b.perubahan nilai dasar pengenaan biaya tahunan; atau
3. c.indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran biaya tahunan.
(6)OJK menyampaikan hasil Verifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Wajib Bayar.
(7)Wajib Bayar dapat meminta klarifikasi secara tertulis kepada OJK atas hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil Verifikasi dari OJK.
(8)Jika setelah lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) OJK tidak menerima permintaan klarifikasi tertulis dari Wajib Bayar maka hasil Verifikasi OJK bersifat final dan tidak dapat dimintakan kembali.
(9)OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permintaan klarifikasi diterima OJK.
(10)Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
(11)Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan Verifikasi OJK dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil Verifikasi.
(12)Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat
(11)ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil Verifikasi.

5.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

OJK dapat mengembalikan pembayaran Pungutan setelah dilakukan Verifikasi dalam hal terdapat:

a.kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh pihak selain Wajib Bayar;
b.kelebihan pembayaran biaya pendaftaran untuk pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; dan
c.kelebihan pembayaran oleh Wajib Bayar yang tidak lagi memiliki izin, pendaftaran, pengesahan, dan/atau persetujuan kegiatan di sektor jasa keuangan.
1. 6.Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:
2. 7.Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pasal 3

a.Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah.
b.Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan. Sebagai contoh: 1) Jumlah kewajiban biaya tahunan berdasarkan hasil perhitungan diketahui sebesar Rp12.159.245.254,46 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah empat puluh enam sen) maka pembayaran biaya tahunan dibulatkan menjadi Rp12.159.245.254,00 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke bawah karena lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima). 2) Jumlah kewajiban biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp652.248.258,52 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah lima puluh dua sen) maka pembayaran biaya pendaftaran dibulatkan menjadi Rp652.248.259,00 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke atas karena lebih besar dari 0,5 (nol koma lima). Ayat (6) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 12

a.peringatan tertulis;
b.penurunan tingkat kesehatan;
c.pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
d.pembatasan kegiatan usaha;
e.perintah penggantian manajemen;
f.pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
g.pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
h.pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
i.pencabutan izin usaha. Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4a) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “hal lain yang bukan merupakan wanprestasi” antara lain seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan force majeur lainnya. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 13

Cukup jelas. Angka 4