DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 22/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal perlu disesuaikan dengan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian… Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian.
2.Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak… tindak pidana pendanaan terorisme.
4.Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek.
5.Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

a.a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b.memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c.melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
1. 6.Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.
2. 7.Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi.
3. 8.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan… pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
4. 9.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
5. 10.Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun:
a.berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
1. 1.rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; atau
2. 2.hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
b.merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (ultimate account owner);
c.mengendalikan transaksi Nasabah;
d.memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau
e.mengendalikan Nasabah non orang perseorangan.
1. 11.Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun… maupun yang berkewarganegaraan asing.
2. 12.Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
3. 13.Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai:
a.tempat terjadinya atau sarana Pencucian Uang;
b.tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau
c.tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Terorisme.
1. 14.Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang dan/atau sarana Pendanaan Terorisme.
2. 15.Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
3. 16.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
a.Kementerian Koordinator;
b.Kementerian Negara;
c.Kementerian;
d.Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
e.Pemerintah Propinsi;
f.Pemerintah Kota;
g.Pemerintah Kabupaten;
h.lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang… undang-undang; atau
i.lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 3

(1)Direksi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:
1. a.memastikan bahwa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
2. b.mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris;
3. c.memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan;
4. d.memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan… dan
5. e.memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala.
(2)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal berupa Bank Kustodian yang merupakan Kantor Cabang Bank Asing, pengawasan aktif dilakukan oleh pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Pasal 4

Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:

a.memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi;
b.melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
c.memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PENYEDIA JASA KEUANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal… Modal wajib membentuk unit kerja khusus atau menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(2)Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memastikan bahwa penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
(4)Direktur utama Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tidak dapat menjadi penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(5)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi dalam satu badan usaha, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(6)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal merupakan Bank Kustodian, penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat ditugaskan kepada penanggung jawab Bank Kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Umum.

Pasal 6

Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan… penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berlaku ketentuan:

a.unit kerja khusus paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
b.pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
c.pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh direktur utama;
d.unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direktur utama secara langsung dalam struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
e.unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.

Pasal 7

Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direktur utama dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.

Pasal 8

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling kurang sebagai berikut:

a.menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip… Prinsip Mengenal Nasabah;
b.memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah masih memadai;
c.memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;
d.memantau rekening Efek dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
e.melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
f.menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
g.memantau pengkinian data dan profil Nasabah;
h.melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait;
i.menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan
j.menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 9

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang paling kurang sebagai berikut:

a.memperoleh …
a.memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
b.melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
c.mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
d.melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Pasal 10

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai uraian tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

a.memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana;
b.memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
c.menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal perlu disesuaikan dengan standar internasional mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian… Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian.
2.Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3.Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak… tindak pidana pendanaan terorisme.
4.Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek.
5.Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

a.a. mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b.memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c.melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
1. 6.Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Nasabah.
2. 7.Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi.
3. 8.Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan… pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
4. 9.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
5. 10.Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun:
a.berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
1. 1.rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; atau
2. 2.hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
b.merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (ultimate account owner);
c.mengendalikan transaksi Nasabah;
d.memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau
e.mengendalikan Nasabah non orang perseorangan.
1. 11.Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun… maupun yang berkewarganegaraan asing.
2. 12.Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
3. 13.Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai:
a.tempat terjadinya atau sarana Pencucian Uang;
b.tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate offense); dan/atau
c.tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Terorisme.
1. 14.Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang dan/atau sarana Pendanaan Terorisme.
2. 15.Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
3. 16.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi:
a.Kementerian Koordinator;
b.Kementerian Negara;
c.Kementerian;
d.Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
e.Pemerintah Propinsi;
f.Pemerintah Kota;
g.Pemerintah Kabupaten;
h.lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang… undang-undang; atau
i.lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 2

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

BAB II

PENGAWASAN AKTIF OLEH DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 3

(1)Direksi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:
1. a.memastikan bahwa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
2. b.mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Dewan Komisaris;
3. c.memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan;
4. d.memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan… dan
5. e.memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala.
(2)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal berupa Bank Kustodian yang merupakan Kantor Cabang Bank Asing, pengawasan aktif dilakukan oleh pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tersebut.

Pasal 4

Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang:

a.memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh Direksi;
b.melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
c.memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA PENYEDIA JASA KEUANGAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal… Modal wajib membentuk unit kerja khusus atau menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(2)Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
(3)Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal wajib memastikan bahwa penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
(4)Direktur utama Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal tidak dapat menjadi penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(5)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal merupakan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi dalam satu badan usaha, Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dapat hanya memiliki satu penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
(6)Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal merupakan Bank Kustodian, penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat ditugaskan kepada penanggung jawab Bank Kustodian atau dirangkap oleh penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Bank Umum.

Pasal 6

Dalam hal Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan… penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berlaku ketentuan:

a.unit kerja khusus paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
b.pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya;
c.pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh direktur utama;
d.unit kerja khusus berada di bawah koordinasi direktur utama secara langsung dalam struktur organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
e.unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.

Pasal 7

Pasal 8

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling kurang sebagai berikut:

a.menyusun dan memelihara pedoman penerapan Prinsip… Prinsip Mengenal Nasabah;
b.memastikan bahwa prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah masih memadai;
c.memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;
d.memantau rekening Efek dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
e.melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
f.menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
g.memantau pengkinian data dan profil Nasabah;
h.melakukan pengawasan terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap unit-unit kerja terkait;
i.menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang dilaporkan oleh unit-unit kerja yang ditugaskan; dan
j.menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Pasal 9

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang paling kurang sebagai berikut:

a.memperoleh …
a.memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
b.melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
c.mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
d.melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau Pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.

Pasal 10

Penanggung jawab penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai uraian tanggung jawab paling kurang sebagai berikut:

a.memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terlaksana;
b.memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat dan/atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; dan
c.menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.