DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 22/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 2020, No.112
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan 2020, No.112 Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
4.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lain.
5.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
6.Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
7.Direksi adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mewakili Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 2020, No.112

BAB II

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 2

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien; dan
2. b.besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus didasarkan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sudah mencukupi, biaya dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan.

Pasal 3

(1)Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperoleh persetujuan.
(2)Penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 4

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan untuk: 2020, No.112

a.menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;
b.meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman; dan
c.mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut:

a.tujuan yang dicapai;
b.gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c.kendala yang dihadapi; dan
d.asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit memuat:

a.rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk:
1. 1.kegiatan pelayanan jasa Kustodian sentral;
2. 2.peningkatan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa;
3. 3.pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan;
4. 4.pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal; 2020, No.112
5. 5.peningkatan kemampuan sumber daya manusia; atau
6. 6.pengembangan kegiatan lainnya;
b.anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit bersumber dari:
1. 1.kegiatan penyimpanan Efek;
2. 2.kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
3. 3.kegiatan Kustodian sentral;
c.anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang meliputi hal sebagai berikut:
1. 1.penyelesaian;
2. 2.jasa Kustodian;
3. 3.pengelolaan keuangan;
4. 4.pemeriksaan interen;
5. 5.teknologi informasi; dan
6. 6.sumber daya manusia;
d.anggaran investasi;
e.rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; dan
f.keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan:
1. 1.Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. 2.Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 7

(1)Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020, No.112 berikutnya.
(2)Anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

(1)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi paling lambat pada tanggal 31 Oktober.
(2)Pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya oleh Direksi dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
(3)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengajukan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 5 November.
(4)Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Direksi perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 15 November.
(5)Direksi wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari dewan komisaris paling lambat pada tanggal 25 November.
(6)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 5 Desember.
(7)Dalam hal mayoritas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek rencana kerja dan anggaran Lembaga 2020, No.112 Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Bursa Efek, dan tata cara pengajuannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Pasal 9

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib paling sedikit memuat:

a.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
c.pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2020, No.112

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 2020, No.112
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan 2020, No.112 Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
4.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan Efek, dan Pihak lain.
5.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
6.Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
7.Direksi adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta mewakili Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 2020, No.112

BAB II

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 2

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien; dan
2. b.besarnya biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus didasarkan pada kebutuhan bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sudah mencukupi, biaya dan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan.

Pasal 3

(1)Rencana anggaran dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk memperoleh persetujuan.
(2)Penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 4

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan untuk: 2020, No.112

a.menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;
b.meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa secara pembukuan yang aman; dan
c.mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut:

a.tujuan yang dicapai;
b.gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c.kendala yang dihadapi; dan
d.asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit memuat:

a.rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk:
1. 1.kegiatan pelayanan jasa Kustodian sentral;
2. 2.peningkatan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa;
3. 3.pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan;
4. 4.pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal; 2020, No.112
5. 5.peningkatan kemampuan sumber daya manusia; atau
6. 6.pengembangan kegiatan lainnya;
b.anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit bersumber dari:
1. 1.kegiatan penyimpanan Efek;
2. 2.kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; dan
3. 3.kegiatan Kustodian sentral;
c.anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang meliputi hal sebagai berikut:
1. 1.penyelesaian;
2. 2.jasa Kustodian;
3. 3.pengelolaan keuangan;
4. 4.pemeriksaan interen;
5. 5.teknologi informasi; dan
6. 6.sumber daya manusia;
d.anggaran investasi;
e.rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; dan
f.keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan:
1. 1.Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. 2.Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 7

(1)Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2020, No.112 berikutnya.
(2)Anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

(1)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi paling lambat pada tanggal 31 Oktober.
(2)Pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya oleh Direksi dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
(3)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengajukan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 5 November.
(4)Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Direksi perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 15 November.
(5)Direksi wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari dewan komisaris paling lambat pada tanggal 25 November.
(6)Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 5 Desember.
(7)Dalam hal mayoritas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek rencana kerja dan anggaran Lembaga 2020, No.112 Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Bursa Efek, dan tata cara pengajuannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Pasal 9

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib paling sedikit memuat:

a.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
b.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
c.pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2020, No.112