DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 Tahun 2021

Nomor: 22/POJK.04/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mengakomodir emiten dengan karakteristik tertentu tersebut perlu dilakukan penyesuaian dari beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku atas emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2021, No.261 tentang Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 2021, No.261 derivatif dari efek.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
5.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
6.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.
8.Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

a.bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau
b.bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali. 2021, No.261
1. 9.Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
2. 10.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain.
3. 11.Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berlaku bagi Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dapat menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel yang telah diatur dalam anggaran dasar.
(2)Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas;
2. b.memiliki pemegang saham yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.memenuhi:
  1. 1.total aset perusahaan paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); 2021, No.261
  2. 2.telah melakukan kegiatan operasional paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran;
  3. 3.laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 20% (dua puluh persen); dan
  4. 4.laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 30% (tiga puluh persen);
4. d.merupakan Emiten yang belum pernah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; dan
5. e.kriteria lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 didasarkan pada laporan keuangan terkini yang diaudit.
(4)Perhitungan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 didasarkan pada laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 4

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dengan menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel harus mencantumkan secara jelas dan terperinci mengenai Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam anggaran dasar Emiten paling sedikit:

a.klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi saham dimaksud;
b.ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel;
c.ketentuan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sesuai 2021, No.261 dengan jumlah saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.ketentuan batasan kepemilikan hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, baik dari Saham Dengan Hak Suara Multipel maupun dari saham biasa paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara dan perlakuan kelebihan hak suara dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki hak suara lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara;
e.ketentuan mengenai suara Saham Dengan Hak Suara Multipel yang memiliki hak suara yang setara dengan saham biasa pada mata acara tertentu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan ini;
f.jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel dan ketentuan perpanjangannya;
g.ketentuan mengenai kondisi yang menyebabkan Saham Dengan Hak Suara Multipel berubah menjadi saham biasa sebelum jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel berakhir; dan
h.ketentuan mengenai perlakuan suara berbeda dari para pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam RUPS, bahwa suara yang lebih kecil dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

BAB II

SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL

Pasal 5

(1)Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 2021, No.261 perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Pasal 6

(1)Setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya selama 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
(2)Setiap pemegang saham biasa sebelum dilakukannya Penawaran Umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga Penawaran Umum.
(3)Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel meninggal dunia atau berada dalam pengampuan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berakhir, ketentuan larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tanpa warkat dan mencatatkan saham tersebut pada Rekening Titipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Emiten wajib menyampaikan informasi mengenai Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang 2021, No.261 dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum yang dilarang untuk dialihkan selama periode larangan pengalihan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membekukan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dalam hal Rekening Titipan belum tersedia, selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):
1. a.Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum dengan warkat; dan
2. b.biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyelenggarakan administrasi Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tersebut.
(5)Biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilarang mengadministrasikan pengalihan saham selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

(1)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, Emiten dapat mendaftarkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 2021, No.261 berakhir, Emiten wajib mengubah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum menjadi saham tanpa warkat dan mendaftarkannya dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 9

(1)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang akan mengalihkan sahamnya wajib menawarkan terlebih dahulu kepada 1 (satu) atau lebih pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel lainnya.
(2)Pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pasar negosiasi.
(3)Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel.
(4)Emiten wajib mengumumkan rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Informasi mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi orang dalam sampai dengan Emiten mengumumkan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 2021, No.261

Pasal 10

(1)Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib menerapkan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa dengan ketentuan:
1. a.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi 47,36% (empat puluh tujuh koma tiga puluh enam persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu);
2. b.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu);
3. c.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 3,5% (tiga koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 1 (satu); atau
4. d.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara 2021, No.261 Multipel paling rendah 2,44% (dua koma empat puluh empat persen) sampai dengan kurang dari 3,5% (tiga koma lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu).
(2)Penghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
(3)Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama tanpa harus mengubah anggaran dasar terlebih dahulu.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mengakomodir emiten dengan karakteristik tertentu tersebut perlu dilakukan penyesuaian dari beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku atas emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas berupa saham;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL OLEH EMITEN DENGAN INOVASI DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TINGGI YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS BERUPA SAHAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan.
2.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 2021, No.261 derivatif dari efek.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Emiten adalah pihak yang melakukan Penawaran Umum.
5.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan publik.
6.Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perusahaan terbuka.
8.Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

a.bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau
b.bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali. 2021, No.261
1. 9.Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
2. 10.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lain.
3. 11.Rekening Titipan adalah sejenis rekening Efek pada kustodian yang dimaksudkan untuk menyimpan Efek yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atau dipindahkan dalam wujud semula sesuai perintah pemegang rekening.

Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berlaku bagi Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

(1)Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas berupa saham dapat menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel yang telah diatur dalam anggaran dasar.
(2)Emiten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial yang luas;
2. b.memiliki pemegang saham yang mempunyai kontribusi signifikan dalam pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.memenuhi:
  1. 1.total aset perusahaan paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); 2021, No.261
  2. 2.telah melakukan kegiatan operasional paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan Pernyataan Pendaftaran;
  3. 3.laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 20% (dua puluh persen); dan
  4. 4.laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan selama 3 (tiga) tahun terakhir paling rendah 30% (tiga puluh persen);
4. d.merupakan Emiten yang belum pernah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas; dan
5. e.kriteria lain ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Perhitungan total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 didasarkan pada laporan keuangan terkini yang diaudit.
(4)Perhitungan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari total aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 dan laju pertumbuhan majemuk tahunan dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4 didasarkan pada laporan keuangan tahunan yang diaudit.

Pasal 4

a.klasifikasi saham yang dikeluarkan oleh Emiten dan hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi saham dimaksud;
b.ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel;
c.ketentuan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sesuai 2021, No.261 dengan jumlah saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
d.ketentuan batasan kepemilikan hak suara pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel, baik dari Saham Dengan Hak Suara Multipel maupun dari saham biasa paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara dan perlakuan kelebihan hak suara dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel memiliki hak suara lebih dari 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh hak suara;
e.ketentuan mengenai suara Saham Dengan Hak Suara Multipel yang memiliki hak suara yang setara dengan saham biasa pada mata acara tertentu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan ini;
f.jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel dan ketentuan perpanjangannya;
g.ketentuan mengenai kondisi yang menyebabkan Saham Dengan Hak Suara Multipel berubah menjadi saham biasa sebelum jangka waktu Saham Dengan Hak Suara Multipel berakhir; dan
h.ketentuan mengenai perlakuan suara berbeda dari para pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam RUPS, bahwa suara yang lebih kecil dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel.

BAB II

SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL

Pasal 5

(1)Penerapan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 2021, No.261 perpanjangan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS.

Pasal 6

(1)Setiap pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya selama 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
(2)Setiap pemegang saham biasa sebelum dilakukannya Penawaran Umum dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham biasa yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, jika nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir lebih rendah dibandingkan harga Penawaran Umum.
(3)Dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel meninggal dunia atau berada dalam pengampuan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif berakhir, ketentuan larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 7

(1)Selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tanpa warkat dan mencatatkan saham tersebut pada Rekening Titipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Emiten wajib menyampaikan informasi mengenai Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang 2021, No.261 dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum yang dilarang untuk dialihkan selama periode larangan pengalihan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(3)Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib membekukan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dalam hal Rekening Titipan belum tersedia, selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2):
1. a.Emiten wajib menerbitkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum dengan warkat; dan
2. b.biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyelenggarakan administrasi Saham Dengan Hak Suara Multipel dan saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum tersebut.
(5)Biro administrasi Efek atau Emiten yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilarang mengadministrasikan pengalihan saham selama periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

(1)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, Emiten dapat mendaftarkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(2)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 2021, No.261 berakhir, Emiten wajib mengubah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dilakukannya Penawaran Umum menjadi saham tanpa warkat dan mendaftarkannya dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 9

(1)Setelah periode larangan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berakhir, pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel yang akan mengalihkan sahamnya wajib menawarkan terlebih dahulu kepada 1 (satu) atau lebih pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel lainnya.
(2)Pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pasar negosiasi.
(3)Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Emiten mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dilaksanakannya pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel.
(4)Emiten wajib mengumumkan rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui situs web bursa efek dan situs web Emiten paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Informasi mengenai rencana pengalihan Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi orang dalam sampai dengan Emiten mengumumkan informasi tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 2021, No.261

Pasal 10

(1)Emiten yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel wajib menerapkan rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa dengan ketentuan:
1. a.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling tinggi 47,36% (empat puluh tujuh koma tiga puluh enam persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu);
2. b.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 5% (lima persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 20 (dua puluh) berbanding 1 (satu);
3. c.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara Multipel paling rendah 3,5% (tiga koma lima persen) sampai dengan kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 30 (tiga puluh) berbanding 1 (satu); atau
4. d.dalam hal pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama- sama memiliki Saham Dengan Hak Suara 2021, No.261 Multipel paling rendah 2,44% (dua koma empat puluh empat persen) sampai dengan kurang dari 3,5% (tiga koma lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh, rasio hak suara Saham Dengan Hak Suara Multipel terhadap hak suara saham biasa sebesar 40 (empat puluh) berbanding 1 (satu).
(2)Penghitungan jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
(3)Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah mengikuti jumlah kepemilikan saham pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel baik sendiri maupun secara bersama-sama tanpa harus mengubah anggaran dasar terlebih dahulu.