DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penanggung jawab pelaporan, laporan berkala, laporan insidental, penggabungan laporan dalam laporan berkala dan laporan insidental, tata cara penyampaian laporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian laporan dari bank serta untuk meningkatkan pengawasan berbasis teknologi, perlu dilakukan penyederhanaan dan digitalisasi untuk laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN BANK UMUM MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4.Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5.Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
6.Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan.
7.Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu.
8.Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.
9.Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian Laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

(1)Bank dan KPBLN menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu.
(2)Bank dan KPBLN menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dan KPBLN menyusun dan menyampaikan koreksi Laporan secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.Laporan Berkala; dan
b.Laporan Insidental.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Pasal 4

(1)Bank dan KPBLN menunjuk penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai tetap Bank dan KPBLN yang bertugas untuk melakukan:
1. a.verifikasi dan penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. b.administrasi dan pengelolaan hak akses petugas pelaksana pelaporan pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan.

Pasal 5

(1)Penunjukan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau perubahannya disampaikan melalui surat kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.salah satu anggota direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi, bagi Bank; atau
2. b.pemimpin KPBLN atau pejabat yang ditunjuk oleh pemimpin KPBLN, bagi KPBLN.
(3)Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.jabatan;
3. c.nomor identitas kependudukan penanggung jawab pelaporan yang ditunjuk; dan
4. d.alamat surat elektronik yang mencerminkan identitas Bank dan KPBLN.
(4)Format surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

LAPORAN BERKALA

Pasal 6

(1)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas Laporan dengan posisi data:
1. a.harian;
2. b.bulanan;
3. c.triwulanan;
4. d.semesteran; dan
5. e.tahunan.
(2)Laporan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok informasi yang meliputi:
1. a.informasi keuangan;
2. b.informasi risiko dan permodalan;
3. c.informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
4. d.informasi data pokok.

Pasal 7

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a paling lambat pada akhir hari kerja berikutnya.

Pasal 8

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya;
b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya;
c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal 21 pada bulan berikutnya; dan
d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya.

Pasal 9

Bank dan KPBLN wajib menyampaikan Laporan Berkala triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan ketentuan:

a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.7 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
2. 2.7 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
3. 3.7 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
4. 4.7 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.15 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
2. 2.15 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
3. 3.15 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
4. 4.15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.30 April tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
2. 2.31 Juli tahun berjalan untuk triwulan kedua;
3. 3.31 Oktober tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
4. 4.31 Januari tahun berikutnya untuk triwulan keempat;
d.periode IV, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.31 Mei tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
2. 2.31 Agustus tahun berjalan untuk triwulan kedua;
3. 3.30 November tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
4. 4.terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk triwulan keempat; dan
e.periode V, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.30 Juni tahun berjalan untuk triwulan kesatu;
2. 2.30 September tahun berjalan untuk triwulan kedua;
3. 3.31 Desember tahun berjalan untuk triwulan ketiga; dan
4. 4.31 Maret tahun berikutnya untuk triwulan keempat.

Pasal 10

Bank wajib menyampaikan Laporan Berkala semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan ketentuan:

a.periode I, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
2. 2.31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua;
b.periode II, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.15 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
2. 2.15 Februari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
c.periode III, Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
1. 1.31 Agustus tahun berjalan untuk semester kesatu; dan
2. 2.terakhir bulan Februari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…