DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 23/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 2020, No.113
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan serta Pengajuan Rencana Anggaran dan Penggunaan Laba Lembaga Kliring dan Penjaminan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan 2020, No.113 penyelesaian transaksi bursa.
4.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5.Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
6.Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien; dan 2020, No.113
2. b.besarnya biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan, setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.
(2)Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan sudah mencukupi, besarnya biaya pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan.

Pasal 3

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh persetujuan.
(2)Penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 4

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan ditujukan untuk menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien. 2020, No.113

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut:

a.tujuan yang hendak dicapai;
b.gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c.kendala yang dihadapi; dan
d.asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit memuat:

a.rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menguraikan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk:
1. 1.pelayanan kegiatan kliring;
2. 2.manajemen risiko penjaminan; atau
3. 3.pengembangan kegiatan;
b.anggaran pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit yang bersumber dari:
1. 1.kegiatan kliring; dan
2. 2.kegiatan penjaminan;
c.anggaran pengeluaran biaya Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan meliputi:
1. 1.kliring dan penyelesaian;
2. 2.penjaminan dan pengelolaan risiko;
3. 3.pengelolaan keuangan;
4. 4.pemeriksaan interen;
5. 5.teknologi informasi; dan
6. 6.sumber daya manusia; 2020, No.113
d.anggaran investasi;
e.rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris;
f.keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan:
1. 1.Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. 2.Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 7

(1)Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.
(2)Anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

(1)Bursa Efek yang memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berikutnya, yang merupakan bagian dari rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek paling lambat tanggal 5 November.
(2)Pemberitahuan perubahan, penolakan, dan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta pengajuan kembali rencana anggaran dan penggunaan 2020, No.113 laba Lembaga Kliring dan Penjaminan yang merupakan bagian dari rencana anggaran dan pengunaaan laba Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Pasal 9

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib paling sedikit memuat:

a.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
b.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
c.pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan. 2020, No.113

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba lembaga kliring dan penjaminan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 2020, No.113
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2.Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3.Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan 2020, No.113 penyelesaian transaksi bursa.
4.Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5.Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
6.Direksi adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk kepentingan Lembaga Kliring dan Penjaminan, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta mewakili Lembaga Kliring dan Penjaminan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7.Dewan Komisaris adalah organ Lembaga Kliring dan Penjaminan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

BAB II

RENCANA ANGGARAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Pasal 2

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien; dan 2020, No.113
2. b.besarnya biaya pemakaian jasa yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan, setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.
(2)Dalam hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjaminan sudah mencukupi, besarnya biaya pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diturunkan.

Pasal 3

(1)Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk memperoleh persetujuan.
(2)Penyampaian anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik.

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut:

a.tujuan yang hendak dicapai;
b.gambaran realisasi anggaran tahun berjalan;
c.kendala yang dihadapi; dan
d.asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit memuat:

a.rencana kerja Lembaga Kliring dan Penjaminan yang menguraikan kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk:
1. 1.pelayanan kegiatan kliring;
2. 2.manajemen risiko penjaminan; atau
3. 3.pengembangan kegiatan;
b.anggaran pendapatan Lembaga Kliring dan Penjaminan paling sedikit yang bersumber dari:
1. 1.kegiatan kliring; dan
2. 2.kegiatan penjaminan;
c.anggaran pengeluaran biaya Lembaga Kliring dan Penjaminan yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Kliring dan Penjaminan meliputi:
1. 1.kliring dan penyelesaian;
2. 2.penjaminan dan pengelolaan risiko;
3. 3.pengelolaan keuangan;
4. 4.pemeriksaan interen;
5. 5.teknologi informasi; dan
6. 6.sumber daya manusia; 2020, No.113
d.anggaran investasi;
e.rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris;
f.keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan dengan:
1. 1.Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
2. 2.Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Pasal 7

(1)Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.
(2)Anggaran tahunan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

(1)Bursa Efek yang memiliki mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, wajib mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan tahun berikutnya, yang merupakan bagian dari rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek paling lambat tanggal 5 November.
(2)Pemberitahuan perubahan, penolakan, dan persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta pengajuan kembali rencana anggaran dan penggunaan 2020, No.113 laba Lembaga Kliring dan Penjaminan yang merupakan bagian dari rencana anggaran dan pengunaaan laba Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Pasal 9

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib paling sedikit memuat:

a.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan;
b.pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
c.pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Kliring dan Penjaminan. 2020, No.113