DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tahun 2015

Nomor: 23 /POJK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi serta pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta perlu ditingkatkan sehingga risiko terkait produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dapat dikelola dengan baik;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi diperlukan pengaturan dan pengawasan yang dapat mendukung perkembangan asuransi mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Produk Asuransi adalah:

a.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
b.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
c.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
d.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
1. 2.Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
2. 3.Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
3. 4.Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. 5.Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. 6.Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.
6. 7.Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
7. 8.Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru’ dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
8. 9.Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. 10.Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. 11.Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. 12.Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan.
12. 13.Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.
13. 14.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PRODUK ASURANSI

Pasal 2

Setiap Produk Asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan.

Pasal 3

Produk Asuransi harus memiliki:

a.Premi atau Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
b.Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. 1.menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
2. 2.mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Pasal 4

(1)PAYDI harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
2. b.memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
3. c.memiliki strategi investasi yang spesifik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 5

(1)Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:
1. a.Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum lainnya;
2. b.Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
3. c.Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(2)Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(3)Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

(1)Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (leader) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
2. b.tugas ketua;
3. c.pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;
4. d.tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
5. e.prosedur underwriting, prosedur penerimaan, dan penerusan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
6. f.prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

Produk Asuransi Standar harus memenuhi kriteria yaitu memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.

Pasal 8

(1)Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
1. a.sederhana;
2. b.mudah;
3. c.ekonomis; dan
4. d.segera.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 9

(1)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan angka 2.
(3)Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.
(4)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 10

(1)Perusahaan harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
(2)Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;
2. b.tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan
3. c.sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan ke OJK.
(3)Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat pada perusahaan asuransi serta pemberdayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta perlu ditingkatkan sehingga risiko terkait produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dapat dikelola dengan baik;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi diperlukan pengaturan dan pengawasan yang dapat mendukung perkembangan asuransi mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu untuk

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Produk Asuransi adalah:

a.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti dengan memberikan penggantian kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau pemberian jaminan pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang lain apabila pihak yang dijamin tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya;
b.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, atau anuitas asuransi jiwa;
c.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
d.program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko dengan memberikan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi kecelakaan.
1. 2.Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
2. 3.Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan asuransi.
3. 4.Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. 5.Produk Asuransi Mikro adalah Produk Asuransi yang didesain untuk memberikan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. 6.Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.
6. 7.Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
7. 8.Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru’ dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
8. 9.Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. 10.Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum dan/atau usaha asuransi umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
10. 11.Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa dan/atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
11. 12.Aktuaris Perusahaan adalah aktuaris yang ditunjuk dan merupakan karyawan Perusahaan.
12. 13.Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank.
13. 14.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PRODUK ASURANSI

Pasal 2

Setiap Produk Asuransi harus memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan.

Pasal 3

Produk Asuransi harus memiliki:

a.Premi atau Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif; dan
b.Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:
1. 1.menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban Perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
2. 2.mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Pasal 4

(1)PAYDI harus memenuhi kriteria:
1. a.memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi;
2. b.memiliki masa pertanggungan tertentu; dan
3. c.memiliki strategi investasi yang spesifik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 5

(1)Produk Asuransi Bersama dirancang untuk dipasarkan dan ditanggung atau dikelola risikonya melalui mekanisme kerja sama antara:
1. a.Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum lainnya;
2. b.Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa lainnya; atau
3. c.Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(2)Pembagian risiko antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Produk Asuransi Bersama harus sesuai dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
(3)Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pertanggungan bersama yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan yang sejenis dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang bersifat kasus per kasus.

Pasal 6

(1)Produk Asuransi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.
(2)Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1. a.susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan yang menjadi ketua (leader) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;
2. b.tugas ketua;
3. c.pembagian risiko untuk masing-masing Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing Perusahaan;
4. d.tata cara pembayaran Premi atau Kontribusi oleh pemegang polis;
5. e.prosedur underwriting, prosedur penerimaan, dan penerusan Premi atau Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan
6. f.prosedur penyelesaian perselisihan antara Perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama.

Pasal 7

Produk Asuransi Standar harus memenuhi kriteria yaitu memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi.

Pasal 8

(1)Produk Asuransi Mikro harus memiliki karakteristik:
1. a.sederhana;
2. b.mudah;
3. c.ekonomis; dan
4. d.segera.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran OJK.

Pasal 9

(1)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, huruf c, dan huruf d.
(2)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan angka 2.
(3)Produk Asuransi Mikro yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa adalah Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anuitas asuransi jiwa dan PAYDI.
(4)Produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperluas dengan mengikuti perluasan ruang lingkup usaha asuransi.

Pasal 10

(1)Perusahaan harus memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkan.
(2)Nama Produk Asuransi yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;
2. b.tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan
3. c.sesuai dengan nama Produk Asuransi pada saat dilaporkan ke OJK.
(3)Nama dari Produk Asuransi Mikro harus menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna.