DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2023

Nomor: 23
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 274

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Untuk memperkuat kapasitas industri perasuransian dan guna menyesuaikan perkembangan industri perasuransian, diperlukan penyempurnaan ketentuan yang mendukung penguatan kelembagaan di industri perasuransian dan memberikan kepastian hukum dalam mekanisme proses perizinan yang lebih efisien dan praktis guna mempermudah proses bisnis 2. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang penguatan pada aspek permodalan, kelembagaan dan operasional penyelenggaraan usaha industri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6456); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a.memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
1. 2.Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:
a.memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b.memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
1. 3.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
2. 4.Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, konsultasi dan keperantaraan asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau penilaian kerugian asuransi syariah.
3. 5.Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
4. 6.Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. 7.Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
6. 8.Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
7. 9.Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
8. 10.Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
9. 11.Perusahaan adalah perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.
10. 12.Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. 13.Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. 14.Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
13. 15.Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
14. 16.Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
15. 17.Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah.
16. 18.Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
17. 19.Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
18. 20.Unit Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor di luar kantor pusat yang menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
19. 21.Pihak adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.
20. 22.Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi.
21. 23.Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
22. 24.Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
23. 25.Kelompok Usaha Perusahaan yang selanjutnya disebut KUPA adalah Perusahaan yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Perusahaan atau lebih.
24. 26.Perusahaan Induk adalah badan hukum yang mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas KUPA.
25. 27.Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
26. 28.Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
27. 29.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
28. 30.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
29. 31.Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk memengaruhi tindakan dan/atau menentukan Direksi, Dewan Komisaris, atau yang setara dengan Direksi atau Dewan Komisaris.
30. 32.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau Pihak yang memiliki secara langsung saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian.
31. 33.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
32. 34.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.
33. 35.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. 36.Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/ atau keahlian tertentu yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai Tenaga Ahli pada satu Perusahaan tempatnya bekerja.
35. 37.Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk Asuransi atau produk Asuransi Syariah.
36. 38.Asosiasi adalah asosiasi dari Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kegiatan atau jenis usaha dari masing-masing Perusahaan.
37. 39.Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum.
38. 40.Kepemilikan Asing adalah kepemilikan warga negara asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan.
39. 41.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih yang bidang usahanya sejenis untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
40. 42.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada dan bidang usahanya sejenis yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
41. 43.Pemisahan Unit Syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk memisahkan Unit Syariah yang mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi beralih karena hukum kepada Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
42. 44.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perusahaan yang mengakibatkan beralihnya Pengendalian.
43. 45.Kelompok Perusahaan Perasuransian berdasarkan Ekuitas yang selanjutnya disebut KPPE adalah pengelompokan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Rereasuransi yang didasarkan pada Ekuitas yang dimiliki.
44. 46.Aktuaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang telah memperoleh sertifikasi dari asosiasi yang membawahkan bidang aktuaris, yang ditunjuk dan bekerja secara penuh sebagai aktuaris pada Perusahaan tempatnya bekerja.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, NAMA PERUSAHAAN, PERMODALAN DAN DANA JAMINAN

Pasal 2

Bentuk badan hukum Perusahaan terdiri atas:

a.perseroan terbatas;
b.koperasi; atau
c.usaha bersama yang telah ada pada saat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan.

Pasal 3

(1)Perusahaan hanya dapat dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
2. b.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing yang harus merupakan Perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(2)Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing atau Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kepemilikan asing pada perusahaan perasuransian dan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1)Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan melalui transaksi di bursa efek.
(2)Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penyertaan langsung pada Perusahaan;
2. b.transaksi di bursa efek atas Perusahaan; dan/atau
3. c.penyertaan pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan melalui:
  1. 1.penyertaan langsung; atau
  2. 2.transaksi di bursa efek.

Pasal 5

(1)Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui penyertaan langsung pada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a dan penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1, wajib memenuhi kriteria:
1. a.merupakan perusahaan yang memiliki usaha sejenis atau merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis;
2. b.memiliki ekuitas paling sedikit 5 (lima) kali dari jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan pada saat pendirian dan pada saat perubahan kepemilikan Perusahaan; dan
3. c.memiliki rating paling rendah A atau yang setara dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
(2)Bagi Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persyaratan kriteria rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipenuhi dengan rating dari salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang Usaha Perasuransian yang sejenis.
(3)Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kepemilikan Asing melalui penyertaan langsung pada badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 1 dengan persyaratan memiliki Pengendalian terhadap Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan persentase kepemilikan saham lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
(4)Kewajiban pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing yang menjadi pemegang saham Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi kepemilikan saham Perusahaan oleh Badan Hukum Asing melalui:
1. a.transaksi di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
2. b.transaksi di bursa efek atas badan hukum Indonesia yang memiliki Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2.

Pasal 6

(1)Perusahaan wajib mengidentifikasi dan melaporkan:
1. a.Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
2. b.Kepemilikan Asing pada Perusahaan oleh warga negara asing secara tidak langsung; dan
3. c.pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penghitungan kepemilikan saham oleh Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan:
1. a.secara langsung berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercatat dalam daftar pemegang saham terakhir Perusahaan; dan
2. b.secara tidak langsung:
  1. 1.penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan tertutup berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing sampai dengan pemegang saham terakhir (ultimate shareholders); dan/atau
  2. 2.penghitungan Kepemilikan Asing dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang merupakan perseroan terbuka berdasarkan penghitungan persentase kumulatif kepemilikan saham oleh seluruh Badan Hukum Asing yang tercantum dalam struktur kepemilikan yang terdapat pada bursa efek sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 7

Perusahaan wajib melaporkan hasil identifikasi Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria Badan Hukum Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

a.setiap bulan yang dilaporkan sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan berkala Perusahaan; dan
b.pada saat Perusahaan melakukan aksi korporasi yang menyebabkan perubahan kepemilikan.

Pasal 8

(1)Bagi pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia wajib memiliki Ekuitas paling sedikit 1 (satu) kali dari jumlah penyertaan langsung.
(2)Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Bagi lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan langsung pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
(4)Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan:
1. a.penyetoran modal pada saat pendirian Perusahaan;
2. b.penyertaan langsung sebagai pemegang saham baru Perusahaan setelah Perusahaan mendapatkan izin usaha; dan/atau
3. c.penambahan penyertaan pada Perusahaan yang berasal dari setoran tunai dan konversi/pengalihan pinjaman.

Pasal 9

(1)PSP yang berbentuk badan hukum harus memiliki dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.PSP merupakan badan hukum yang berdiri paling lama 2 (dua) tahun dan merupakan hasil aksi korporasi berupa Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan termasuk Pemisahan Unit Syariah;
2. b.PSP merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan dengan penyertaan modal dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
3. c.PSP yang akan melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan dalam rangka pemenuhan rencana tindak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan lembaga jasa keuangan nonbank.

Pasal 10

(1)Sumber dana yang digunakan oleh pemegang saham untuk penyertaan dan/atau penambahan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:
1. a.pinjaman; dan
2. b.kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku dalam hal pemegang saham Perusahaan merupakan:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.pemerintah daerah; dan/atau
3. c.badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 11

(1)Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
1. a.Asuransi, insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi;
2. b.reasuransi, reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi;
3. c.Asuransi Syariah, sharia insurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Asuransi Syariah; atau
4. d.reasuransi syariah, sharia reinsurance, atau kata yang mencirikan kegiatan dari Perusahaan Reasuransi Syariah.
(2)Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
(3)Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai koperasi dan pengesahan koperasi.
(4)Penggunaan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan usaha wajib mengacu pada nama Perusahaan, bentuk badan hukum Perusahaan, dan kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
(5)Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor, iklan, kop surat Perusahaan, dan/atau dokumen Perusahaan lainnya.
(6)Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan instruksi tertulis kepada Perusahaan untuk mengubah nama Perusahaan jika nama Perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
(7)Perusahaan wajib memenuhi instruksi tertulis Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Isi peraturan

Teks274PDFHirarki

Memuat teks peraturan…