DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yaitu tentang ketentuan umum, Kriteria Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Kriteria Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Mekanisme Penetapan Aset Keuangan Digital yang Diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital, Evaluasi Daftar Aset Keuangan Digital, Mekanisme Penghentian dan Penyelesaian Perdagangan, Sanksi Administratif, Kewajiban, Tanggung Jawab, Tugas, Kewenangan, dan Kegiatan Bursa, Kewajiban, Tugas, dan Kewenangan Pengelola Tempat Penyimpanan dan aktivitas pendukung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2.Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4.Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
5.Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
6.Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto- asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset).
7.Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
8.Anggota Bursa Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Anggota Bursa adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa.
9.Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
10.Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Anggota Kliring adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
11.Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
12.Pedagang Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen.
13.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
14.Pasar Aset Keuangan Digital adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran dan/atau perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital.
15.Daftar Aset Keuangan Digital adalah daftar Aset Keuangan Digital yang ditetapkan oleh Bursa untuk ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
16.Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
17.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
18.Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
19.Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
20.Wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.
21.Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
22.Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
23.Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
24.Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan PPSPM yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
25.Margin adalah jumlah jaminan yang ditempatkan oleh Konsumen untuk membuka dan mempertahankan posisi pelaksanaan transaksi dalam derivatif Aset Keuangan Digital.
2.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Aset Keuangan Digital terdiri atas:
1. a.Aset Kripto; dan
2. b.Aset Keuangan Digital lainnya;
(2)Aset Keuangan Digital lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk derivatif Aset Keuangan Digital.

3.Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 Bagian Kesatu BAB II dihapus.
4.Judul Bagian Kesatu Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
1. a.diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan:
  1. 1.menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau teknologi lainnya; atau
  2. 2.mengacu kepada Aset Keuangan Digital yang mendasari berupa Aset Kripto atau Aset Keuangan Digital lainnya yang terdapat dalam Daftar Aset Keuangan Digital;
2. b.bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan;
3. c.tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mengatur penawaran Aset Keuangan Digital.

6.Pasal 5 dihapus.
7.Pasal 6 dihapus.
8.Pasal 7 dihapus.
9.Judul Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Paragraf 1 Bagian Kedua Bab II dihapus.
11.Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab II diubah menjadi Bagian Ketiga Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bursa menetapkan Daftar Aset Keuangan Digital.
(2)Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.daftar Aset Kripto; dan
2. b.daftar Aset Keuangan Digital lainnya.
(3)Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dilarang melakukan perdagangan atas Aset Keuangan Digital selain Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam menetapkan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bursa wajib melakukan analisis terhadap setiap Aset Keuangan Digital sebelum ditetapkan dalam Daftar Aset Keuangan Digital dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dan Pasal 8 ayat (1).
(2)Dalam melakukan analisis terhadap Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dan mengutamakan pelindungan Konsumen.
(3)Bursa wajib memiliki pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang merupakan bagian dari peraturan dan tata tertib Bursa.
(4)Pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
1. a.pedoman umum analisis kesesuaian Aset Keuangan Digital; dan
2. b.pedoman teknis pelaksanaan analisis Aset Keuangan Digital yang memuat paling sedikit:
  1. 1.prinsip umum; dan
  2. 2.tata cara analisis Aset Keuangan Digital.
(5)Bursa wajib memublikasikan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah Daftar Aset Keuangan Digital ditetapkan pada media resmi Bursa.

14.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pedagang dapat menyampaikan usulan penambahan dan/atau penghapusan Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital kepada Bursa untuk ditetapkan dalam Daftar Aset Keuangan Digital.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bursa wajib melakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(3)Mekanisme penyampaian usulan penambahan dan/atau penghapusan Aset Keuangan Digital oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam peraturan dan tata tertib Bursa.

15.Paragraf 3 Bagian Kedua Bab II dihapus.
16.Pasal 12 dihapus.
17.Judul Paragraf 4 Bagian Kedua Bab II diubah menjadi Bagian Keempat Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut:
18.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bursa wajib melakukan evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital yang telah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)Evaluasi yang dilakukan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(3)Evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan usulan penambahan dan/atau penghapusan Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital dari Pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(4)Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak evaluasi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Aset Keuangan Digital yang:
1. a.tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) serta pedoman penetapan Daftar Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
2. b.memiliki kondisi tertentu yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki potensi pelanggaran atas penerapan pelindungan Konsumen; dan/atau
4. d.memiliki kondisi lain berdasarkan hasil evaluasi Bursa, Bursa wajib menghapus Aset Keuangan Digital dimaksud dari Daftar Aset Keuangan Digital.
(6)Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian hasil evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.Judul Paragraf 5 Bagian Kedua Bab II diubah menjadi Bagian Kelima Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut:
20.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi atas Aset Keuangan Digital dalam Daftar Aset Keuangan Digital.
(2)Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melarang perdagangan atas Aset Keuangan Digital tertentu dalam Daftar Aset Keuangan Digital.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan:
1. a.Bursa untuk menghapus Aset Keuangan Digital tertentu dari Daftar Aset Keuangan Digital; dan/atau
2. b.Pedagang untuk menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu yang ditetapkan dalam Daftar Aset Keuangan Digital.
  1. 21.Judul Paragraf 6 Bagian Kedua Bab II diubah menjadi Bagian Keenam Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 22.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pedagang wajib menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu yang:
1. a.dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(5); atau
1. b.diperintahkan untuk dihentikan perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(3)huruf b.
(2)Penghentian perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau perintah penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Pedagang yang melakukan penghentian perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tetap memperdagangkan Aset Keuangan Digital tertentu untuk kepentingan penyelesaian.
(4)Setelah jangka waktu penghentian perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pedagang dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu kepada Konsumen.

23.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pedagang wajib melakukan penyelesaian terhadap Aset Keuangan Digital tertentu milik Konsumen yang dinyatakan:
1. a.dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital;
2. b.dihentikan perdagangannya oleh Pedagang; atau
3. c.dihentikan perdagangannya oleh Pedagang atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pelaksanaan penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara:
1. a.meminta kepada Konsumen untuk melikuidasi Aset Keuangan Digital tertentu yang dimiliki Konsumen; atau
2. b.melakukan pemindahan Aset Keuangan Digital tertentu milik Konsumen yang disimpan pada Wallet milik Pedagang kepada Wallet Aset Keuangan Digital milik Konsumen.
(3)Cara penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pedagang dan Konsumen.
(4)Penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
1. a.tanggal Aset Keuangan Digital tertentu dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital;
2. b.tanggal dihentikannya perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu oleh Pedagang; atau
3. c.tanggal dihentikannya perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu oleh Pedagang atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Pedagang kepada Konsumen dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan.
(6)Pedagang wajib menyimpan seluruh Aset Keuangan Digital tertentu yang telah dihapus dari Daftar Aset Keuangan Digital sampai dengan Pedagang melakukan penyelesaian kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

24.Judul Bagian Ketiga Bab II diubah menjadi Bagian Ketujuh Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut:
25.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…