DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2016 Tahun 2016

Nomor: 24/POJK.04/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
2.Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama.
3.Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.
4.Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5.Gerai adalah sarana kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang tidak bersifat permanen, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada 1 (satu) tempat yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

Agen Perantara Pedagang Efek terdiri atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.

Pasal 3

(1)Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan hukum.

Pasal 4

(1)Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.
(2)Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan, apabila tidak bekerja pada Perusahaan Efek dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek di kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai.
(3)Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek.

Pasal 6

Pegawai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek wajib memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.

Pasal 7

Dalam rangka memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib:

a.memiliki pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
b.memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
c.memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Pasal 8

Pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, wajib:

a.memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; dan
b.mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan untuk bertindak sebagai pegawai yang melakukan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a.pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan;
b.prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
c.upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA BATAS WAKTU

Pasal 10

(1)Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
3. c.fotokopi izin usaha;
4. d.data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
5. e.dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek, meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
  4. 4.fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
  5. 5.fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan;
6. f.dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
  4. 4.fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
  5. 5.fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan;
7. g.diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya;
8. h.prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
9. i.proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
  1. 1.target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan
  2. 2.target jumlah calon nasabah.

Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
2.Agen Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada Perantara Pedagang Efek untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerja sama.
3.Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek.
4.Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5.Gerai adalah sarana kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang tidak bersifat permanen, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada 1 (satu) tempat yang sama.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN AGEN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

Agen Perantara Pedagang Efek terdiri atas Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan dan Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan.

Pasal 3

(1)Pihak yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang merupakan badan hukum.

Pasal 4

(1)Kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas.
(2)Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan, apabila tidak bekerja pada Perusahaan Efek dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek dan kegiatan lain yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek di kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai.
(3)Agen Perantara Pedagang Efek orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat melakukan kegiatan penawaran kepada calon nasabah untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek.

Pasal 6

Pasal 7

Dalam rangka memperoleh Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib:

a.memiliki pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
b.memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, lokasi lain dan/atau Gerai Agen Perantara Pedagang Efek yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
c.memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Pasal 8

Pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, wajib:

a.memiliki izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas; dan
b.mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan untuk bertindak sebagai pegawai yang melakukan Agen Perantara Pedagang Efek dan/atau pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek.

Pasal 9

Sistem pengendalian internal yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib dituangkan secara tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a.pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan;
b.prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
c.upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA BATAS WAKTU

Pasal 10

(1)Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Permohonan pendaftaran sebagai Agen Perantara Pedagang Efek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan perubahan anggaran dasar terakhir;
2. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
3. c.fotokopi izin usaha;
4. d.data kantor pusat yang memuat alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek;
5. e.dokumen yang terkait dengan nama, data, dan informasi pejabat penanggung jawab Agen Perantara Pedagang Efek, meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
  4. 4.fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
  5. 5.fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan;
6. f.dokumen pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek yang meliputi:
  1. 1.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
  3. 3.fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bagi warga negara asing;
  4. 4.fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan pegawai yang melakukan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek di kantor pusat; dan
  5. 5.fotokopi izin orang perseorangan dari Otoritas Jasa Keuangan paling rendah berupa izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atas nama yang bersangkutan;
7. g.diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek beserta uraian tugasnya;
8. h.prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek; dan
9. i.proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Perantara Pedagang Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:
  1. 1.target jenis calon nasabah (pangsa pasar); dan
  2. 2.target jumlah calon nasabah.

Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta tambahan data dan/atau informasi untuk melengkapi permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.