DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 24/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 2020, No.114

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Manajemen dalam Bidang Akuntansi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN DALAM BIDANG AKUNTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
2.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau 2020, No.114 Perusahaan Publik.
5.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Emiten harus menyampaikan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus.

BAB II

SUSUNAN DAN ISI SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

Pasal 3

Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a.tanggal surat pernyataan;
b.alamat surat pernyataan;
c.isi surat pernyataan; dan
d.penandatanganan surat pernyataan.

Pasal 4

Tanggal surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus disesuaikan dengan tanggal penandatanganan comfort letter oleh Akuntan Publik.

Pasal 5

Alamat surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan 2020, No.114 yang disajikan dalam Prospektus.

Pasal 6

Isi surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit harus memuat hal sebagai berikut:

a.pernyataan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan oleh Emiten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dengan merujuk peraturan yang terkait serta konsistensi penerapannya dengan periode sebelumnya;
b.pernyataan bahwa semua aset pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun aset yang penting, baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
c.pernyataan bahwa semua liabilitas pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun liabilitas yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
d.pernyataan bahwa seluruh ekuitas pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun yang penting baik karena jumlahnya cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
e.pernyataan bahwa seluruh pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, 2020, No.114 dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang penting baik karena jumlahnya cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
f.pernyataan bahwa semua komitmen dan kontinjensi yang ada dalam periode laporan keuangan pada Prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, apabila tidak terdapat komitmen dan kontinjensi tersebut agar dinyatakan secara jelas;
g.pernyataan bahwa seluruh kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik yang mempengaruhi laporan keuangan telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, dan seluruh kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektif yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Emiten sudah diungkapkan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik;
h.pernyataan tentang hal penting lainnya, paling sedikit memuat:
1. 1.seluruh hasil atau risalah rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik telah diperlihatkan atau disampaikan kepada Akuntan Publik;
2. 2.sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik tidak ada sengketa yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman, dan lainnya;
3. 3.tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha Emiten selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik;
4. 4.seluruh transaksi Emiten dengan pihak luar 2020, No.114 selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat Emiten yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Emiten yang mengadakan transaksi dengan Emiten;
5. 5.semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada Akuntan Publik dan tidak ada yang disembunyikan;
6. 6.tidak ada transaksi lain dengan pihak yang terafiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
7. 7.tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik; dan
i.pernyataan tentang hal penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik.

Pasal 7

Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi wajib ditandatangani oleh direktur utama dan anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 2020, No.114 ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 2020, No.114

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 2020, No.114

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN DALAM BIDANG AKUNTANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
2.Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
3.Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4.Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau 2020, No.114 Perusahaan Publik.
5.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN DAN ISI SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN

Pasal 3

Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a.tanggal surat pernyataan;
b.alamat surat pernyataan;
c.isi surat pernyataan; dan
d.penandatanganan surat pernyataan.

Pasal 4

Tanggal surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus disesuaikan dengan tanggal penandatanganan comfort letter oleh Akuntan Publik.

Pasal 5

Pasal 6

Isi surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit harus memuat hal sebagai berikut:

a.pernyataan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan oleh Emiten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dengan merujuk peraturan yang terkait serta konsistensi penerapannya dengan periode sebelumnya;
b.pernyataan bahwa semua aset pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun aset yang penting, baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
c.pernyataan bahwa semua liabilitas pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun liabilitas yang penting baik karena jumlahnya secara relatif cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
d.pernyataan bahwa seluruh ekuitas pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing akun yang penting baik karena jumlahnya cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
e.pernyataan bahwa seluruh pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian pada tanggal laporan keuangan yang disajikan dalam Prospektus telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan, 2020, No.114 dengan tambahan pernyataan serta penjelasan untuk masing-masing pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang penting baik karena jumlahnya cukup material maupun karena sifatnya yang khusus;
f.pernyataan bahwa semua komitmen dan kontinjensi yang ada dalam periode laporan keuangan pada Prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, apabila tidak terdapat komitmen dan kontinjensi tersebut agar dinyatakan secara jelas;
g.pernyataan bahwa seluruh kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik yang mempengaruhi laporan keuangan telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, dan seluruh kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektif yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Emiten sudah diungkapkan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik;
h.pernyataan tentang hal penting lainnya, paling sedikit memuat:
1. 1.seluruh hasil atau risalah rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik telah diperlihatkan atau disampaikan kepada Akuntan Publik;
2. 2.sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik tidak ada sengketa yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman, dan lainnya;
3. 3.tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha Emiten selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik;
4. 4.seluruh transaksi Emiten dengan pihak luar 2020, No.114 selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat Emiten yang mempunyai kepentingan langsung di dalam Emiten yang mengadakan transaksi dengan Emiten;
5. 5.semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada Akuntan Publik dan tidak ada yang disembunyikan;
6. 6.tidak ada transaksi lain dengan pihak yang terafiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan; dan
7. 7.tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan Publik; dan
i.pernyataan tentang hal penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf h yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik.

Pasal 7

Surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi wajib ditandatangani oleh direktur utama dan anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 2020, No.114 ayat (1).
(3)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pencabutan izin usaha;
6. f.pembatalan persetujuan; dan/atau
7. g.pembatalan pendaftaran.
(5)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
(6)Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
(7)Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 10

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada masyarakat.