DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 /POJK.05/2019 Tahun 2019

Nomor: 24 /POJK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengarahkan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan visi dan misinya, lembaga jasa keuangan nonbank perlu

Menetapkan

menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis;

c.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan nonbank;
d.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas lembaga jasa keuangan nonbank dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;
e.bahwa dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai rencana bisnis;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LJKNB dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
4.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
5.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:

a.perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
c.perusahaan asuransi syariah;
d.perusahaan reasuransi syariah;
e.perusahaan pialang asuransi; dan
f.perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perasuransian;
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
2. 3.lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan pembiayaan syariah;
c.perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
d.perusahaan modal ventura syariah; dan
e.perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan;
1. 4.lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
a.perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
b.lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
d.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
e.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
f.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
g.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

BAB II

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

Pasal 3

(1)LJKNB harus menyusun Rencana Bisnis secara realistis.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB harus memperhatikan:
1. a.rencana jangka menengah dan/atau panjang;
2. b.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;
3. c.prinsip kehati-hatian; dan
4. d.penerapan manajemen risiko.
(3)Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB yang melaksanakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus menyusun Rencana Bisnis dengan memenuhi prinsip syariah.

Pasal 4

Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 5

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham atau yang setara dari LJKNB; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJKNB.

Pasal 6

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB III

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 7

(1)Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
3. c.visi, misi, dan strategi bisnis;
4. d.kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, dan badan penyelenggara jaminan sosial; 4) rencana permodalan, kecuali bagi dana pensiun; 5) rencana pendanaan, kecuali bagi lembaga penjamin dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah;
5. e.proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
6. f.proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
7. g.informasi lainnya.
(2)Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

Pasal 8

(1)LJKNB wajib menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis setiap tahun.
(2)LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Pasal 9

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan LJKNB.

Pasal 10

(1)Dalam hal:
1. a.Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau
2. b.proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh LJKNB.
(2)LJKNB wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Rencana Bisnis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengarahkan kegiatan operasional lembaga jasa keuangan nonbank sesuai dengan visi dan misinya, lembaga jasa keuangan nonbank perlu

Menetapkan

menetapkan sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis;

c.bahwa rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan nonbank;
d.bahwa rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas lembaga jasa keuangan nonbank dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif;
e.bahwa dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai rencana bisnis;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
1. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. 3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
2.Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LJKNB dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3.Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
4.Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan umum, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, badan penyelenggara jaminan sosial, atau badan usaha perseroan komanditer.
5.Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
6.Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:

a.perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
c.perusahaan asuransi syariah;
d.perusahaan reasuransi syariah;
e.perusahaan pialang asuransi; dan
f.perusahaan pialang reasuransi, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai perasuransian;
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
2. 3.lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan pembiayaan syariah;
c.perusahaan modal ventura, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
d.perusahaan modal ventura syariah; dan
e.perusahaan pembiayaan infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai lembaga pembiayaan;
1. 4.lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
a.perusahaan pergadaian, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
b.lembaga penjamin, yang terdiri atas: 1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; 2) perusahaan penjaminan syariah; 3) perusahaan penjaminan ulang; dan 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c.penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;
d.lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
e.perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
f.badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial; dan
g.PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

BAB II

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA BISNIS

Pasal 3

(1)LJKNB harus menyusun Rencana Bisnis secara realistis.
(2)Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB harus memperhatikan:
1. a.rencana jangka menengah dan/atau panjang;
2. b.faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;
3. c.prinsip kehati-hatian; dan
4. d.penerapan manajemen risiko.
(3)Selain memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB yang melaksanakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus menyusun Rencana Bisnis dengan memenuhi prinsip syariah.

Pasal 4

Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 5

(1)Direksi wajib melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif.
(2)Direksi wajib mengomunikasikan Rencana Bisnis kepada:
1. a.pemegang saham atau yang setara dari LJKNB; dan
2. b.seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJKNB.

Pasal 6

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.

BAB III

CAKUPAN RENCANA BISNIS

Pasal 7

(1)Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
1. a.ringkasan eksekutif;
2. b.evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
3. c.visi, misi, dan strategi bisnis;
4. d.kebijakan dan rencana manajemen, meliputi: 1) rencana kegiatan usaha; 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; 3) rencana investasi bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjamin, dan badan penyelenggara jaminan sosial; 4) rencana permodalan, kecuali bagi dana pensiun; 5) rencana pendanaan, kecuali bagi lembaga penjamin dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; 6) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi; 7) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan 8) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah;
5. e.proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
6. f.proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
7. g.informasi lainnya.
(2)Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi juga rencana bisnis khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Rencana Bisnis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing LJKNB ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENYAMPAIAN, PERUBAHAN, DAN PELAPORAN RENCANA BISNIS

Pasal 8

(1)LJKNB wajib menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis setiap tahun.
(2)LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Pasal 9

Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk melakukan presentasi atau penjelasan yang menyeluruh mengenai Rencana Bisnis yang disampaikan LJKNB.

Pasal 10

(1)Dalam hal:
1. a.Rencana Bisnis dinilai belum memenuhi cakupan Rencana Bisnis; dan/atau
2. b.proyeksi, target, atau rencana yang disampaikan dalam Rencana Bisnis dinilai tidak realistis, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang disampaikan oleh LJKNB.
(2)LJKNB wajib menyampaikan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Rencana Bisnis dari Otoritas Jasa Keuangan.