DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening giro dan tabungan, kewajiban nasabah, pengelolaan rekening giro dan tabungan dengan klasifikasi rekening tidak aktif, pengelolaan rekening giro dan tabungan dengan klasifikasi rekening dormant, pengawasan rekening tidak aktif dan rekening dormant, sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Nasabah Penyimpan yang selanjutnya disebut Nasabah adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan Nasabah yang bersangkutan.
3.Giro adalah giro sebagaimana dimaksud dalam undang- undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.
4.Tabungan adalah tabungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah.

Pasal 2

Bank menerapkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan rekening Nasabah.

Pasal 3

(1)Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:
1. a.rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;
2. b.rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan
3. c.rekening dormant, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.
(2)Aktivitas rekening Giro dan Tabungan yang dihasilkan oleh sistem bank tidak termasuk dalam aktivitas dalam pemasukan atau penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Rekening Giro dan Tabungan yang dimiliki oleh Nasabah:
1. a.untuk tujuan tertentu;
2. b.dengan fitur berjangka; atau
3. c.dalam sengketa, diklasifikasikan sebagai rekening aktif.
(4)Penerapan klasifikasi rekening Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap rekening Giro dan Tabungan untuk setiap Nasabah.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN

Pasal 4

(1)Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan yang memuat paling sedikit:
1. a.pemberitahuan kepada Nasabah saat pembukaan rekening Giro dan Tabungan mengenai kriteria penetapan klasifikasi rekening aktif, rekening tidak aktif dan rekening dormant, termasuk penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis;
2. b.informasi kepada Nasabah melalui kanal yang tersedia pada Bank mengenai klasifikasi rekening Giro dan Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
3. c.komunikasi kepada Nasabah untuk melakukan pemasukan, penarikan, pengecekan saldo atau penutupan rekening Giro dan Tabungan;
4. d.mekanisme dalam hal Nasabah tidak dapat dihubungi;
5. e.pembebanan biaya administrasi dan pembayaran bunga/imbal hasil dalam perikatan antara Bank dengan Nasabah;
6. f.pencantuman flagging pada sistem internal bank atas rekening aktif, rekening yang tidak aktif, dan rekening dormant, termasuk pemisahan dengan rekening lainnya untuk kebutuhan pelaporan;
7. g.pemantauan dan pengendalian internal terhadap rekening tidak aktif dan rekening dormant;
8. h.verifikasi dan uji validasi untuk pengaktifan kembali rekening tidak aktif dan rekening dormant;
9. i.mekanisme penutupan rekening Giro dan Tabungan melalui kanal yang tersedia pada Bank; dan
10. j.penutupan rekening Giro dan Tabungan secara otomatis untuk rekening Giro dan Tabungan bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2)Bank dilarang mengenakan biaya administrasi rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang mengakibatkan rekening bersaldo negatif.
(3)Bank wajib menyediakan sistem dalam rangka pengelolaan rekening Giro dan Tabungan dan mengklasifikasikan rekening Giro dan Tabungan sesuai dengan kriteria rekening aktif, rekening tidak aktif, dan rekening dormant sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 5

(1)Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan.
(2)Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
2. b.kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
3. c.kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
4. d.sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pasal 6

(1)Bank wajib menerapkan prinsip pelindungan konsumen dalam pengelolaan rekening Giro dan Tabungan.
(2)Penerapan prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 7

(1)Bank wajib melindungi data pribadi Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan.
(2)Pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan.
(2)Kerahasiaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN NASABAH

Pasal 9

Kewajiban Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan meliputi:

a.memastikan rekening Giro dan Tabungan aktif dengan cara melakukan pengecekan saldo paling sedikit 1 (satu) kali dalam 360 hari;
b.memastikan penginian informasi diri mencakup alamat surat menyurat, alamat surat elektronik, dan nomor telepon;
c.membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan ketentuan pembukaan rekening Giro dan Tabungan pada Bank;
d.memiliki itikad baik dalam penggunaan rekening Giro dan Tabungan; dan
e.memberikan informasi dan/atau dokumen terkait data diri yang jelas, akurat, dan benar.

BAB IV

PENGELOLAAN REKENING GIRO DAN TABUNGAN DENGAN KLASIFIKASI REKENING TIDAK AKTIF

Pasal 10

(1)Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening tidak aktif melalui kanal yang tersedia pada Bank.
(2)Bank menonaktifkan fitur penarikan untuk rekening tidak aktif.
(3)Bank mengaktifkan kembali rekening tidak aktif setelah Nasabah melakukan pengajuan pengaktifan kembali melalui kanal yang tersedia pada Bank.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…