DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2016 Tahun 2016

Nomor: 25/POJK.03/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung masuknya dana repatriasi ke sektor perbankan maka perlu landasan hukum bagi Bank untuk dapat menerima nasabah Settlor baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust); OTORITAS JASA KEUANGAN SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/POJK.03/2015 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST). Pasal I Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Settlor wajib memenuhi kriteria:
1. a.nasabah korporasi atau nasabah perorangan; dan
2. b.bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank.
(2)Settlor dapat bertindak sebagai Beneficiary. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 139 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/POJK.03/2015 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) I. UMUM Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia maka diperlukan kebijakan pendukung untuk pelaksanaan Undang-Undang dimaksud. Salah satu bentuk kebijakan pendukung di industri jasa keuangan untuk mendorong masuknya dana repatriasi dan menempatkannya di perbankan antara lain melalui kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi industri perbankan untuk dapat menerima nasabah Settlor baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan maka diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 20

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pihak terafiliasi” adalah pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang- Undang tentang Perbankan Syariah. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5902

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung masuknya dana repatriasi ke sektor perbankan maka perlu landasan hukum bagi Bank untuk dapat menerima nasabah Settlor baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
5.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/POJK.03/2015 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST). Pasal I Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5775) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Settlor wajib memenuhi kriteria:
1. a.nasabah korporasi atau nasabah perorangan; dan
2. b.bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Bank.
(2)Settlor dapat bertindak sebagai Beneficiary. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2016 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 139 Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 /POJK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27/POJK.03/2015 TENTANG KEGIATAN USAHA BANK BERUPA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) I. UMUM Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Indonesia maka diperlukan kebijakan pendukung untuk pelaksanaan Undang-Undang dimaksud. Salah satu bentuk kebijakan pendukung di industri jasa keuangan untuk mendorong masuknya dana repatriasi dan menempatkannya di perbankan antara lain melalui kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi industri perbankan untuk dapat menerima nasabah Settlor baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan maka diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust). II. PASAL DEMI PASAL Pasal I