DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 November 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan ini mengubah ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yaitu tentang kriteria Tingkat Kesehatan, kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas dan kriteria parameter kuantitatif berupa rasio piutang pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130/OJK); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. Pasal I Ketentuan Pasal 40 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130/OJK) diubah sebagai berikut:

Pasal 40

Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai:

a.kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 ayat (1) huruf b;
b.kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d angka 1 dan Pasal 28 ayat (2) huruf d angka 1; dan
c.kriteria parameter kuantitatif berupa rasio piutang pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d angka 2 dan Pasal 28 ayat

(2)huruf d angka 2, dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2027. Pasal II

1.Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Lembaga Keuangan Mikro yang telah ditetapkan dalam status Pengawasan intensif atau status Pengawasan khusus berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dinyatakan status Pengawasan intensif atau status Pengawasan khusus telah berakhir berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2025 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Œ MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SUPRATMAN ANDI AGTAS LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA I. UMUM Sistem lembaga jasa keuangan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu, setiap permasalahan lembaga jasa keuangan perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah diatur bahwa Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan bagi industri PVML termasuk Lembaga Keuangan Mikro, yang terdiri atas pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus. Parameter penetapan status pengawasan Lembaga Keuangan Mikro terdiri atas peringkat komposit tingkat kesehatan, rasio ekuitas terhadap modal disetor, dan rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto. Pengaturan mengenai pemberlakuan parameter peringkat komposit tingkat kesehatan dan rasio piutang pembiayaan/pinjaman bermasalah neto akan diberlakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diundangkan, sedangkan parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor sudah berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diundangkan. Dengan mempertimbangkan bahwa perlambatan kondisi perekonomian berdampak pada kemampuan membayar bagi debitur dan pada rasio ekuitas terhadap modal disetor, serta penyelesaian permasalahan permodalan memerlukan pemenuhan yang cukup lama mengingat terbatasnya akses pendanaan dan permodalan Lembaga Keuangan Mikro serta kemampuan keuangan pemegang saham maka perlu penambahan ketentuan pemberlakuan masa peralihan atas parameter rasio ekuitas terhadap modal disetor bagi Lembaga Keuangan Mikro. Mempertimbangkan perkembangan industri lembaga keuangan mikro terkini diperlukan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya terkait dengan penerapan kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan bagi Lembaga Keuangan Mikro. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…