DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 /POJK.02/2018 Tahun 2018

Nomor: 26 /POJK.02/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695), diubah sebagai berikut:
1.Mengubah judul Bab III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PUNGUTAN YANG DIKATEGORIKAN MACET

Pasal 9

Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat Sanksi Administratif Berupa Denda atau surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan, OJK mengkategorikan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga tersebut sebagai pungutan yang dikategorikan macet.

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam hal Sanksi Administratif Berupa Denda beserta Bunga merupakan pungutan yang dikategorikan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, OJK menyerahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Pasal II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 242 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 26 /POJK.02/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2014 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN I. UMUM Penetapan penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga di Sektor Jasa Keuangan sebagai piutang macet sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan belum selaras dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menyelaraskan standar akuntansi yang berlaku umum dengan pengadministrasian pungutan Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari sanksi administratif berupa denda, perlu dilakukan penetapan perubahan pengkategorian Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga OJK dari piutang macet menjadi Pungutan yang dikategorikan macet. Sehubungan dengan hal-hal di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6273

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5504);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.04/2017 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI SEKTOR JASA KEUANGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5522) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695), diubah sebagai berikut:
1.Mengubah judul Bab III, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

PENAGIHAN DAN PENGURUSAN PUNGUTAN YANG DIKATEGORIKAN MACET

Pasal 9

3.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 9

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6273