DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan penyertaan modal oleh Bank Umum, kegiatan penyertaan modal oleh BPR dan BPR Syariah, pengalihan piutang, penjamin oleh Bank Umum, bank sebagai penyelenggara KUPVA, pemanfaatan tanda tangan elektronik dan perjanjian enlektronik, produk perbankan syariah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
2.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3.Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
4.Bank adalah Bank Umum, BPR, dan BPR Syariah.
5.Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum dalam bentuk saham, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan penerima Penyertaan Modal.
6.Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah adalah penanaman dana BPR atau BPR Syariah dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR atau BPR Syariah.
7.Lembaga Penunjang BPR atau BPR Syariah yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Penunjang adalah perusahaan selain lembaga jasa keuangan tempat BPR atau BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah.
8.Divestasi BPR atau BPR Syariah yang selanjutnya disebut sebagai Divestasi adalah pelepasan atau pengurangan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah pada Lembaga Penunjang yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal.
9.Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank Umum kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank Umum akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
10.Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli uang kertas asing.
11.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
12.Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKBDN adalah janji tertulis dari bank penerbit (issuing bank) untuk melakukan pembayaran kepada penerima manfaat (beneficiary) sepanjang seluruh persyaratan dan dokumen dalam SKBDN dipenuhi.
13.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM

Pasal 2

(1)Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada:
1. a.lembaga jasa keuangan; dan/atau
2. b.perusahaan lain yang mendukung industri perbankan.
(2)Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal selain kepada:
1. a.lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
2. b.lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(3)Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.
(4)Unit usaha syariah dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dilarang melakukan kegiatan Penyertaan Modal.

Pasal 3

(1)Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan lembaga nonkeuangan yang mendukung industri perbankan syariah yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
1. a.perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya diutamakan untuk mendukung kegiatan usaha Bank Umum dan/atau perusahaan anak Bank Umum;
2. b.perusahaan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk menghasilkan produk keuangan sebagai bisnis utama;
3. c.perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk mendukung kegiatan usaha industri perbankan; dan
4. d.perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dengan memenuhi kriteria:
  1. 1.berdasarkan ketentuan atau pernyataan dari otoritas yang berwenang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
  2. 2.kegiatan usahanya dapat dipersamakan dengan kegiatan usaha dari lembaga jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah selain dapat melakukan Penyertaan Modal pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat melakukan Penyertaan Modal kepada lembaga nonkeuangan yang mendukung pembiayaan perbankan syariah.
(3)Bank Umum harus memastikan bahwa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memperoleh izin atau terdaftar pada otoritas yang berwenang.

Pasal 4

(1)Dalam hal perusahaan anak Bank Umum yang berupa lembaga jasa keuangan melakukan kegiatan penyertaan modal, Bank Umum wajib memastikan kegiatan penyertaan modal oleh perusahaan anak Bank Umum dilakukan pada:
1. a.lembaga jasa keuangan;
2. b.perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bagi perusahaan anak dari Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
3. c.perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau ayat (2), bagi perusahaan anak dari Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
(2)Bank Umum wajib memastikan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan dan/atau kegiatan usaha perusahaan.
(3)Kegiatan penyertaan modal oleh perusahaan anak Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang mengatur perusahaan anak Bank Umum.
(4)Dalam hal perusahaan anak Bank Umum berupa perusahaan modal ventura, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dengan tetap memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah.
(5)Bank Umum wajib melakukan pemantauan perhitungan kecukupan modal secara konsolidasi terhadap:
1. a.Bank Umum;
2. b.perusahaan anak Bank Umum; dan
3. c.perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan anak Bank Umum.

Pasal 5

(1)Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(2)Dalam hal Bank Umum telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (5), Bank Umum dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.larangan untuk menyelenggarakan kegiatan Penyertaan Modal baru; dan/atau
2. b.penurunan tingkat kesehatan Bank Umum.

BAB III

KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 6

(1)BPR atau BPR Syariah dapat melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah.
(2)Dalam hal BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3)BPR atau BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara memadai dalam kegiatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR Syariah.
(4)Kegiatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan rencana bisnis BPR atau BPR Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR Syariah.

Pasal 7

BPR atau BPR Syariah dilarang melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah selain kepada Lembaga Penunjang yang berkedudukan di wilayah Indonesia.

Pasal 8

(1)BPR atau BPR Syariah yang melakukan kegiatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR Syariah.
(2)Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah diukur dan/atau dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR atau BPR Syariah.
(3)Penetapan kualitas aset produktif dalam bentuk Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah dilaksanakan sesuai dengan:
1. a.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR; atau
2. b.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR Syariah.
(4)BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPR Syariah.

Pasal 9

(1)Lembaga Penunjang terdiri atas:
1. a.perusahaan yang didirikan atau kegiatan usahanya diutamakan untuk menunjang kegiatan usaha BPR atau BPR Syariah; dan
2. b.perusahaan yang secara karakteristik bisnis ditujukan untuk menunjang kegiatan usaha industri BPR atau BPR Syariah.
(2)BPR dan BPR Syariah harus memastikan Lembaga Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang terdaftar atau berizin pada otoritas yang berwenang di Indonesia.

Pasal 10

(1)Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah oleh BPR atau BPR Syariah paling tinggi 15% (lima belas persen) dari modal BPR atau BPR Syariah.
(2)Jumlah seluruh portofolio Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk peningkatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah dan dividen saham.

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah termasuk dalam:
1. a.penyediaan dana bagi BPR; atau
2. b.penyaluran dana bagi BPR Syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah.
(2)Dalam hal Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah menyebabkan BPR atau BPR Syariah melakukan pengendalian atas Lembaga Penunjang, Lembaga Penunjang termasuk pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah.
(3)Dalam melakukan kegiatan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPR atau BPR Syariah memperhatikan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…