DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 Tahun 2014

Nomor: 27/POJK.04/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjamin...
1.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi.
4.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
5.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
6.Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, yang selanjutnya disebut sebagai Izin Wakil Penjamin Emisi Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
7.Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

(1)Wakil Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 3

(1)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:
1. a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
2. b.Pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
3. c.Pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
(2)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
1. a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
2. b.Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
3. c.Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko... risiko;
4. d.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
5. e.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
(3)Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Persyaratan integritas yang meliputi:
1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan... pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.Persyaratan kompetensi yang meliputi:
1. 1.berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
2. 2.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian: 1) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan 2) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan: 1) paling kurang 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling kurang 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan... ayat (1)... pengaturan dan/atau pengawasan industri Pasar Modal;
c.bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
d.tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 5

Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 6

(1)Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.
(3)Permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada
1. g.surat... ayat (1) atau ayat (2) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
2. a.salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
3. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
4. c.daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
5. d.bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:
  1. 1.fotokopi sertifikat keahlian: 1) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan 2) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau
  2. 2.fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
6. e.surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
7. f.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
8. g.surat pernyataan bahwa pemohon tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan format surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
9. h.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
  6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, sesuai dengan format surat pernyataan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
10. i.surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa... Jasa Keuangan ini (jika ada);
11. j.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
12. k.jawaban atas daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
13. l.bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
14. m.surat keterangan perbedaan nama dari Pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
15. n.Surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Dalam rangka memproses permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
b.meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon...
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 9

(1)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak berlaku jika terjadi kondisi:
1. a.masa berlakunya telah berakhir; atau
2. b.setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan perpanjangan izin belum diberikan Otoritas Jasa Keuangan meskipun permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
(2)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat... dapat dilakukan setelah masa berlaku izin dimaksud berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada perubahan daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. c.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
4. d.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
5. e.salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
6. f.surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek tempat Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek bekerja (jika ada);
7. g.fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau... atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. h.fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
9. i.surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Kewajiban menyertakan fotokopi kartu anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mulai berlaku jika telah terdapat asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1)Perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.Permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.Permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan... persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(4)Pemohon perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penjamin...
1.Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
2.Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
3.Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi.
4.Wakil Penjamin Emisi Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
5.Wakil Perantara Pedagang Efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
6.Izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, yang selanjutnya disebut sebagai Izin Wakil Penjamin Emisi Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
7.Izin orang perseorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

BAB II

PERIZINAN DAN PERSYARATAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 2

(1)Wakil Penjamin Emisi Efek wajib memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 3

(1)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku bagi:
1. a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek;
2. b.Pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek; dan
3. c.Pegawai dengan posisi jabatan di bawah direktur, yang membawahkan unit yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.
(2)Kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku bagi:
1. a.Direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan perdagangan Efek;
2. b.Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran;
3. c.Pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko... risiko;
4. d.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi kepatuhan; dan
5. e.Pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawahkan fungsi analisis/riset perdagangan Efek, dari Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
(3)Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan maupun mengecualikan pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu dan pengecualian pihak yang bekerja pada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek dari kewajiban untuk memiliki Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Persyaratan integritas yang meliputi:
1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan... pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
b.Persyaratan kompetensi yang meliputi:
1. 1.berpendidikan paling rendah pendidikan menengah;
2. 2.memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian: 1) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan 2) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau b) memiliki pengalaman kerja pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal dengan ketentuan: 1) paling kurang 2 (dua) tahun pada posisi manajerial; atau 2) paling kurang 5 (lima) tahun pada posisi pelaksana, dalam bidang tugas dan fungsi yang terkait pengaturan... ayat (1)... pengaturan dan/atau pengawasan industri Pasar Modal;
c.bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan
d.tidak bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 5

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 6

(1)Permohonan untuk memperoleh Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek diajukan oleh pemohon dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek/Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(2)Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dapat diajukan melalui sistem elektronik tersebut.
(3)Permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada
1. g.surat... ayat (1) atau ayat (2) wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
2. a.salinan ijazah pendidikan formal terakhir;
3. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
4. c.daftar riwayat hidup terbaru yang ditandatangani oleh pemohon sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
5. d.bukti telah memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal berupa:
  1. 1.fotokopi sertifikat keahlian: 1) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, bagi Wakil Penjamin Emisi Efek; dan 2) sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; atau
  2. 2.fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang tentang Pasar Modal untuk mengatur dan/atau mengawasi industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2 huruf b);
6. e.surat keterangan kerja dari lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing;
7. f.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar;
8. g.surat pernyataan bahwa pemohon tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan format surat pernyataan tidak akan bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
9. h.surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon:
  1. 1.memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. 2.cakap melakukan perbuatan hukum;
  3. 3.tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan;
  4. 4.tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  5. 5.tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
  6. 6.memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, sesuai dengan format surat pernyataan integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
10. i.surat referensi dan/atau rekomendasi dari perusahaan tempat pemohon bekerja sesuai dengan format surat referensi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa... Jasa Keuangan ini (jika ada);
11. j.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
12. k.jawaban atas daftar pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
13. l.bukti pembayaran biaya perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
14. m.surat keterangan perbedaan nama dari Pejabat/instansi berwenang, jika terdapat perbedaan nama pemohon dengan dokumen yang dilampirkan; dan
15. n.Surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Otoritas Jasa Keuangan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

Dalam rangka memproses permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a.melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan/atau
b.meminta keterangan kepada pemohon, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
(4)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(5)Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan izin tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Pemohon...
(6)Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Pasal 9

(1)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek mempunyai masa berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak berlaku jika terjadi kondisi:
1. a.masa berlakunya telah berakhir; atau
2. b.setelah masa berlakunya berakhir, persetujuan perpanjangan izin belum diberikan Otoritas Jasa Keuangan meskipun permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 10

(1)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin dimaksud berakhir dengan ketentuan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
(2)Permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat... dapat dilakukan setelah masa berlaku izin dimaksud berakhir.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format surat permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, jika ada perubahan daftar riwayat hidup pada saat permohonan izin;
2. b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
3. c.fotokopi izin mempekerjakan tenaga asing yang diterbitkan oleh instansi berwenang, bagi warga negara asing yang bekerja pada lembaga jasa keuangan;
4. d.pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 1 (satu) lembar;
5. e.salinan ijazah pendidikan formal terakhir (dalam hal terjadi perubahan);
6. f.surat keterangan kerja dari perusahaan yang melakukan kegiatan penjaminan emisi Efek dan/atau keperantaraan pedagang Efek tempat Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek bekerja (jika ada);
7. g.fotokopi kartu anggota yang masih berlaku dari asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau... atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
8. h.fotokopi dokumen pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan antara tanggal berlaku hingga tanggal berakhirnya Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
9. i.surat keterangan domisili, jika terdapat perbedaan alamat domisili dengan alamat Kartu Tanda Penduduk.
(4)Kewajiban menyertakan fotokopi kartu anggota asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g mulai berlaku jika telah terdapat asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1)Perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang memenuhi syarat.
(2)Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. a.Permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
2. b.Permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
(3)Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan... persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
(4)Pemohon perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebelum masa berlaku Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berakhir, dianggap membatalkan permohonan perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek atau Izin Wakil Perantara Pedagang Efek yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.