DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 Tahun 2020

Nomor: 27/POJK.04/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Saham Bonus; www.peraturan.go.id 2020, No.117 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SAHAM BONUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Agio Saham adalah kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.
2.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4.Kekayaan Bersih adalah selisih antara total aset dengan total liabilitas.
5.Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
6.Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara www.peraturan.go.id 2020, No.117 cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
7.Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
8.Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang.
9.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.

Pasal 3

Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:

a.Agio Saham; dan/atau
b.unsur ekuitas lainnya.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 4

(1)Perusahaan Terbuka yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS.
(2)Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS. www.peraturan.go.id 2020, No.117

Pasal 5

(1)Informasi mengenai pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit memuat:
1. a.penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham Bonus;
2. b.nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus;
3. c.rasio pembagian Saham Bonus;
4. d.dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus;
5. e.penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada Perusahaan Terbuka; dan
6. f.prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.
(2)Dalam hal pengenaan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan jika diberikan dalam bentuk Dividen Kas, fakta tersebut wajib diungkapkan dan disertai dengan penjelasan mengenai alasan tidak diberikan dalam bentuk Dividen Kas.

Pasal 6

Perusahan Terbuka atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perusahaan Terbuka.

BAB III

PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 7

Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. www.peraturan.go.id 2020, No.117

Pasal 8

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut:

a.dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham; atau
b.dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Pasal 9

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.

Pasal 10

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nominal, saham yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 wajib merupakan saham dengan nilai nominal terendah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pelaksanaan penerbitan saham bonus perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SAHAM BONUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Agio Saham adalah kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.
2.Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
4.Kekayaan Bersih adalah selisih antara total aset dengan total liabilitas.
5.Saldo Laba adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu.
6.Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara www.peraturan.go.id 2020, No.117 cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
7.Dividen Saham adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham.
8.Dividen Kas adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang.
9.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.

Pasal 3

Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:

a.Agio Saham; dan/atau
b.unsur ekuitas lainnya.

BAB II

KETERBUKAAN INFORMASI PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 4

(1)Perusahaan Terbuka yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS.
(2)Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS. www.peraturan.go.id 2020, No.117

Pasal 5

(1)Informasi mengenai pembagian Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib paling sedikit memuat:
1. a.penjelasan terperinci mengenai sumber dari kapitalisasi modal yang menjadi Saham Bonus;
2. b.nilai dari masing-masing sumber kapitalisasi Saham Bonus;
3. c.rasio pembagian Saham Bonus;
4. d.dasar penetapan harga yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus;
5. e.penjelasan mengenai perlakuan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, baik pengaruhnya pada para pemegang saham maupun pada Perusahaan Terbuka; dan
6. f.prosedur administratif yang berkaitan dengan pembagian Saham Bonus.
(2)Dalam hal pengenaan pajak atas Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kurang menguntungkan bagi pemegang saham dibandingkan jika diberikan dalam bentuk Dividen Kas, fakta tersebut wajib diungkapkan dan disertai dengan penjelasan mengenai alasan tidak diberikan dalam bentuk Dividen Kas.

Pasal 6

Perusahan Terbuka atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian Saham Bonus oleh Perusahaan Terbuka.

BAB III

PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Pasal 7

Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. www.peraturan.go.id 2020, No.117

Pasal 8

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan hal sebagai berikut:

a.dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga saham paling rendah pada nilai nominal saham; atau
b.dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS.

Pasal 9

Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.