DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 27 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam penempatan investasi.
(2)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
1. a.deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
2. b.sertifikat deposito pada Bank;
3. c.saham yang tercatat di bursa efek;
4. d.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
5. e.MTN;
6. f.surat berharga yang diterbitkan oleh negara
7. g.surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
8. h.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
9. i.surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
10. j.reksa dana;
11. k.efek beragun aset;
12. l.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.transaksi surat berharga melalui repurchase agreement (REPO);
14. n.penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
15. o.tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
16. p.pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (executing);
17. q.emas murni;
18. r.pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan;
19. s.pinjaman polis;
20. t.obligasi daerah; dan/atau
21. u.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
1. a.saham yang tercatat di bursa efek;
2. b.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
5. e.reksa dana; dan/atau
6. f.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
(4)Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
(5)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
3. c.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
4. d.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 5B

(1)Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.
(2)Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
2. b.investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
3. c.investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. d.investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
5. e.investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
6. f.investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
7. g.investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
8. h.investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
9. i.investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
10. j.investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
11. k.investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
12. l.investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
13. m.investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
14. n.investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m;
15. o.investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (executing), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
16. p.investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
17. q.investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
18. r.investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
19. s.investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
20. t.investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(3)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 243 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan kedalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu obligasi daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Huruf u Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6274

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati- hatian dalam penempatan investasi.
(2)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
1. a.deposito berjangka pada Bank, BPR, dan BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
2. b.sertifikat deposito pada Bank;
3. c.saham yang tercatat di bursa efek;
4. d.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
5. e.MTN;
6. f.surat berharga yang diterbitkan oleh negara
7. g.surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
8. h.surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
9. i.surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
10. j.reksa dana;
11. k.efek beragun aset;
12. l.dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.transaksi surat berharga melalui repurchase agreement (REPO);
14. n.penyertaan langsung pada perseroan terbatas yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
15. o.tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
16. p.pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (executing);
17. q.emas murni;
18. r.pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan;
19. s.pinjaman polis;
20. t.obligasi daerah; dan/atau
21. u.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
1. a.saham yang tercatat di bursa efek;
2. b.obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
4. d.surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
5. e.reksa dana; dan/atau
6. f.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
(4)Jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) termasuk juga jenis investasi yang menggunakan prinsip syariah.
(5)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
3. c.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
4. d.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 5B

(1)Ketentuan mengenai perhitungan jumlah MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan perhitungan jumlah MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l.
(2)Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf u mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:
1. a.investasi berupa deposito berjangka pada Bank, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
2. b.investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPR dan BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
3. c.investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. d.investasi berupa saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
5. e.investasi berupa obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
6. f.investasi berupa MTN dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
7. g.investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
8. h.investasi berupa reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
9. i.investasi berupa efek beragun aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
10. j.investasi berupa dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
11. k.investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
12. l.investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
13. m.investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
14. n.investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf m;
15. o.investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerja sama dengan Pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian kredit (executing), untuk setiap Pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
16. p.investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
17. q.investasi berupa pinjaman yang dijamin dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
18. r.investasi berupa pinjaman polis, dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
19. s.investasi berupa obligasi daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
20. t.investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(3)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf s, dan huruf t jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 243 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan kedalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu obligasi daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Pasal 5A

Cukup jelas.

Pasal 5B

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 11

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6274

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 11

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 11

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2023