Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /POJK.05/2018 Tahun 2018
- Nomor
- 27 /POJK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994) diubah sebagai berikut:
dan
dan/atau
Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 243 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan kedalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu obligasi daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Cukup jelas. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Huruf t Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Huruf u Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas.
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6274
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan