DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024

Nomor: 27
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 232

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar aset keuangan digital, kelembagaan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, perizinan penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, penilaian kemampuan dan kepatutan, tata kelola, penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, aktivitas penunjang, pelaoran, pengawasan, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen dan masyarakat, koordinasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan aset keuangan digital dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi kepada otoritas sektor keuangan harus diselesaikan secara penuh paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
2.Penyelenggara ITSK adalah setiap pihak yang menyelenggarakan ITSK.
3.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4.Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka.
5.Aset Keuangan Digital adalah aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk di dalamnya aset kripto.
6.Aset Kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti blockchain untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (backed crypto-asset) dan aset kripto tidak terdukung (unbacked crypto-asset).
7.Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Bursa adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk memfasilitasi kegiatan terkait perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto dan/atau menyediakan laporan perdagangan Aset Keuangan Digital.
8.Anggota Bursa Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Anggota Bursa adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa.
9.Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
10.Anggota Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Anggota Kliring adalah Anggota Bursa yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian untuk mendapatkan jasa penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan Aset Keuangan Digital.
11.Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto yang selanjutnya disebut Pengelola Tempat Penyimpanan adalah badan usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Keuangan Digital dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan Aset Keuangan Digital.
12.Pedagang Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut sebagai Pedagang adalah badan usaha yang melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital, baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi konsumen.
13.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pedagang.
14.Pasar Aset Keuangan Digital adalah kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan Aset Keuangan Digital, yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan Aset Keuangan Digital.
15.Daftar Aset Kripto adalah daftar Aset Kripto yang ditetapkan oleh Bursa untuk diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
16.Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital adalah Bursa, Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian, Pengelola Tempat Penyimpanan, Pedagang, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
17.Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital.
18.Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum lain.
19.Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
20.Wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Keuangan Digital.
21.Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disingkat TPPU adalah TPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
22.Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat TPPT adalah TPPT sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
23.Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah PPSPM sebagaimana diatur dalam peraturan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
24.Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang selanjutnya disingkat APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.

Pasal 2

(1)Kegiatan penyelenggaraan perdagangan Aset Keuangan Digital dilakukan oleh:
1. a.Bursa;
2. b.Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian;
3. c.Pengelola Tempat Penyimpanan;
4. d.Pedagang; dan
5. e.pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan sebagai Penyelenggara ITSK serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
(3)Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

(1)Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital secara teratur, wajar, transparan, dan efisien.
(2)Dalam melakukan perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital harus menerapkan:
1. a.prinsip tata kelola yang baik;
2. b.manajemen risiko;
3. c.integritas pasar;
4. d.keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
5. e.pelindungan Konsumen;
6. f.pencegahan TPPU, TPPT, dan PPSPM;
7. g.pelindungan data pribadi; dan
8. h.pemenuhan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

ASET KEUANGAN DIGITAL YANG DIPERDAGANGKAN DI PASAR ASET KEUANGAN DIGITAL

Pasal 4

(1)Aset Keuangan Digital yang dapat diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
1. a.diterbitkan, disimpan, ditransfer, dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi;
2. b.bukan aset keuangan yang dicatat secara elektronik oleh lembaga jasa keuangan;
3. c.tidak bersumber dan/atau dipergunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak mengatur penawaran perdana Aset Keuangan Digital.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi atas Aset Keuangan Digital yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital.
(2)Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
1. a.melarang perdagangan atas Aset Keuangan Digital tertentu di Pasar Aset Keuangan Digital; dan/atau
2. b.memerintahkan Pedagang untuk menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital tertentu.

Pasal 6

(1)Pedagang wajib menghentikan perdagangan Aset Keuangan Digital yang diperintahkan untuk dihentikan perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penghentian perdagangan Aset Keuangan Digital oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal perintah penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(3)Setelah jangka waktu penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Pedagang dilarang memfasilitasi perdagangan Aset Keuangan Digital kepada Konsumen.

Pasal 7

(1)Pedagang wajib melakukan penyelesaian terhadap Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang dinyatakan:
1. a.dihentikan perdagangannya oleh Pedagang; atau
2. b.dihentikan perdagangannya oleh Pedagang atas perintah Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan cara:
1. a.meminta kepada Konsumen untuk melikuidasi Aset Keuangan Digital yang dimiliki Konsumen; atau
2. b.melakukan pemindahan Aset Keuangan Digital milik Konsumen yang disimpan pada Wallet milik Pedagang kepada Wallet milik Konsumen.
(3)Cara penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pedagang dan Konsumen.
(4)Penyelesaian oleh Pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perintah penghentian perdagangan Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b.
(5)Cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh Pedagang kepada Konsumen dan dicantumkan dalam dokumen tata cara perdagangan.
(6)Pedagang wajib untuk menyimpan seluruh Aset Keuangan Digital yang dihentikan perdagangannya sampai dengan Pedagang melakukan penyelesaian kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1)Selain memenuhi kriteria Aset Keuangan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Aset Keuangan Digital harus memenuhi kriteria:
1. a.sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
2. b.menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
3. c.memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
4. d.dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi; dan
5. e.telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib Bursa.
(2)Metode pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.nilai kapitalisasi pasar Aset Kripto;
2. b.rata-rata nilai perdagangan harian;
3. c.diperdagangkan dalam transaksi Pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana Pedagang tersebut berizin;
4. d.latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait Aset Kripto, kecuali Aset Kripto diterbitkan secara anonim;
5. e.ketersediaan pengungkapan informasi terkait Aset Kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
6. f.keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis;
7. g.besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung Aset Kripto;
8. h.konsentrasi kepemilikan;
9. i.risiko hukum terkait Aset Kripto;
10. j.penerapan tata kelola yang baik;
11. k.aspek pelindungan Konsumen dan pelindungan data pribadi;
12. l.potensi manfaat ekonomi;
13. m.penilaian risiko atas Aset Kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
14. n.pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Bursa menetapkan Daftar Aset Kripto.
(2)Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dilarang melakukan perdagangan atas Aset Kripto selain Aset Kripto dalam Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Dalam menetapkan Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bursa wajib melakukan analisis terhadap setiap Aset Kripto sebelum ditetapkan dalam Daftar Aset Kripto dengan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).
(2)Dalam melakukan analisis terhadap Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan pelindungan Konsumen.
(3)Bursa wajib memiliki pedoman penetapan Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Pedoman penetapan Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
1. a.pedoman umum analisis kesesuaian Aset Kripto; dan
2. b.pedoman teknis pelaksanaan analisis Aset Kripto yang memuat paling sedikit:
  1. 1.prinsip-prinsip umum; dan
  2. 2.tata cara analisis Aset Kripto.
(5)Bursa wajib memublikasikan Daftar Aset Kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah Daftar Aset Kripto ditetapkan pada media resmi Bursa.

Isi peraturan

Teks232PDFHirarki

Memuat teks peraturan…