Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 Tahun 2019
- Nomor
- 28/POJK.03/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 39
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum dalam Sinergi Perbankan. BAB II PERJANJIAN KERJA SAMA, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SINERGI PERBANKAN
BAB II
1) rencana alih pengetahuan, dalam hal Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum; 2) kewajiban Bank Umum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS; 3) tanggung jawab atas kerugian; dan 4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah secara langsung.
BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan. BAB III PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN
BAB III
dan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan