DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 Tahun 2019

Nomor: 28/POJK.03/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah;
c.bahwa sinergi perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati- hatian dalam pelaksanaan sinergi perbankan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
5.Direksi adalah organ BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUS untuk kepentingan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUS serta mewakili BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Komisaris adalah organ BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
8.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BUS.
9.Sinergi Perbankan adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.
10.Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.
11.Entitas Utama adalah lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan.
12.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 2

(1)BUS dan Bank Umum dapat melakukan Sinergi Perbankan.
(2)Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan:
1. a.Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS; atau
2. b.Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.
(3)Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permodalan dan manajemen BUS.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum.
(2)Pelaksanaan kegiatan usaha BUS berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum tidak termasuk permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(3)Kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS dan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

Pasal 4

(1)Manajemen BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Direksi;
2. b.Dewan Komisaris;
3. c.DPS;
4. d.komite yang wajib dibentuk oleh BUS; dan
5. e.Pejabat Eksekutif.
(2)Pihak independen yang menjadi anggota komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Bank Umum.
(3)Dalam menjalankan fungsinya, komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota komite di luar anggota yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menggabungkan laporan keuangan LSBU secara daring pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor cabang BUS yang menjadi induk LSBU; dan
2. b.mencantumkan logo iB pada setiap jaringan kantor BUK yang melakukan LSBU.
(3)BUS yang melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Kewajiban pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilakukan, BUS wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 6

(1)Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk penggunaan jaringan kantor Bank Umum pada alamat yang sama, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.terdapat pemisahan antara kantor BUS dan kantor Bank Umum; dan
2. b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi BUS.

Pasal 7

BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum dalam Sinergi Perbankan.

BAB II

PERJANJIAN KERJA SAMA, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SINERGI PERBANKAN

Pasal 8

(1)BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
2. b.jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
3. c.hak dan kewajiban setiap pihak: 1) rencana alih pengetahuan, dalam hal Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum; 2) kewajiban Bank Umum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS; 3) tanggung jawab atas kerugian; dan 4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah secara langsung.
(3)BUS dan Bank Umum wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat.

Pasal 9

BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan.

BAB III

PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 10

(1)BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS dan Bank Umum wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum.
(4)BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum disertai dengan dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.fotokopi perjanjian kerja sama antara BUS dan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
2. b.standar prosedur operasional bagi BUS dan bagi Bank Umum untuk pelaksanaan Sinergi Perbankan;
3. c.opini DPS terkait pelaksanaan Sinergi Perbankan;
4. d.laporan kesiapan pelaksanaan Sinergi Perbankan; dan
5. e.surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan.
(6)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan Sinergi Perbankan.
(7)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak BUS melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen pendukung, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(9)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi BUS dan Bank Umum.
(10)Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah;
c.bahwa sinergi perbankan dapat meningkatkan risiko bagi bank sehingga bank perlu menerapkan prinsip kehati- hatian dalam pelaksanaan sinergi perbankan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SINERGI PERBANKAN DALAM SATU KEPEMILIKAN UNTUK PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, dan/atau bentuk-bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2.Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3.Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4.Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki.
5.Direksi adalah organ BUS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUS untuk kepentingan BUS, sesuai dengan maksud dan tujuan BUS serta mewakili BUS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6.Dewan Komisaris adalah organ BUS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BUS agar sesuai dengan prinsip syariah.
8.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BUS.
9.Sinergi Perbankan adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum.
10.Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.
11.Entitas Utama adalah lembaga jasa keuangan induk dari konglomerasi keuangan atau lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali konglomerasi keuangan.
12.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal 2

(1)BUS dan Bank Umum dapat melakukan Sinergi Perbankan.
(2)Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan:
1. a.Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS; atau
2. b.Bank Umum dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama dengan BUS.
(3)Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permodalan dan manajemen BUS.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BUS dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum.
(2)Pelaksanaan kegiatan usaha BUS berdasarkan BUKU Bank Umum dan/atau modal inti Bank Umum tidak termasuk permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(3)Kegiatan usaha BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang Bank Umum merupakan pemegang saham pengendali BUS dan menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi.

Pasal 4

(1)Manajemen BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
1. a.Direksi;
2. b.Dewan Komisaris;
3. c.DPS;
4. d.komite yang wajib dibentuk oleh BUS; dan
5. e.Pejabat Eksekutif.
(2)Pihak independen yang menjadi anggota komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen yang menjadi anggota komite pada Bank Umum.
(3)Dalam menjalankan fungsinya, komite yang wajib dibentuk oleh BUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat menggunakan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota komite di luar anggota yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menggabungkan laporan keuangan LSBU secara daring pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor cabang BUS yang menjadi induk LSBU; dan
2. b.mencantumkan logo iB pada setiap jaringan kantor BUK yang melakukan LSBU.
(3)BUS yang melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Kewajiban pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
(5)Dalam hal pelaporan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilakukan, BUS wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian LSBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 6

(1)Dalam hal BUS dan Bank Umum melakukan Sinergi Perbankan dalam bentuk penggunaan jaringan kantor Bank Umum pada alamat yang sama, BUS harus memenuhi persyaratan tertentu.
(2)Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.terdapat pemisahan antara kantor BUS dan kantor Bank Umum; dan
2. b.tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi BUS.

Pasal 7

BUS bertanggung jawab atas risiko dari kegiatan yang disinergikan dengan Bank Umum dalam Sinergi Perbankan.

BAB II

PERJANJIAN KERJA SAMA, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR SINERGI PERBANKAN

Pasal 8

(1)BUS dan Bank Umum dalam melaksanakan Sinergi Perbankan harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
2. b.jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
3. c.hak dan kewajiban setiap pihak: 1) rencana alih pengetahuan, dalam hal Sinergi Perbankan melibatkan sumber daya manusia Bank Umum; 2) kewajiban Bank Umum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi BUS dan nasabah BUS; 3) tanggung jawab atas kerugian; dan 4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal Sinergi Perbankan berhubungan dengan nasabah secara langsung.
(3)BUS dan Bank Umum wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang dibuat.

Pasal 9

BUS dan Bank Umum wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Sinergi Perbankan.

BAB III

PERSETUJUAN SINERGI PERBANKAN

Pasal 10

(1)BUS dan Bank Umum yang melaksanakan Sinergi Perbankan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS dan Bank Umum wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BUS dan Bank Umum harus mencantumkan rencana Sinergi Perbankan dalam rencana bisnis BUS dan dalam rencana bisnis Bank Umum.
(4)BUS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Umum disertai dengan dokumen pendukung.
(5)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
1. a.fotokopi perjanjian kerja sama antara BUS dan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
2. b.standar prosedur operasional bagi BUS dan bagi Bank Umum untuk pelaksanaan Sinergi Perbankan;
3. c.opini DPS terkait pelaksanaan Sinergi Perbankan;
4. d.laporan kesiapan pelaksanaan Sinergi Perbankan; dan
5. e.surat pernyataan direktur BUS yang membawahkan fungsi kepatuhan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung pengajuan permohonan persetujuan.
(6)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan Sinergi Perbankan.
(7)Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(8)Dalam hal diperlukan tambahan cakupan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan/atau penjelasan berkenaan dengan penelaahan permohonan persetujuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, batas waktu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak BUS melengkapi perjanjian kerja sama, dokumen pendukung, dan/atau memberikan penjelasan yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(9)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku bagi BUS dan Bank Umum.
(10)Dalam hal terdapat perubahan perjanjian kerja sama yang tidak menyebabkan peningkatan profil risiko, BUS wajib menyampaikan perubahan perjanjian kerja sama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan perjanjian kerja sama.