DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /POJK.05/2018 Tahun 2018

Nomor: 28 /POJK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
(2)Aset yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
1. a.deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
2. b.sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
3. c.saham syariah yang tercatat di bursa efek;
4. d.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
5. e.MTN Syariah;
6. f.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
7. g.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
8. h.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
9. i.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
10. j.reksa dana syariah;
11. k.efek beragun aset syariah;
12. l.dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.transaksi surat berharga syariah melalui repurchase agreement (REPO);
14. n.pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing);
15. o.emas murni;
16. p.sukuk daerah; dan/atau
17. q.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3)Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
1. a.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
2. b.tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau
3. c.pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.
(4)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
1. a.saham syariah yang tercatat di bursa efek;
2. b.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
4. d.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
5. e.reksa dana syariah; dan/atau
6. f.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
(5)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
3. c.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
4. d.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
5. e.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 14B

(1)Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2)huruf d; dan
1. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l.
(2)Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
1. a.investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
2. b.investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
3. c.investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. d.investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
5. e.investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
6. f.investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
7. g.investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
8. h.investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
9. i.investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
10. j.investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
11. k.investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
12. l.investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
13. m.investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
14. n.investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
15. o.investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
16. p.investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o;
17. q.investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
18. r.investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
19. s.investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(3)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r dan huruf s, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 244 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Prinsip Syariah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan ke dalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu sukuk daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 13

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah penempatan investasi yang memperhatikan keamanan, imbal hasil yang optimal, kebutuhan likuiditas, dan profil Liabilitas Perusahaan. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “sertifikat deposito” adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan Prinsip Syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Yang dimaksud dengan “sukuk daerah” adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Huruf q Yang dimaksud dengan “dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif” adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 14A

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “prinsip syariah di pasar modal” adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.

Pasal 14B

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6275

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.
(2)Aset yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan dalam bentuk investasi harus ditempatkan pada jenis:
1. a.deposito berjangka pada Bank Umum Syariah, unit usaha syariah pada bank umum, atau BPRS, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
2. b.sertifikat deposito pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum;
3. c.saham syariah yang tercatat di bursa efek;
4. d.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
5. e.MTN Syariah;
6. f.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia;
7. g.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
8. h.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
9. i.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
10. j.reksa dana syariah;
11. k.efek beragun aset syariah;
12. l.dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif;
13. m.transaksi surat berharga syariah melalui repurchase agreement (REPO);
14. n.pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing);
15. o.emas murni;
16. p.sukuk daerah; dan/atau
17. q.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
(3)Selain jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aset yang Diperkenankan dari Dana Perusahaan dalam bentuk investasi dapat juga ditempatkan pada:
1. a.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek;
2. b.tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi; dan/atau
3. c.pembiayaan syariah dengan hak tanggungan.
(4)Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dapat ditempatkan di luar negeri harus dalam jenis:
1. a.saham syariah yang tercatat di bursa efek;
2. b.sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
3. c.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
4. d.surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
5. e.reksa dana syariah; dan/atau
6. f.penyertaan langsung pada perusahaan yang sahamnya tidak tercatat di bursa efek.
(5)Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

2.Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
2. b.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang telah diakui oleh OJK.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
2. b.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
3. c.bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
4. d.memiliki peringkat investment grade dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui oleh OJK; dan
5. e.salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur telah menghasilkan pendapatan.

Pasal 14B

(1)Ketentuan mengenai perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi Perusahaan yang melakukan penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.sukuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2)huruf d; dan
1. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan perhitungan jumlah DTMBR dan MMBR bagi penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l.
(2)Ketentuan mengenai dasar penilaian untuk penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa:
1. a.sukuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
2. b.dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf q mengikuti ketentuan mengenai dasar penilaian dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf l yang tidak diperdagangkan di bursa efek.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pembatasan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi untuk masing-masing Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud serta Dana Perusahaan yang dikelola Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:
1. a.investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum, termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
2. b.investasi berupa deposito berjangka, untuk setiap BPRS paling tinggi 1% (satu persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah investasi;
3. c.investasi berupa sertifikat deposito untuk setiap Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari total investasi berupa deposito berjangka pada Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
4. d.investasi berupa saham syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
5. e.investasi berupa sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
6. f.investasi berupa MTN Syariah dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap penerbit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah investasi;
7. g.investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
8. h.investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah investasi;
9. i.investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
10. j.investasi berupa dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
11. k.investasi berupa REPO, untuk setiap counterparty paling tinggi 2% (dua persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
12. l.investasi berupa pembiayaan syariah melalui mekanisme kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kerja sama pemberian pembiayaan syariah (executing), untuk setiap pihak paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
13. m.investasi berupa emas murni, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
14. n.investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
15. o.investasi berupa tanah, bangunan dengan hak strata (strata title), atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi;
16. p.investasi berupa tanah untuk investasi, seluruhnya paling tinggi 1/3 (satu per tiga) dari jumlah investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf o;
17. q.investasi berupa pembiayaan syariah dengan hak tanggungan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi;
18. r.investasi berupa sukuk daerah, untuk setiap emiten paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi; dan/atau
19. s.investasi berupa dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(2)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j, yang underlying asetnya seluruhnya berupa investasi surat berharga yang diterbitkan oleh negara Republik Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
(3)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j dalam bentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi.
(4)Penempatan atas Aset yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf r dan huruf s, jumlah seluruhnya paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari jumlah investasi. Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd Yuliana Pasal II Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 244 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28 /POJK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 72/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH I. UMUM Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi merupakan dasar hukum bagi OJK dalam melakukan penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan Prinsip Syariah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud juga merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional khususnya untuk menjaga kesehatan keuangannya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah pilihan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk berinvestasi. Setiap nilai investasi yang dilakukan Perusahaan dalam pilihan instrumen investasi yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dapat dimasukkan ke dalam aset yang diperkenankan, yang nantinya dapat digunakan untuk perhitungan tingkat kesehatan perusahaan. Saat ini, terdapat beberapa produk investasi yang ada dan belum dimasukan dalam pilihan instrumen investasi yang diperkenankan bagi Perusahaan, yaitu sukuk daerah dan dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif. Kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk memberikan alternatif pilihan instrumen investasi kepada Perusahaan, namun tetap selalu mengutamakan aspek kehati-hatian, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan imbal hasil yang diperoleh. Selain itu, kedua jenis instrumen investasi dimaksud dapat digunakan untuk meningkatkan peranan investor domestik dalam hal ini Perusahaan dalam mendukung pembangunan di bidang infrastruktur. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 13

Pasal 14A

Pasal 14B

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 19

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6275