DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 Tahun 2020

Nomor: 28/POJK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan diperlukan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
c.bahwa pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank perlu disesuaikan dan diintegrasikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank; 2020, No. 120 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 2020, No. 120
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4.Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6.Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, terdiri atas:

a.perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
c.perusahaan asuransi syariah; dan
d.perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; 2020, No. 120
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
2. 3.perusahaan pembiayaan, terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
b.perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Pasal 3

(1)LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2)Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)LJKNB wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
(4)Dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 2020, No. 120 LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
(5)LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.

Pasal 4

(1)LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5).
(2)Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(3)Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
(4)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNBsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)wajib mendapat persetujuan Direksi.
(5)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(6)LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
1. a.tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. b.30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 2020, No. 120
(7)Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA INDIVIDUAL

Pasal 7

(1)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan 2020, No. 120 pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.permodalan.
(2)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.pendanaan.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko; dan
3. c.rentabilitas.
(4)Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB. 2020, No. 120
(2)Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu:
1. a.risiko strategis;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian;
4. d.risiko kredit;
5. e.risiko pasar;
6. f.risiko likuiditas;
7. g.risiko hukum;
8. h.risiko kepatuhan; dan
9. i.risiko reputasi.
(3)Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu padaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB.
(4)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. a.kelompok risiko bisnis:
  1. 1.risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; dan
  2. 2.risiko strategis;
2. b.kelompok risiko finansial:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko pasar;
  3. 3.risiko operasional; dan
  4. 4.risiko likuiditas; dan
3. c.kelompok risiko governance:
  1. 1.risiko kepatuhan;
  2. 2.risiko hukum; dan
  3. 3.risiko reputasi.
(5)Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) 2020, No. 120 huruf c, dan ayat (3) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.kinerja rentabilitas;
2. b.sumber rentabilitas;dan
3. c.kesinambungan rentabilitas LJKNB.
(6)Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.tingkat kecukupan permodalan; dan
2. b.pengelolaan permodalan.
(7)Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.kondisi pendanaan; dan
2. b.tambahan pendanaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(2)Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
1. a.peringkat 1;
2. b.peringkat 2;
3. c.peringkat 3;
4. d.peringkat 4; dan
5. e.peringkat 5.
(3)Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian 2020, No. 120 pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB.
(4)Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2);
1. b.penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
2. c.penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
(5)Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas LJKNB.
(6)Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.
(7)Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta 2020, No. 120 mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
(2)Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikategorikan sebagai berikut:
1. a.Peringkat Komposit 1;
2. b.Peringkat Komposit 2;
3. c.Peringkat Komposit 3;
4. d.Peringkat Komposit 4; dan
5. e.Peringkat Komposit 5.
(3)Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(4)Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 2020, No. 120
(5)Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(6)Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(7)Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan diperlukan penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
c.bahwa pengaturan mengenai penilaian tingkat kesehatan yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank perlu disesuaikan dan diintegrasikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.
2.Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun. 2020, No. 120
3.Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
4.Tingkat Kesehatan LJKNB adalah hasil penilaian kondisi LJKNB yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan atau pendanaan.
5.Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB.
6.Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh LJKNB secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7.Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1.perusahaan perasuransian, terdiri atas:

a.perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
b.perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
c.perusahaan asuransi syariah; dan
d.perusahaan reasuransi syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian; 2020, No. 120
1. 2.dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
2. 3.perusahaan pembiayaan, terdiri atas:
a.perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
b.perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Pasal 3

(1)LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
(2)Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)LJKNB wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
(4)Dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 2020, No. 120 LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi.
(5)LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.

Pasal 4

(1)LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5).
(2)Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(3)Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
(4)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNBsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)wajib mendapat persetujuan Direksi.
(5)Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
(6)LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
1. a.tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
2. b.30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 2020, No. 120
(7)Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

(1)Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
(2)Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.

Pasal 6

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA INDIVIDUAL

Pasal 7

(1)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan 2020, No. 120 pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.permodalan.
(2)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko;
3. c.rentabilitas; dan
4. d.pendanaan.
(3)Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
1. a.tata kelola perusahaan yang baik;
2. b.profil risiko; dan
3. c.rentabilitas.
(4)Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

(1)Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB. 2020, No. 120
(2)Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu:
1. a.risiko strategis;
2. b.risiko operasional;
3. c.risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian;
4. d.risiko kredit;
5. e.risiko pasar;
6. f.risiko likuiditas;
7. g.risiko hukum;
8. h.risiko kepatuhan; dan
9. i.risiko reputasi.
(3)Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu padaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB.
(4)Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. a.kelompok risiko bisnis:
  1. 1.risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; dan
  2. 2.risiko strategis;
2. b.kelompok risiko finansial:
  1. 1.risiko kredit;
  2. 2.risiko pasar;
  3. 3.risiko operasional; dan
  4. 4.risiko likuiditas; dan
3. c.kelompok risiko governance:
  1. 1.risiko kepatuhan;
  2. 2.risiko hukum; dan
  3. 3.risiko reputasi.
(5)Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) 2020, No. 120 huruf c, dan ayat (3) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.kinerja rentabilitas;
2. b.sumber rentabilitas;dan
3. c.kesinambungan rentabilitas LJKNB.
(6)Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.tingkat kecukupan permodalan; dan
2. b.pengelolaan permodalan.
(7)Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
1. a.kondisi pendanaan; dan
2. b.tambahan pendanaan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

(1)Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
(2)Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
1. a.peringkat 1;
2. b.peringkat 2;
3. c.peringkat 3;
4. d.peringkat 4; dan
5. e.peringkat 5.
(3)Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian 2020, No. 120 pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB.
(4)Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2);
1. b.penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
2. c.penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
(5)Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas LJKNB.
(6)Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan.
(7)Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta 2020, No. 120 mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
(2)Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikategorikan sebagai berikut:
1. a.Peringkat Komposit 1;
2. b.Peringkat Komposit 2;
3. c.Peringkat Komposit 3;
4. d.Peringkat Komposit 4; dan
5. e.Peringkat Komposit 5.
(3)Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(4)Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 2020, No. 120
(5)Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(6)Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(7)Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.